Upaya AS Patahkan Kemampuan Pertahanan Iran
Komisi hubungan luar negeri DPR Amerika Serikat dalam salah satu langkah anti-Iran, mengesahkan sebuah draf yang menyerang program rudal Republik Islam.
Resolusi DPR Amerika itu digagas oleh Ed Royce, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri terkait penjatuhan sanksi terhadap Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, Pasdaran karena dituduh memperluas program rudal balistik ilegal. Resolusi yang dikenal sebagai undang-undang rudal balistik pemerintah Iran dan implementasi sanksi internasional itu, membuat peluang bagi Washington untuk menjatuhkan sanksi baru atas Iran.
Langkah Komisi Hubungan Luar Negeri DPR Amerika itu disahkan sehari sebelum diumumkannya strategi anti-Iran pemerintah Donald Trump, Presiden Amerika. Sebagian anggota Kongres Amerika saat ini sedang berusaha mengiringi langkah keras Trump terhadap Iran dan tidak mau ketinggalan dalam atmosfir anti-Iran yang merebak di Washington.
Oleh karena itu, mereka menyerang program Iran yang sepenuhnya berdimensi pertahanan. Dalam strategi keamanan nasional Republik Islam Iran, program rudal dan pengembangannya, semata-mata berdimensi pertahanan dan dalam kerangka menjaga keamanan nasional di Asia Barat, kawasan yang tidak stabil ini.
Poin pentingnya adalah, dalam kesepakatan nuklir Iran dengan Kelompok 5+1 atau Rencana Aksi Bersama Komprehensif, JCPOA sama sekali tidak disinggung soal rudal Iran. Dalam resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, kesepakatan nuklir Iran justru mendapat penegasan. Hanya saja Iran dihimbau agar menghindari produksi rudal-rudal berhulu ledak nuklir.
Resolusi tersebut secara hukum internasional tidak memaksa Iran. Dalam program rudal Iran, prioritas adalah peningkatan akurasi dalam menembak target. Hal yang biasanya diabaikan dalam rudal-rudal berhulu ledak nuklir. Dengan kata lain, karena Iran tidak mungkin menempatkan hulu ledak nuklir pada rudal-rudalnya, maka akurasi target rudal-rudal itu menjadi penting.
Di sisi lain, di sebuah kawasan yang sebagian negaranya memperkuat arsenal perang dengan menganggarkan dana ratusan milyar dolar dan menandatangani kontrak persenjataan besar-besaran dengan Amerika, maka upaya Iran meningkatkan kemampuan rudalnya, jelas dapat dibenarkan.
Penjatuhan sanksi senjata atas Iran yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun oleh negara-negara Barat dan penjualan tak terbatas senjata Barat ke sejumlah negara kawasan Asia Barat, menyebabkan Iran menerapkan kebijakan kemandirian senjata, dan di teknologi rudal harus mengalami kemajuan signifikan. Hal itu salah satunya dilakukan agar musuh tidak berpikir untuk mengulang skenario agresi militer rezim Baath Irak ke Iran.
Sementara penembakan rudal ke markas kelompok teroris Daesh di Suriah pasca serangan teror ke gedung Parlemen Iran, menunjukkan bahwa Iran punya kemampuan, alat yang ampuh dan efektif untuk memerangi terorisme di kawasan. Dari sini, setiap penjatuhan sanksi terhadap program rudal Iran, dapat dipastikan melanggar hukum, tidak rasional dan destruktif. (HS)
