Trump dan UU Kepemilikan Senjata Api AS
Aksi protes massa yang dilakukan keluarga korban, aktivis hak sipil dan masyarakat AS terjadi selang beberapa hari pasca terjadinya penembakan berdarah di sekolah Stoneman Douglas kota Parkland.
Dalam unjuk rasa kali ini, pejabat eksekutif dan legislatif AS menjadi sasaran kritik dan kecaman massa, karena tidak memperdulikan masalah serius berlanjutnya penembakan berdarah yang terjadi di sekolah.
Sebagian besar kemarahan demonstran ditujukan kepada Presiden AS, Donald Trump. Para pengunjuk rasa mengusung yek-yel kecaman terhadap Trump dan orang-orang yang mendapatkan kucuran dana dari asosiasi nasional senjata api AS.
Reaksi Trump terhadap tragedi penembakan terbaru di sekolah Stoneman Douglas yang menewaskan 17 orang siswa menyulut kemarahan publik. Trump dalam pidatonya berkaitan dengan peristiwa ini tidak menyinggung satu katapun mengenai masalah undang-undang kebebasan memiliki senjata di AS.
Dalam kunjungannya ke Parkland, dan rumah sakit yang dijadikan tempat pengobatan dan perawatan korban, Trump justru berfoto dengan tim medis dalam keadaan riang. Tidak muncul sedikit pun perasaan duka dari raut wajah Presiden AS atas terjadinya peristiwa berdarah di sekolah menengah atas Stoneman Douglas.
Pada Tahun 2016, Trump mendapat suntikan dana untuk pemilu presiden dari asosiasi nasional senjata api AS senilai puluhan juta dolar. Ketika itu, Trump mendapat dukungan besar dari produsen dan distributor senjata AS yang membantunya meraih kunci Gedung Putih. Oleh karena itu, sejak terpilih sebagai presiden AS, Trump tidak pernah melakukan tindakan signifikan untuk memperketat peredaran senjata di kalangan warga AS.
Sepekan pertama setelah menduduki kursi Gedung Putih, Trump membalas dukungan asosiasi senjata AS dengan mencabut aturan pengetatan kepemilikan senjata yang dikeluarkan oleh pemerintahan Barack Obama.
Tampaknya dukungan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Trump saja. Pasalnya, lobi produsen dan distributor senjata juga menembus jantung badan legislatif AS. Dilaporkan, hampir seluruh pejabat kabinet dan anggota Kongres AS baik langsung maupun tidak langsung mendapatkan kucuran bantuan dana dari asosiasi senapan nasional AS. Saking kuatnya lobi tersebut, aturan kontrol mengenai senjata juga tidak diterapkan oleh para pejabat tinggi dan menengah pemerintahan federal dan negara bagian AS.
Misalnya, Nikolas Cruz sebagai pelaku peristiwa penembakan berdarah di Stoneman Douglas yang tidak memiliki izin untuk memiliki senjata, bagaimana ia bisa mendapatkan senapan pembunuh yang menewaskan belasan orang siswa jika petugas keamanan bertindak tegas dalam memantau peredaran senjata api. Tidak bisa dipungkiri, tanggung jawab utama berada di pundak Trump sebagai presiden yang seharusnya menjaga keamanan nasional warganya sendiri di hadapan aksi penembakan maupun serangan teroris.
Emma Gonzales, seorang siswa SMA Stonemen Douglas yang berunjuk rasa hari Sabtu menuturkan, "Jika presiden datang kepada saya dan mengatakan bahwa ini adalah tragedi yang memilukan, tapi dia tidak mau bertindak untuk mengatasinya, maka saya akan bertanya kepadanya berapa dana yang diterima dari asosiasi nasional senjata api,".
Barangkali jawaban yang akan diberikan adalah kucuran dana senilai 11 juta dolar bantuan langsung kepada Donald Trump, dan 19 juta dolar kepada rivalnya, Hillary Clinton, dan totalnya mencapai 30 juta dolar.(PH)
