Mengapa Sekjen PBB Peringatkan Berakhirnya Perjanjian New START?

Pars Today - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa berakhirnya Perjanjian New START merupakan momen kritis.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menggambarkan berakhirnya Perjanjian New START (Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Serangan) sebagai momen berbahaya bagi keamanan dan perdamaian internasional, dan menyerukan kepada Rusia dan Amerika Serikat untuk segera menegosiasikan kerangka kerja baru untuk pengendalian senjata nuklir.

Dalam pernyataan pada Kamis(05/02/2026), Guterres mengatakan tentang berakhirnya Perjanjian New START, “Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, kita menghadapi dunia tanpa batasan mengikat atas arsenal nuklir strategis Federasi Rusia dan Amerika Serikat. Kedua negara ini memiliki sebagian besar persediaan senjata nuklir dunia.”

Sekjen PBB memperingatkan bahwa “risiko penggunaan senjata nuklir berada pada level tertinggi dalam puluhan tahun”.

Guterres menambahkan bahwa saat ini ada kesempatan untuk “kembali terlibat dan menciptakan sistem pengendalian senjata” yang sesuai dengan situasi saat ini. Dia juga menyambut baik penekanan para pemimpin Rusia dan Amerika Serikat tentang perlunya mencegah kembalinya dunia tanpa pengawasan terhadap penyebaran nuklir.

Guterres mengatakan, “Dunia kini menantikan Rusia dan AS untuk mengubah kata-kata mereka menjadi tindakan.”

Perjanjian New START ditandatangani pada tahun 2010 antara Amerika Serikat dan Rusia, dengan tujuan untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang dipasang pada misil antarbenua dan pembom strategis. Perjanjian ini membatasi arsenal kedua negara, yang menguasai 90 persen senjata nuklir dunia, hingga maksimum 1.550 hulu ledak nuklir yang dipasang pada sistem pengiriman. Sistem ini meliputi rudal balistik antarbenua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan pesawat pembom.

Perjanjian ini juga membatasi jumlah peluncur dan pembom strategis hingga 800, mencakup mekanisme verifikasi bersama dan pembinaan kepercayaan, serta merupakan perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir yang masih berlaku antara dua negara adidaya itu.

Perjanjian ini diperpanjang selama lima tahun pada Februari 2021 dengan persetujuan mantan Presiden AS Joe Biden, dan berakhir pada 4 Februari 2026, tanpa tindakan untuk mengamankan perjanjian pengganti.

Pada September 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perpanjangan perjanjian selama satu tahun, mengumumkan bahwa ia akan secara sukarela mematuhi batas-batas senjata nuklir strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian New START selama satu tahun.

Presiden AS Donald Trump menganggap ini sebagai ide yang baik pada Oktober 2025. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, juga mengumumkan bahwa pembicaraan potensial dengan Rusia mengenai hal itu sedang berlangsung. Namun, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan dalam pernyataan pada malam hari Rabu, 4 Februari 2026, bahwa Moskow belum menerima tanggapan resmi dari AS mengenai kepatuhan terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian New START.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Perang Ukraina, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia telah memburuk secara signifikan. Peningkatan persaingan nuklir antara AS dan Rusia telah mengancam masa depan Perjanjian New START.

Perjanjian yang merupakan perjanjian pengendalian senjata nuklir terakhir antara dua negara adidaya, menjadi sangat rentan di tengah ketegangan politik dan militer, dan kemungkinan perpanjangan atau implementasi penuh perjanjian tersebut semakin berkurang. Pada tahun 2023, Rusia mengumumkan penangguhan partisipasinya dalam Perjanjian New START. Namun, dalam pidato yang sangat anti-Barat, Putin menekankan bahwa penangguhan partisipasi Rusia dalam Perjanjian New START dan kesiapannya untuk melakukan uji coba senjata nuklir baru tidak berarti Kremlin meninggalkan perjanjian itu.

AS juga mengirim pesan jelas tentang kembalinya persaingan nuklir dengan mengembangkan sistem rudal dan Trump mengizinkan uji coba nuklir baru. Kedua negara telah berusaha memodernisasi arsenal nuklir mereka, yang bertentangan dengan semangat Perjanjian New START. Para ahli telah memperingatkan bahwa tidak memperpanjang perjanjian ini untuk pertama kalinya sejak 1991 akan memungkinkan penempatan senjata nuklir jarak jauh tanpa batas, berpotensi menyebabkan kesalahpahaman, perhitungan yang salah, dan risiko krisis yang meningkat.

Beberapa analis percaya bahwa kesepakatan politik untuk mempertahankan batas saat ini atas senjata nuklir dapat dicapai dengan cepat dan efektif. Di dalam negeri, tekanan dari Partai Republik di AS semakin meningkat untuk tidak memperpanjang perjanjian ini, meskipun Trump telah menunjukkan minat pada pembatasan nuklir dan pengendalian senjata, tidak hanya dengan Rusia tetapi juga dengan Tiongkok.

Dengan ketegangan politik dan keamanan yang terus berlanjut antara Moskow dan Washington, serta ketidakmauan Washington untuk memperpanjang perjanjian itu, Perjanjian New START berakhir pada akhir 4 Februari 2026 tanpa perpanjangan. Hal ini menandai berakhirnya pembatasan formal terakhir terhadap arsenal nuklir dan akan memiliki implikasi negatif bagi keamanan global.

Keruntuhan Perjanjian New START dapat memicu perlombaan tak terkendali dalam produksi dan penempatan hulu ledak nuklir. Pada saat yang sama, berakhirnya perjanjian ini berarti runtuhnya pilar terakhir sistem pengendalian senjata nuklir. Selain itu, negara-negara lain mungkin merasa terpaksa untuk memperkuat arsenal mereka sendiri, yang mengancam keamanan global.

Dengan berakhirnya Perjanjian New START dan peningkatan uji coba nuklir, dunia akan menghadapi prospek penempatan senjata nuklir tanpa batasan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Situasi ini tidak hanya semakin memperburuk hubungan antara dua kekuatan nuklir utama, Rusia dan Amerika Serikat, tetapi juga menghadirkan prospek suram bagi keamanan global.(sl)