• Cabut Kekebalan UNRWA, AS Izinkan Israel Tingkatkan Pelanggaran HAM di Gaza

    Cabut Kekebalan UNRWA, AS Izinkan Israel Tingkatkan Pelanggaran HAM di Gaza

    Apr 29, 2025 19:35

    Pars Today – Pakar Asia Barat memperingatkan, pencabutan kekebalan Agen Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, akan melemahkan sistem global, dan mendorong Israel, melakukan pelanggaran HAM lebih besar di Gaza.

  • Iran Protes Keras terhadap Resolusi Dewan HAM di Jenewa

    Iran Protes Keras terhadap Resolusi Dewan HAM di Jenewa

    Apr 04, 2025 16:47

    Pars Today - Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran di Jenewa mengecam keras penerapan resolusi anti-Iran di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyebutnya sebagai tindakan diskriminatif yang merusak kredibilitas Dewan HAM PBB

  • Mencermati Kebijakan Anti-Migrasi Uni Eropa

    Mencermati Kebijakan Anti-Migrasi Uni Eropa

    Feb 08, 2025 12:42

    Pars Today - Kebijakan anti-migrasi dan pelanggaran hak asasi manusia Uni Eropa telah menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia.

  • Ketika Pejabat Amerika Latin Mengkhawatirkan Keputusan Turmp Mendeportasi Imigran

    Ketika Pejabat Amerika Latin Mengkhawatirkan Keputusan Turmp Mendeportasi Imigran

    Jan 20, 2025 11:21

    Menjelang pelantikan Donald Trump, perwakilan dan pejabat berbagai negara Amerika Latin menyatakan keprihatinannya terhadap penerapan kebijakan deportasi imigran dan menyatakan, "Semua imigran, apapun status imigrasinya, memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat disangkal."

  • Sanksi, Penindasan dan Pengkhianatan, Inti HAM AS Menghadapi Bangsa Iran

    Sanksi, Penindasan dan Pengkhianatan, Inti HAM AS Menghadapi Bangsa Iran

    Jul 03, 2024 13:21

    Penjabat Menteri Luar Negeri Iran menganggap pelanggaran hak-hak rakyat Iran, termasuk sanksi yang kejam, sebagai inti hak asasi manusia Amerika.

  • PBB Meminta Penyelidikan Soal Kuburan Massal di Gaza

    PBB Meminta Penyelidikan Soal Kuburan Massal di Gaza

    May 02, 2024 10:32

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa (30/4) menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan kuburan massal di beberapa lokasi di Gaza, dan menekankan, "Ada berbagai laporan tentang beberapa kuburan massal ini, termasuk tuduhan serius bahwa sebagian yang dikuburkan dibunuh secara ilegal."

  • Inggris Menerapkan UU Baru untuk Mengekang Demonstrasi

    Inggris Menerapkan UU Baru untuk Mengekang Demonstrasi

    Apr 08, 2024 11:09

    Undang-undang baru sedang diberlakukan di Inggris untuk mengekang protes yang menurut pemerintah “mengganggu” dan dapat membatasi kebebasan berdemonstrasi. Kewenangan ketertiban umum baru yang bertujuan mencegah apa yang disebut demonstrasi “mengganggu”, mulai berlaku di Inggris pada hari Jumat, 5 April.

  • Menelisik Beragam Diskriminasi terhadap Kulit Hitam di Eropa

    Menelisik Beragam Diskriminasi terhadap Kulit Hitam di Eropa

    Apr 05, 2024 16:57

    Kulit berwarna, khususnya kulit hitam selama bertahun-tahun mengalami diskriminasi terselubung dan nyata di negara-negara Eropa, meski banyak propaganda yang dilancarkan oleh negara-negara Barat.

  • Afsel Meminta Mahkamah Internasional Cegah Serangan Darat di Rafah

    Afsel Meminta Mahkamah Internasional Cegah Serangan Darat di Rafah

    Feb 15, 2024 10:12

    Afrika Selatan telah meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk melakukan intervensi guna mencegah operasi rezim Zionis di Rafah, yang terletak di selatan Gaza, dan menggunakan kekuatannya untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga Palestina di Rafah mengingat niat rezim Zionis untuk memperluas operasi militer di kota ini.

  • Langkah Baru Pemerintah Biden dalam Mendukung Rezim Zionis

    Langkah Baru Pemerintah Biden dalam Mendukung Rezim Zionis

    Des 31, 2023 11:53

    Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa dengan menggunakan segala wewenang hukumnya yang memungkinkan kementerian ini untuk melewati Kongres AS dalam hal penjualan senjata, mereka telah menyetujui penjualan kiriman senjata ke rezim Zionis tanpa memperoleh persetujuan dari legislator negara tersebut.