Kejahatan Amerika di Kamboja

Pars Today - Selama Perang Vietnam, Amerika Serikat melakukan banyak kejahatan dengan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kamboja.

Menurut laporan Pars Today, pada tahun 1960-an, Perang Vietnam menjadi salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20. Kamboja, negara tetangga Vietnam, awalnya menyatakan netralitasnya. Namun, letak geografis negara ini dan penggunaan perbatasan Kamboja oleh pasukan Viet Cong sebagai tempat berlindung membuat Amerika Serikat mempertimbangkan negara tersebut sebagai target militer.

Pada tahun 1965, Amerika Serikat memulai serangan darat dan udara terhadap Kamboja dengan dalih menghadapi Viet Cong. Serangan-serangan ini awalnya terbatas, tetapi semakin intensif ketika Richard Nixon menjabat pada tahun 1969. Nixon memerintahkan penasihat keamanan nasionalnya, Henry Kissinger, untuk melancarkan kampanye pengeboman besar-besaran di Kamboja.

Dengan nama sandi Operasi Menu, operasi tersebut melibatkan pengeboman rahasia dan brutal yang tidak memiliki batasan penggunaan kekuatan atau anggaran.

Pembunuhan Massal dan Konsekuensi Kemanusiaan

Perang AS di Kamboja, yang disertai dengan kejahatan mengerikan, bukan hanya mengakibatkan kematian ribuan warga sipil dan penghancuran infrastruktur negara, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan rezim Khmer Merah dan genosida berikutnya.

Selama serangan udara AS, lebih dari 540.000 ton bom dijatuhkan di tanah Kamboja. Volume pengeboman ini setara dengan dua kali lipat jumlah total bom yang digunakan AS dalam Perang Dunia II. Ribuan desa hancur, puluhan ribu warga sipil tewas, dan jutaan orang mengungsi.

Pengeboman tersebut tidak hanya menargetkan wilayah perbatasan tetapi juga jauh di dalam Kamboja. Sekolah, rumah sakit, kuil, dan pasar dibom tanpa pandang bulu. Banyak korban adalah anak-anak yang meninggal saat tidur atau bermain. Pada saat itu, banyak media Barat menolak untuk meliput kekejaman tersebut secara ekstensif.

Kampanye pengeboman Kamboja tetap menjadi rahasia selama bertahun-tahun, dan cakupannya yang sebenarnya baru menjadi jelas setelah dirilisnya Pentagon Papers pada tahun 1970-an. Meskipun ada protes global, para pejabat Amerika tidak pernah dituntut atas kejahatan ini.

Berikut beberapa kejahatan tersebut:

1. Operasi Pengeboman Rahasia Menu

Antara tahun 1969 dan 1973, Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 540.000 ton bom di Kamboja sebagai bagian dari Operasi Menu. Pengeboman ini mencakup wilayah Kamboja timur tempat pasukan Viet Cong diyakini bersembunyi. Serangan-serangan ini menargetkan desa-desa, sekolah, kuil, dan pasar yang tak berdaya, menewaskan ribuan warga sipil.

2. Penghancuran Desa Neak Luong

Pada tahun 1973, sebuah pesawat pengebom B-52 Amerika secara keliru mengebom kota kecil Neak Luong. Serangan itu menewaskan lebih dari 130 orang dan melukai ratusan lainnya. Insiden ini dianggap sebagai salah satu kesalahan militer AS yang paling fatal di Kamboja.

3. Pengungsian Jutaan Warga Kamboja

Pengeboman AS yang tak henti-hentinya memaksa lebih dari dua juta warga Kamboja meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di daerah lain. Pengungsian massal ini melumpuhkan infrastruktur sosial dan ekonomi Kamboja dan menciptakan krisis kemanusiaan.

Peran Amerika dalam Ketidakstabilan Politik Kamboja

Ketidakstabilan yang disebabkan oleh serangan AS menyebabkan runtuhnya pemerintahan Kamboja saat itu, menciptakan kekosongan kekuasaan, dan bangkitnya rezim Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot, yang kemudian memicu salah satu genosida terbesar dalam sejarah.

Kelompok ini membantai lebih dari dua juta warga Kamboja. Banyak analis percaya bahwa kejahatan AS di Kamboja memberikan dasar yang diperlukan bagi Khmer Merah untuk meraih kekuasaan dan membantai jutaan warga Kamboja.

Kesimpulan

Kejahatan AS di Kamboja merupakan contoh nyata agresi militer dan pelanggaran hak asasi manusia di abad ke-20. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merenggut nyawa ribuan orang tak berdosa, tetapi juga memengaruhi masa depan politik dan sosial Kamboja selama beberapa dekade. Kebungkaman global dalam menghadapi kejahatan-kejahatan ini menunjukkan perlunya meninjau kembali sistem peradilan dan akuntabilitas internasional.(sl)