Kritik Eropa terhadap Sanksi Ekstrateritorial AS

Kebijakan sanksi ekstrateritorial Amerika Serikat masih terus menjadi subjek perselisihan antara Washington dan Eropa. Senat Perancis dalam sebuah laporan menganggap penerapan sanksi sepihak AS dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi tantangan bagi independensi diplomatik dan ekonomi Uni Eropa serta negara-negara anggotanya.

Uni Eropa tidak sepakat dengan penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir dan pengembalian sanksi terhadap Iran. Negara-negara Eropa menekankan komitmen mereka terhadap kesepakatan nuklir dan sedang merumuskan solusi ekonomi dan politik agar tetap bisa melanjutkan kegiatan bisnis dengan Iran.

Para pejabat Eropa bahkan marah dengan penerapan sanksi ekstrateritorial AS, karena sanksi seperti ini membahayakan kepentingan ekonomi dan perdagangan Eropa serta merusak kontrak perdagangan dan transaksi Eropa dengan negara-negara yang menjadi target sanksi. Kebijakan AS juga menjadi tantangan bagi pengaruh politik dan diplomatik Eropa di tingkat internasional.

"Sudah saatnya bagi Eropa untuk menentukan nasibnya sendiri dan berubah menjadi sebuah pemain mandiri dalam hubungan internasional, karena dunia milik semua dan tidak berada dalam kekuasaan pihak tertentu," kata Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker.

Sejak mengumumkan komitmen mereka terhadap kesepakatan nuklir, para pejabat Eropa sedang mengupayakan berbagai cara untuk menghindari sanksi AS dan melanjutkan kegiatan bisnis dengan Iran.

Uni Eropa telah mengaktifkan Undang-Undang Pemblokiran terhadap sanksi AS untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Para pejabat Eropa juga melanjutkan pembicaraan untuk mempertahankan kerja sama ekonomi dan memenuhi kepentingan ekonomi Iran.

Juru bicara Komisi Eropa, Mina Andreeva mengatakan Uni Eropa tidak mengakui sanksi ekstrateritorial AS dan perusahaan-perusahaan Eropa bebas membuat keputusan untuk melanjutkan aktivitasnya di Iran.

AS menekan negara-negara lain agar mengikuti sanksi baru mereka terhadap Iran. Pemaksaan kehendak ini adalah langkah yang bertentangan dengan hukum dan aturan internasional dan mengundang kemarahan para pejabat Eropa.

Pada dasarnya, para pemimpin Eropa sejak dulu mengejar kebijakan multilateralisme dan globalisasi. Oleh sebab itu, penerapan sanksi sepihak oleh AS dan pemaksaan kehendak akan membahayakan kemandirian Uni Eropa.

Ketua Dewan Eropa, Donald Tusk menuturkan Washington tidak bisa memaksakan keputusan politiknya terhadap lembaga-lembaga internasional dan negara-negara berdaulat.

Meskipun dikritik luas, Presiden Donald Trump tetap menekankan unilateralisme untuk mempertegas kekuatan dan superioritas AS di hadapan sekutunya. Namun, kebijakan ini justru membuat Washington terkucil di dunia dan kehilangan para sekutunya.

Realitas dunia modern dan perubahan politik menunjukkan bahwa dunia sudah tidak lagi menerima hegemoni dan kebijakan sepihak. (RM)