Menakar Komitmen Perancis terhadap JCPOA
Rencana aksi bersama komprehensif, JCPOA dicapai pihak Iran dan kelompok 5 +1 pada 14 Juli 2015. Perjanjian internasional ini diimplementasikan mulai 16 Januari 2016, tapi kemudian AS menyatakan keluar dari JCPOA. Sedangkan Uni Eropa dan Troika Eropa (Jerman, Perancis dan Inggris) masih memandang JCPOA sebagai contoh dari perjanjian multilateral yang dapat berfungsi sebagai model untuk menyelesaikan konflik internasional lainnya.
Dengan alasan ini, terlepas dari tindakan Presiden Donald Trump yang mengumumkan AS keluar dari JCPOA pada 8 Mei 2018, pihak Eropa tidak hanya menekankan perlunya mempertahankan perjanjian internasional yang penting ini, tetapi juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga supaya Iran tetap berada dalam perjanjian tersebut. Persoalannya janji mereka tidak dipenuhi dengan berbagai dalih.
Terlepas dari posisi resmi Uni Eropa mengenai JCPOA, muncul keraguan tentang pendekatan Troika Eropa dalam masalah, terutama mengenai sikap Perancis. Duta Besar Perancis untuk AS, Gerard Araud hari Sabtu di Tweetnya menyatakan bahwa Iran tidak akan diizinkan untuk memperkaya uranium setelah berakhirnya JCPOA. Araud juga mengklaim bahwa Iran harus membuktikan aktivitas nuklirnya bersifat damai sesuai aturan traktat non-proliferasi nuklir (NPT) dan protokol tambahan di bawah pengawasan ketat.
Cuitan kontroversial duta besar Perancis untuk Amerika Serikat ini menyulut tanggapan tegas dari Kementerian Luar Negeri Iran. Syed Abbas Araghchi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, hari Minggu menanggapi tweet Duta Besar Perancis di Amerika Serikat dalam sebuah pesan Twitternya, "Jika tweet Gerard Arood mencerminkan posisi Perancis, maka kami akan mengadukan pelanggaran Paris terhadap resolusi 2231,". Dia menambahkan bahwa pemerintah Perancis harus segera memberikan sikap resminya, jika tidak Iran akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Pernyataan duta besar Perancis di Amerika Serikat juga menyebabkan Philippe Thiebaud, Duta Besar Perancis untuk Tehran yang baru dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Minggu.
Gerard Aroud segera menghapus ketiga cuitan di Twitternya pada hari Minggu setelah muncul tanggapan keras dari Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran.
Meskipun demikian, sikap serius Iran menyikapi statemen duta besar Prancis untuk Amerika Serikat menyebabkan pemerintah Paris menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan mengoreksi statemen duta besarnya untuk Amerika Serikat.
Kementerian luar negeri Perancis Senin malam mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap JCPOA.
"Perjanjian internasional ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dunia," kata Kementerian Luar Negeri Perancis dalam statemen resminya.
Iran telah berulangkali mengkritik sikap pihak Eropa yang menunda implementasi janjinya, termasuk implementasi penuh Instrumen Keuangan untuk Perdagangan dengan Iran, INSTEX. Tehran menyerukan aksi nyata Troika Eropa, termasuk Perancis dan Uni Eropa dalam masalah tersebut.
Kini, alih-alih berupaya untuk menuntut Iran memenuhi persyaratannya dalam melanjutkan kehadirannya di JCPOA, pihak Eropa justru harus mengambil posisi dan pernyataan yang kuat mengenai implementasi JCPOA.
Bagaimanapun, sikap yang menjauh dari implementasi JCPOA hanya akan menguntungkan pemerintahan Trump. Tentu saja, pendekatan Eropa ini akan merusak perjanjian internasional yang penting bagi perdamaian dan keamanan internasional.(PH)
