Amerika Serikat dan Inggris: Pengklaim Palsu Hak Asasi Manusia

Pars Today - Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Amerika Serikat dan Inggris telah diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran.

Menurut laporan Pars Today, pada hari Minggu, 9 November, Kementerian Luar Negeri Iran merilis laporan tahunan tentang situasi hak asasi manusia di Amerika Serikat dan Inggris untuk periode September 2024 hingga September 2025.

Laporan ini dibagi menjadi dua bagian: “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional” dan “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tingkat Transnasional dan Internasional.”

Dalam laporan mengenai Amerika Serikat, bagian pertama yang membahas pelanggaran di tingkat nasional terdiri atas delapan bab, mencakup berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti pelanggaran hak hidup, kebebasan dan keamanan individu, pelanggaran hak tahanan, pelanggaran kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, diskriminasi dan rasisme struktural, pelanggaran hak imigran dan pengungsi, pelanggaran hak perempuan, meningkatnya angka bunuh diri, serta ketimpangan dan distribusi kekayaan yang tidak adil.

Bagian kedua laporan yang menyoroti pelanggaran HAM di tingkat transnasional dan internasional terdiri dari empat bab, yang membahas dukungan Amerika terhadap rezim Zionis dalam genosida di Gaza, operasi militer lintas batas dan korban sipil, tindakan koersif sepihak, serta penarikan diri dari organisasi internasional.

Salah satu bab laporan itu juga membahas serangan terhadap fasilitas nuklir Iran serta kolaborasi Amerika Serikat dengan Israel dalam agresi militer terhadap Iran.

Meskipun pemerintah Amerika Serikat mengklaim menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan individu dan sosial, serta hak-hak sipil, kinerjanya menunjukkan hal sebaliknya.

Tindakan diskriminatif terhadap penduduk asli, kelompok minoritas, dan warga kulit hitam, kondisi buruk di penjara, pelanggaran privasi warga negara, serta berbagai kasus lainnya menunjukkan bahwa klaim Washington tentang pembelaan terhadap HAM hanyalah kepalsuan.

Amerika Serikat merupakan salah satu pelanggar terbesar hak-hak masyarakat adat dan kelompok minoritas.

Pelanggaran yang paling menonjol dan paling lama adalah diskriminasi rasial dan gender, terutama terhadap warga kulit hitam dan berkulit berwarna, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Amerika itu sendiri.

Pelanggaran HAM lainnya juga menyentuh masyarakat secara umum, seperti meningkatnya kejahatan kekerasan dan penyalahgunaan senjata api, yang secara serius mengancam keamanan pribadi dan sosial warga negara, hak fundamental yang seharusnya dilindungi.

Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi, penuntutan terhadap individu yang mengungkap pelanggaran privasi dan kegiatan spionase pemerintah terhadap warganya, serta kondisi tidak manusiawi di penjara-penjara Amerika yang telah didokumentasikan oleh organisasi-organisasi HAM, semuanya mencerminkan krisis mendalam dalam sistem hak asasi manusia Amerika Serikat.

Di ranah luar negeri, Amerika Serikat sejak awal sejarahnya telah melakukan agresi militer di luar wilayahnya dan menewaskan warga sipil dalam skala besar, termasuk di Vietnam, Irak, Afghanistan, Suriah, dan Yaman, serta bersekongkol dengan Israel dalam genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, yang menyebabkan kematian ratusan ribu warga sipil tak berdosa.

Kejahatan di penjara Abu Ghraib dan Bagram, serta serangan udara dengan drone atas nama perang melawan terorisme, juga disebut sebagai contoh pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia oleh Amerika Serikat.

Selain itu, penahanan tanpa batas waktu di Guantanamo dan tindakan penyiksaan terhadap para tahanan telah memicu kecaman luas dari lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional.

Amerika juga dituduh melakukan pengintaian dan penyadapan besar-besaran terhadap warga dari berbagai negara di dunia.

Sementara itu, Inggris, sebagai sekutu strategis Amerika Serikat, juga memiliki rekam jejak kelam dalam pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada masa kolonialisme, dan hingga kini masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa.

Dalam laporan mengenai Inggris, bagian pertama yang membahas pelanggaran di tingkat nasional mencantumkan 12 poin utama, di antaranya: pelanggaran hak hidup, pelanggaran kebebasan berkumpul secara damai, pelanggaran hak imigran dan pengungsi, pemotongan anggaran layanan publik, kekerasan polisi terhadap perempuan dan warga kulit hitam, rasisme dan diskriminasi rasial, pelanggaran hak kesehatan, pelanggaran kebebasan berekspresi, penyalahgunaan kecerdasan buatan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pelanggaran hak anak, serta kondisi buruk di lembaga pemasyarakatan.

Bagian kedua laporan yang mencakup pelanggaran hak asasi manusia di tingkat transnasional, lintas batas, dan internasional oleh Inggris mencatat dua poin penting: pelanggaran HAM dalam sektor bisnis, termasuk ekspor bahan berbahaya, limbah beracun, serta pestisida terlarang dan hambatan terhadap akses keadilan, serta keterlibatan Inggris dalam genosida di Gaza.(sl)