Peran Eropa di Krisis Sudan: Mengelola Migrasi atau Mengamankan Perang?

Pars Today - Uni Eropa terus mengekspor senjata ke Sudan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada peringatan dari kalangan internasional tentang peralatan militer Eropa yang sampai ke tangan Pasukan Reaksi Cepat.

Sudan berada di ambang krisis berkepanjangan sebelum perang pecah pada April 2023. Puluhan tahun pemerintahan otoriter di bawah Omar Al-Bashir telah meninggalkan ekonomi yang rapuh, pasukan keamanan yang terfragmentasi, dan struktur milisi yang mengakar.

Menurut laporan Mehr, setelah jatuhnya Omar Al-Bashir dalam kudeta pada tahun 2019, kondisi transisi antara warga sipil dan militer gagal menyatukan faksi-faksi yang bersaing. Oleh karena itu, ketidakstabilan politik, pemberontakan lokal, dan persaingan sengit antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Reaksi Cepat (RSF) berubah menjadi perang skala penuh.

Terlepas dari jarak geografis, Uni Eropa memainkan peran efektif dalam perkembangan ini. Selama hampir satu dekade, Uni Eropa mengejar strategi "internasionalisasi" manajemen migrasi, menyalurkan bantuan, pelatihan, dan peralatan ke negara-negara Afrika dengan dalih mengurangi migrasi ilegal ke Eropa.

Pendekatan ini memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dan menghancurkan di Sudan, dengan dana yang dialokasikan untuk "manajemen migrasi" dan "pembangunan kapasitas" menjadi terkait dengan perdagangan senjata dan pengawasan yang lemah.

Negara-negara, khususnya Inggris, terus memberikan bantuan dan mengetahui bahwa uang tersebut dialihkan untuk peralatan yang akan diberikan kepada Pasukan Reaksi Cepat.

Antara tahun 2014 dan 2018, Uni Eropa memberikan lebih dari €200 juta (sekitar $232 juta) kepada Sudan melalui Dana Darurat Eropa untuk Afrika (EUTF) dan Inisiatif Manajemen Migrasi yang Lebih Baik. Uang itu sebenarnya memperkuat kerja sama antara Uni Eropa dan struktur keamanan Sudan, termasuk unit-unit yang kemudian diintegrasikan ke dalam Pasukan Reaksi Cepat.

Pada awal tahun 2017, Enough Project memperingatkan dalam sebuah laporan berjudul “Pengawasan Perbatasan dari Neraka” bahwa “aspek paling berbahaya dari peran Eropa baru-baru ini di Sudan adalah bahwa Pasukan Reaksi Cepat dapat memperoleh manfaat dari pendanaan Eropa”.

Dua tahun kemudian, Uni Eropa terpaksa menangguhkan beberapa kegiatan pengendalian migrasi di Sudan karena kekhawatiran bahwa sumber daya dapat dialihkan untuk tujuan represif, seperti yang diungkapkan DW dalam sebuah dokumen resmi Uni Eropa.

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika Uni Eropa menyadari risiko pengalihan sumber daya, mengapa mereka terus memompa ratusan juta euro ke Sudan dengan sedikit pengawasan tentang bagaimana mereka membelanjakannya?

Senjata Eropa dalam Perang Sudan
Seiring memburuknya konflik, senjata dan amunisi asing, sebagian besar buatan Eropa, ditemukan di antara Pasukan Reaksi Cepat. Gambar yang kredibel, analisis sumber terbuka, dan pelacakan nomor seri membuktikan keberadaan senjata buatan Eropa dalam perang Sudan.

Pada November 2024, Amnesty International menerbitkan investigasi yang menunjukkan bahwa kendaraan lapis baja pengangkut personel Nimr Ajban dilengkapi dengan sistem pertahanan buatan perusahaan Prancis Galax. Organisasi ini menerbitkan gambar dan video dari beberapa lokasi di Sudan dan menyimpulkan bahwa penyebaran sistem ini di Darfur melanggar embargo senjata PBB yang telah berlaku selama bertahun-tahun.

Investigasi lapangan oleh France 24 dan Reuters pada April lalu mengungkapkan bahwa mortir 81mm yang ditemukan di antara senjata Pasukan Reaksi Cepat di Darfur Utara adalah buatan Bulgaria. Tanda pada amunisi tersebut sesuai dengan yang dibuat oleh perusahaan Bulgaria.

Surat kabar The Guardian mengungkapkan pada Oktober lalu bahwa peralatan militer Inggris, termasuk sistem penargetan senjata ringan dan kendaraan lapis baja, berada di tangan Pasukan Reaksi Cepat.

Keseluruhan informasi ini menunjukkan bahwa senjata buatan Eropa telah dipasok ke pihak-pihak yang bertikai di Sudan, meskipun ada larangan dan jaminan. Namun, negara-negara Eropa, khususnya Inggris, terus mengeluarkan lisensi baru kepada eksportir senjata meskipun mengetahui bahwa peralatan mereka telah jatuh ke tangan Pasukan Reaksi Cepat.(sl)