Ambisi Perang Erdogan di Afrin Suriah

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menginstruksikan berlanjutnya agresi militer di kota Afrin, wilayah utara Suriah kepada pasukan negaranya.

Erdogan dalam pertemuan dengan anggota partai pendukungnya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menegaskan akan melanjutkan operasi militer ranting zaitun di kota Afrin untuk mengepung pusat kota itu dalam beberapa hari ke depan.

Operasi militer Turki di Afrin dilancarkan dengan dalih memperkuat keamanan dan stabilitas di perbatasan negara ini yang dimulai sejak 20 Januari 2018.

Pemerintah Damaskus mengecam sepak terjang Ankara, dan menilainya sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Selain pemerintah Assad, rakyat dan partai politik Suriah, bahkan kubu oposisi dan pejabat lokal Afrin menentang keras operasi militer yang dilancarkan Turki di wilayah utara Suriah.

Meski demikian, Ankara tetap bersikeras untuk melanjutkan operasi militernya di Afrin. Pasalnya, sikap Erdogan selama beberapa hari belakangan ini menegaskan peningkatan operasi militer di wilayah utara Suriah. Tapi meningkatnya tekanan internasional terhadap Ankara menyebabkan munculnya sikap tidak seirama, bahkan saling bertentangan yang disampaikan pejabat tinggi Turki.

Salah satunya pernyataan menlu Turki dua pekan lalu yang akan menarik pasukannya dari wilayah Suriah, jika milisi Kurdi keluar dari Afrin. Tapi kini faktanya, Erdogan sebagai kepala negara mengintruksikan berlanjutnya operasi militer Turki di Afrin.

Pengamat Turki mengatakan bahwa opsi terbaik saat ini adalah dialog dan perundingan damai untuk mencapai kesepakatan bersama. Meskipun telah dilakukan beberapa lobi oleh pejabat Iran dan Rusia, namun tampaknya pemerintah Turki tetap menentang partisipasi Kurdi Suriah dalam perundingan damai oposisi Suriah. Padahal kontrol sekitar 30 persen dari wilayah Suriah berada di tangan Kurdi.

Mengenai masalah ini, mantan diplomat Belanda untuk Turki, Nicolas Vandem yang saat ini menjadi pakar Uni Eropa menjelaskan, "Pemerintah Turki menentang segala bentuk kehadiran Kurdi Suriah dalam perundingan Jenewa maupun Sochi. Masalah ini kemungkinan akan berdampak buruk bagi Turki karena menyulut sentimen Kurdi di negara ini yang memiliki hubungan dekat dengan Kurdi Suriah,".

Pakar hubungan internasional dari Middle East Technical University (METU) Turki, Hossein Bagchi menyampaikan pandangannya tentang sikap Ankara terhadap Kurdi tersebut. Ia mengatakan, "Alasan penentangan Turki terhadap kehadiran Kurdi dalam konferensi perundingan damai tidak logis. Jika Turki bisa mengajak Iran untuk mengamini penentangan itu, barangkali Rusia juga akan mengiringinya,".

Sejatinya, penentangan Turki terhadap kehadiran Kurdi Suriah dalam perundingan damai sepenuhnya dilakukan untuk menjaga kepentingan AS semata. Padahal, jika dialog dengan pihak Turki bisa dicapai, barangkali akan mempercepat proses perdamaian yang berkelanjutan.(PH)