Eskalasi Kekhawatiran Pelanggaran HAM dalam Kerja Sama Militer AS-Nigeria

Pars Today - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan mereka telah menyetujui penjualan senjata ke Nigeria senilai sekitar $346 juta guna membantu negara ini memerangi kelompok teroris.

Menurut laporan Pars Today, penjualan senjata Amerika ke Nigeria ini mencakup amunisi, bom presisi, dan rudal berpemandu, di mana Washington mengklaim akan dikirim demi membantu Nigeria melawan ancaman teroris seperti Boko Haram dan ISIS di Afrika.

Namun tampaknya keputusan yang bertujuan untuk memperkuat keamanan regional ini justru menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan publik Nigeria dan bahkan beberapa pejabat Amerika dan Nigeria. Karena dapat menyebabkan peningkatan krisis dalam negeri dan pelanggaran hak asai manusia, sekalipun diklaim untuk memerangi terorisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, Nigeria menghadapi tantangan serius di bidang keamanan dan stabilitas politik. Di wilayah utara dan timur laut, Nigeria menghadapi kelompok-kelompok esktrem seperti Boko Haram dan ISIS selama beberapa tahun terakhir, di mana kelompok-kelompok ini telah menciptakan ketidakamanan. Sementara di Nigeria bagian selatan dan tengah, kerusuhan sosial dan protes akibat korupsi yang meluas, pengangguran, dan kurangnya peluang ekonomi semakin meluas. Pada saat yang sama, pasukan keamanan Nigeria dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan kekerasan terhadap lawan-lawan politik di dalam negeri, terutama dalam krisis sosial dan protes sosial-ekonomi.

Pasukan keamanan Nigeria, terutama tentara dan polisi, telah berulang kali dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir. Ada banyak laporan bahwa pasukan ini telah menggunakan senjata asing untuk menekan protes, serangan terhadap kelompok etnis dan agama, yang dalam beberapa kasus merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata.

Kekhawatiran dari penjualan senjata Amerika ke Nigeria mengarah pada penyalahgunaan dan dampak negatifnya terhadap hak asasi manusia di Nigeria. Namun, Washington mengklaim hanya ingin membantu negara ini untuk memerangi terorisme.

Dari sudut pandang lain, penjualan senjata ke Nigeria dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kebijakan AS untuk memperluas hubungan politik-militer dengan negara Afrika Barat yang besar dan berpengaruh ini.

Menjadi sangat penting bagi AS untuk memperluas hubungan militer dengan Nigeria, sekaligus meningkatkan kehadirannya di berbagai wilayah Afrika. Pada saat yang sama, penguatan kemampuan militer Nigeria dapat mempertahankan dan mengintensifkan superioritas militernya di kawasan Afrika.

Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir negara-negara Barat dan AS, telah menghadapi hambatan serius dan protes politik serta sosial atas kehadiran dan aktivitas mereka di negara-negara Afrika. Hal dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran politik dan sosial di berbagai negara-negara ini. Hal itu memaksa para pejabat AS terpaksa menutup pangkalan mereka di banyak negara Afrika, termasuk Niger.

Karenanya, kebijakan memberikan bantuan melawan terorisme kini menjadi peluang berharga bagi para pejabat Washington untuk kembali memperluas hubungan militer dan politik mereka dengan negara-negara Afrika, sembari mempertimbangkan hubungan ekonomi. Bagaimanapun, Nigeria adalah salah satu produsen minyak terbesar dan mitra dagang Amerika Serikat.

Benar, penjualan senjata ke Nigeria seolah-olah disajikan oleh Amerika sebagai langkah untuk memperkuat perang melawan terorisme, tapi dimensi politik, sosial, dan kemanusiaan dari keputusan ini tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks ini, ada kekhawatiran serius terkait kemungkinan penyalahgunaan senjata-senjata ini dan peningkatan krisis internal di negara yang tengah bergelut dengan masalah keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia selama bertahun-tahun.(sl)