Kunjungan Al-Julani ke AS: Isu Apa yang Akan Dibahas?

Pars Today - Ahmad Al-Sharaa, Presiden Pemerintah Sementara Suriah yang dikenal dengan nama Abu Muhammad Al-Julani, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat akan membahas sejumlah isu penting, terutama upaya mencabut sanksi Barat terhadap Suriah yang selama ini telah melumpuhkan perekonomian negara tersebut.

Menurut laporan IRNA pada hari Minggu (09/11/2025) mengutip Al Jazeera, disebutkan bahwa kunjungan Al-Julani ke Amerika Serikat tidak terbatas pada aspek seremonial semata, melainkan memiliki makna politik yang jauh lebih dalam.

Kunjungan ini dipandang sebagai pernyataan eksplisit tentang berakhirnya masa panjang keterasingan dan dimulainya babak baru yang akan mengembalikan Suriah ke jantung dinamika politik internasional, sementara Al-Julani berupaya menegaskan kembali posisinya dalam peta geopolitik Timur Tengah.

Al Jazeera menulis bahwa Washington kini tidak lagi memandang Damaskus semata-mata sebagai isu keamanan, melainkan sebagai aktor aktif dalam pembentukan masa depan kawasan.

Media Qatar ini juga menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar peristiwa diplomatik biasa, melainkan mencerminkan penyelarasan kembali kepentingan antara Washington dan Damaskus, serta merupakan pengakuan tersirat bahwa stabilitas Suriah kini menjadi kepentingan bersama kedua belah pihak.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) Sangat Khawatir

Al Jazeera menulis bahwa kunjungan Al-Julani ke Amerika Serikat juga membawa pesan-pesan penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam krisis Suriah. Di antara pihak-pihak itu adalah Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang selama bertahun-tahun menjadi mitra utama Washington di lapangan dalam memerangi ISIS. Kini, mereka mendapati diri mereka menghadapi realitas politik baru.

Menurut laporan Al Jazeera, Amerika Serikat kini memandang SDF sebagai komponen yang dapat secara bertahap diintegrasikan ke dalam kerangka nasional yang lebih luas, sesuai dengan kesepakatan baru yang mulai terbentuk antara Damaskus dan Washington.

Al Jazeera menambahkan bahwa Al-Julani menyadari bahwa mengakhiri proliferasi kelompok bersenjata merupakan prasyarat bagi pembentukan negara modern, dan bahwa reintegrasi kekuatan lokal ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan lebih diutamakan dibanding mempertahankan perpecahan yang ada.

Penandatanganan perjanjian untuk bergabung dalam koalisi internasional disebut akan menyediakan payung politik dan keamanan yang dapat memfasilitasi proses ini tanpa memicu konflik internal baru.

Lebih lanjut, media ini menyoroti kekhawatiran mendalam SDF terhadap kunjungan Al-Julani ke Amerika Serikat, yang tercermin dalam pernyataan-pernyataan resmi mereka.

Al Jazeera menulis bahwa SDF, sambil menegaskan kesiapan mereka “untuk setiap kemungkinan”, kembali menekankan bahwa integrasi ke dalam lembaga-lembaga negara Suriah harus dilakukan “berdasarkan ketentuan mereka sendiri”.

Al-Julani Berupaya Menarik Investasi Asing

Dalam laporannya, Al Jazeera menyoroti bahwa Damaskus menaruh harapan besar terhadap pencabutan sanksi-sanksi Barat terhadap Suriah, termasuk Undang-Undang Caesar, yang telah melumpuhkan perekonomian negara itu dan menghambat proses rekonstruksi.

Media ini menulis bahwa isu-isu ekonomi menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan Al-Julani di Washington, terutama karena Damaskus tengah berupaya menarik investasi asing. Al-Julani, menurut laporan itu, menyadari sepenuhnya bahwa setiap terobosan politik atau keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa kemajuan ekonomi yang nyata, dan dalam hal ini, Amerika Serikat memegang peran sentral yang dapat menghubungkan kembali Suriah dengan sistem ekonomi global.

Terkait hubungan antara Suriah dan rezim Zionis Israel, yang juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam kunjungan ini, Al Jazeera menulis bahwa Washington tengah berupaya mengaktifkan kembali kesepakatan gencatan senjata antara kedua pihak serta mencegah potensi eskalasi antara Tel Aviv dan Damaskus.

Laporan itu menambahkan bahwa dimensi regional dari kunjungan ini sangat signifikan. Saat Amerika Serikat mulai membuka pintunya bagi Damaskus, Israel justru mengambil posisi berlawanan, dengan menolak segala bentuk langkah yang dapat memperkuat atau menstabilkan Suriah.

Al Jazeera mencatat bahwa sejak kejatuhan rezim sebelumnya, Israel telah melancarkan puluhan serangan terhadap target di dalam wilayah Suriah, dengan alasan bahwa perjanjian gencatan senjata tahun 1973 dianggap batal setelah tumbangnya pemerintahan Assad.

Media ini menambahkan bahwa kunjungan ini berpotensi membuka jalan bagi putaran kelima pembicaraan tidak langsung antara Suriah dan Israel, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali perjanjian lama gencatan senjata dan menetapkan garis perbatasan yang jelas untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, meskipun kemungkinan tercapainya kemajuan masih bergantung pada dinamika politik internal Israel dan tekanan dari Amerika Serikat.(sl)