Penipuan Erdogan Soal Kelompok-kelompok Teroris
Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki dalam statemen terbarunya terkait kelompok-kelompok teroris mengatakan, kelompok-kelompok teroris ini baik di dalam maupun luar Turki, adalah alat kekuatan-kekuatan dunia yang ingin menguasai Turki.
Presiden Turki menilai Kelompok Gulen, Partai Buruh Kurdistan, PKK, Unit Proteksi Rakyat, YPG dan Partai Uni Demokratik, PYD, juga Daesh dan kelompok-kelompok teroris lainnya sebagai alat. Ia menuturkan, masing-masing kelompok itu adalah alat yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan dunia yang ingin menguasai negara dan rakyat Turki.
Statemen Erdogan yang dimuat surat kabar Hurriyet itu menyebutkan, Ankara tidak memperlakukan kelompok-kelompok itu sebagai alat, tapi maksud pernyataan kami adalah pihak-pihak yang menggunakan mereka sebagai alat.
Terdapat dua poin penting dalam statemen Erdogan, pertama, Presiden Turki sebagaimana sebelumnya, menganggap kelompok-kelompok lokal dan nasional semacam Kelompok Gulen, PKK dan Partai Kurdi Suriah sama dengan kelompok-kelompok teroris. Ia seolah-olah menjadikan Daesh, yang sekarang hampir seluruh masyarakat dunia menilainya sebagai kelompok teroris, sebagai prioritas kedua bagi Ankara.
Dengan kata lain, Erdogan terus berusaha menyamakan kelompok-kelompok politik dan sosial Turki yang tidak sepakat dengannya, dengan kelompok-kelompok teroris bahkan lebih berbahaya, demi mempertahankan kekuasaannya di Turki. Ia menyebut kelompok-kelompok masyarakat di Turki seperti juga Daesh, sebagai alat asing dan menyalahgunakan isu itu untuk mewujudkan keamanan di tengah masyarakat Turki.
Tapi Erdogan tidak menyebutkan nama negara-negara atau kekuatan dunia yang ia tuduh mendukung kelompok-kelompok teroris dan menggunakannya sebagai alat. Ia hanya menekankan upaya Ankara dalam melanjutkan perang melawan terorisme. Dengan menggunakan sejumlah istilah untuk mengelabui opini publik Turki, ia mengatakan, masyarakat Turki tidak akan pernah melepaskan kemuliaan, kebesaran dan independensinya, bahkan siap memberikan martir di jalan ini.
Namun masyarakat Turki, terutama oposisi sampai sekarang masih mempertanyakan mengapa artikel Michael Rubin, mantan pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang juga seorang pakar di American Enterprise Institute yang dimuat di situs Newsweek, termasuk salah satu artikel yang dilarang di Turki.
Dalam artikelnya yang bertajuk "12 Skandal Erdogan", Rubin menulis tentang 12 skandal Presiden Turki dan beberapa poin penting terkait dengan skandal itu. Bukan saja wartawan dan awak media lainnya, yang tidak diperbolehkan menyampaikan artikel ini kepada masyarakat Turki, bahkan sekedar membicarakannya pun dianggap sebagai dosa besar.
Di antara skandal itu ada lima yang terpenting, kudeta buatan, teror pemimpin Kurdi di Perancis, pemindahan senjata ke Suriah untuk membantu kelompok teroris Front Al Nusra, dukungan atas Daesh dan kerja sama dengan jaringan Gulen. Anehnya seluruh kelompok tersebut sekarang dianggap Erdogan sebagai kelompok teroris.
Hal ini dianggap telah memicu protes keras di tengah masyarakat Turki, namun setiap warga yang menyampaikannya akan dituduh sebagai penjahat dan diancam penjara. Sekarang, setelah melihat semua realitas tersebut, pertanyaannya adalah sejauh mana langkah Erdogan yang sudah mengelabui masyarakat Turki bisa mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Jawabannya tentu tidak terlalu sulit untuk ditemukan. (HS)
