Shutdown Pemerintah AS dan Dampaknya

Pada peringatan ulang tahun pemerintahan Donald Trump, pemerintah federal AS mengalami shutdown karena kekurangan dana. Pemerintah AS kembali mengalami "shut down" dan menghentikan layanan publik setelah para anggota parlemen di Kongres gagal mencapai kesepakatan soal anggaran jangka pendek untuk mendanai operasi pemerintah.

Para senator masih melanjutkan negosiasi di Senat setelah batas waktu Jumat tengah malam (19/1/2018) berlalu, namun Gedung Putih merilis sebuah pernyataan yang menyalahkan penentangan Demokrat atas krisis tersebut.

Dalam sesi tengah malam yang dramatis, para senator memblokir rancangan undang-undang untuk memperpanjang pendanaan pemerintah sampai 16 Februari. Rancangan undang-undang itu membutuhkan 60 suara dalam senat dengan 100 anggota namun hanya 50 yang mendukungnya.

Kebanyakan senator dari Demokrat menentang rancangan undang-undang itu karena upaya mereka untuk memasukkan perlindungan bagi ribuan imigran muda yang disebut Dreamers gagal.

Perundingan sengit pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell dan pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer pada menit-menit terakhir sebelum tengah malam tidak berhasil, dan pemerintah Amerika Serikat secara teknis kehabisan uang pada tengah malam.

Penutupan layanan pemerintah secara formal dimulai Sabtu, pada ulang tahun pertama pelantikan Presiden Donald Trump. Pemerintahan Trump segera menyalahkan Demokrat. Gedung Putih menyebut shutdown kali ini dengan nama "Schumer Shutdown"

Sampai kesepakatan itu dicapai, sejumlah badan federal di seluruh negeri tidak akan bisa beroperasi, dan ratusan ribu pekerja federal "non-esensial" akan diistirahatkan sementara tanpa bayaran.

Dewan perwakilan rakyat yang dikuasai Republik melampaui tenggat kebijakan pendanaan darurat pada Kamis. Namun membutuhkan dukungan sedikitnya 10 Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang itu di Senat. Sementara lima Demokrat akhirnya memilih mendukung kebijakan itu, ada lima anggota Republik menentangnya.

Para pemimpin Demokrat menuntut kebijakan itu mencakup perlindungan dari deportasi bagi sekitar 700.000 imigran tak berdokumen yang dijuluki Dreamers, yang tiba di Amerika Serikat saat anak-anak.

Republik menolak memasukkan perlindungan itu, tidak ada pihak yang mau mengalah.

McConnell dan Schumer berkeras mereka berkomitmen mencapai kesepakatan yang bisa memulihkan pendanaan pemerintah sesegera mungkin.

Reuters melaporkan, dalam penutupan sementara layanan publik, para pekerja "esensial" yang berurusan dengan keselamatan publik dan keamanan nasional akan tetap bekerja. Itu mencakup lebih dari 1,3 juta orang yang bertugas aktif di militer yang harus bekerja namun tidak dibayar sampai pendanaan diperbarui.(MZ)