Dinamika Asia Tenggara, 4 Mei 2019

Dinamika, Asia Tenggara pekan ini menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke luar Jawa.

Isu lainnya mengenai pernyataan PM Malaysia yang menyebut Israel sebagai pemicu instabilitas global, Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap Myanmar, Enam Warga Rohingya Tewas Ditembak Tentara Myanmar dan Vajiralongkorn Resmi Dilantik sebagai Raja Thailand.

Ibu Kota Indonesia akan Dipindah dari Jakarta ke Luar Jawa

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo hari Senin (29/4) memimpin rapat membahas rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain.

Jokowi mengatakan, gagasan pemindahan ibu kota telah muncul sejak era Presiden Soekarno. Tapi wacana tersebut kerap redup karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.

Situs Antara hari Senin (29/4) melaporkan, kepala negara Indonesia menjelaskan beberapa negara lain juga memindahkan pusat pemerintahannya antara lain Australia, Malaysia, Brasil, dan Korea Selatan. Meskipun demikian, Jokowi juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya.

Jokowi dalam rapat terbatas ini memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa dengan pertimbangan untuk pemerataan pembangunan nasional yang selama ini cenderung tersentralisasi di pulau Jawa.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti wacana pemindahan ibu kota yang digulirkan pemerintah dari aspek kebencanaan dengan menyebut Kalimantan sebagai daerah paling potensial.

Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengakui bahwa wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan isu strategis. Dari kaca mata kebencanaan, Sutopo melihat bahwa wilayah Kalimantan memang minim ancaman kegempaan dibandingkan daerah lainnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S Brodjonegoro mengusulkan pembentukan badan otoritas khusus untuk mengurus pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke kota baru di luar Pulau Jawa supaya proses pemindahan berjalan lebih lancar dan cepat.

Bambang menjelaskan kajian kementerian menunjukkan pemindahan ibu kota setidaknya membutuhkan waktu sekitar 5-10 tahun. Estimasi ini merujuk pada pengalaman pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan di sejumlah negara di dunia, termasuk yang terbaru dilakukan Korea Selatan yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Seoul ke Sejong. Pemerintah Korea Selatan sebenarnya sudah mengumumkan pemindahan ibu kota mulai 2012, tapi prosesnya belum selesai penuh sampai saat ini. Mengenai biaya, Bambang menyebut, perkiraan mencapai Rp 466 triliun dengan luas lahan seluas 40.000 hektar.

Mahathir Sebut Israel Pemicu Instabilitas Global

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyebut rezim Zionis Sirael sebagai rezim teroris dan pemicu instabilitas di dunia. IRIB Rabu (1/5) melaporkan, Mahathir Mohamad di konferensi tahunan al-Sharq di Kuala Lumpur seraya menekankan pentingnya persatuan masyarakat internasional menghadapi Israel, menutut diakhirinya penjajahan rezim ini.

Ia menyebut Israel rezim rasis dan menekankan, genosida, kejahatan anti kemanusiaan, agresi dan seluruh kejahatan dilakukan oleh rezim brutal, teroris dan arogan Israel di Palestina.

Lebih lanjut perdana menteri Malaysia mengisyaratkan pembantaian sadis rakyat tak berdosa dalam serangan koalisi Amerika ke Afghanistan dan Irak serta menandaskan, serangan ini malah memicu intabilitas keamanan ketimbang menciptakan stabilitas di kawasan.

Perdana menteri Malaysia juga menjelaskan bahwa AS dengan slogan mengubah rezim dan demokrasi menyerang Irak. "Tidak ada indikasi peradaban dalam perilaku Amerika Serikat," papar Mahathir.

Uni Eropa Perpanjang Sanksi terhadap Myanmar

Dewan Uni Eropa Senin (29/4) merilis statemen yang menyatakan telah memperpanjang sanksi terhadap Myanmar satu tahun lagi, karena negara ini masih melanggar hak asasi manusia (HAM).

IRIB melaporkan, berdasarkan statemen ini, sanksi tersebut mencakup senjata dan larangan pelatihan militer serta kerja sama militer dengan angkatan bersenjata Myanmar.

Selain itu, Uni Eropa juga mencantumkan 14 individu termasuk petinggi Myanmar dalam daftar sanksinya karena melakukan pelanggaran HAM berat.

Sejak 25 Agustus 2017 selama serangan militer dan ekstrimis Budha Myanmar kepada Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, barat negara ini, lebih dari enam ribu Muslim terbunuh, delapan ribu lainnya terluka dan satu juta orang mengungsi ke Bangladesh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut militer Myanmar sebagai pelaku genosida di negara ini dan militer terburuk dunia.

Enam Warga Rohingya Tewas Ditembak Tentara Myanmar

Tentara Myanmar menembak mati enam warga Muslim Rohingya di barat negara itu.

Sekitar 300 warga Rohingya, hari Jumat (3/5/2019) juga ditangkap dalam aksi penembakan di Provinsi Rakhine itu.

Provinsi Rakhine kembali menyaksikan bentrokan antara tentara Myanmar dan Muslim Rohingya dalam beberapa hari terakhir.

Vajiralongkorn Resmi Dilantik sebagai Raja Thailand

Maha Vajiralongkorn hari ini Sabtu (4/5) secara resmi dilantik sebagai raja Thailand. Raja Vajiralongkorn merupakan raja Thailand kesepuluh yang mengisi takhta setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej meninggal dunia pada Oktober 2016.

Proses penobatan raja diawali saat raja Rama X yang mengenakan seragam militer putih berganti mengenakan jubah putih. Setelah mengenakan jubah, wajah dan sejumlah bagian tubuh Raja Thailand kesepuluh ini dibasuh menggunakan air suci yang diambil dari seluruh penjuru Thailand.

Sejumlah Brahmana Hindu berambut abu-abu dilaporkan juga turut menghadiri upacara sinkretik yang menandai transformasi Rama X dari manusia biasa menjadi sosok ilahi.

Setelah merampungkan semua prosesi, raja baru Thailand ini akan duduk untuk kemudian disematkan mahkota berlapiskan emas seberat 7,3 kilogram dengan sebuah berlian asli dari India. Upacara penobatan ini menjadi yang pertama bagi sebagian warga Thailand sejak 1950 ketika mendiang Bhumibol Adulyadej menduduki takhta raja.(PH)