KTT Ke-34 ASEAN di Bangkok dan Muslim Rohingya

Konferensi Tingkat Tinggi ke-34 Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok, ibukota Thailand telah dimulai.

Pembicaraan mengenai solusi untuk sengketa teritorial dari beberapa negara anggota ASEAN di Laut Cina Selatan dan krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh adalah di antara topik dalam agenda pertemuan dua hari ini.

Negara-negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, Filipina dan Vietnam adalah anggota Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Pertemuan tahunan negara-negara anggota ASEAN diselenggarakan ketika perang dagang Amerika Serikat terhadap Cina telah menjadi tantangan bagi ekonomi dunia, termasuk para anggotanya di Asia Tenggara.

Saling berhubungan erat dan ketergantungan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN dengan ekonomi Cina yang kuat dalam kerangka rantai pasokan, yang terdiri dari pasokan bahan baku untuk produksi produk atau produk akhir, telah menyebabkan perang dagang Amerika melawan Cina, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, membuat ekonomi negara-negara ASEAN juga terancam.

Sebagai hasil dari keprihatinan para anggota ASEAN, dampak perang dagang AS terhadap Cina, begitu juga dengan fluktuasi dolar, yang menyebabkan beberapa negara Asia Tenggara berusaha untuk menciptakan mekanisme yang efektif dapat menggantikan mata uang nasional mereka dengan dolar, dengan demikian mereka dapat menstabilkan ekonomi nasional dan regional sekaligus mempertahankan dan memperkuat mata uang nasional mereka.

Selain pembahasan penting dan penentu ekonomi dalam konteks dialog dua hari anggota ASEAN di Thailand, krisis para pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh akibat kejahatan tentara dan para penganut Buddha ekstrem menjadi agenda yang dibahas dalam rangkaian pembicaraan para peserta dalam pertemuan tersebut.

Anthony Kartaluchi, pakar dan peneliti geo-politik mengatakan, "Apa yang disebut genosida internasional dalam hukum internasional sedang terjadi di Rakhine, Myanmar. Kelompok-kelompok yang melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya telah mengidentifikasi genosida sebagai tujuan utama mereka."

Terlepas dari kenyataan bahwa sekitar dua tahun sejak krisis pengungsi Rohingya yang baru dan situasi tempat tinggal mereka yang mengkhawatirkan di Bangladesh telah berlalu, sejauh ini, ASEAN belum mengambil tindakan apa pun untuk menyelesaikan krisis.

Itulah sebabnya lembaga-lembaga hak asasi manusia di negara-negara anggotanya menyerukan agar ASEAN bersikap aktif menghadapi krisis para pengungsi Rohingya dan menuduh pejabat senior negara-negara ini mengabaikan kejahatan terhadap kemanusiaan anti-Muslim Myanmar.

Organisasi-organisasi HAM, sambil menekankan perlunya organisasi internasional yang efektif, termasuk Dewan Keamanan PBB, telah meminta ASEAN untuk mengambil tindakan menghukum Myanmar, termasuk penangguhan keanggotaannya dalam organisasi regional ini dan isolasi politiknya sebagai mekanisme untuk menerapkan tekanan pada pemerintah Naypyitaw untuk mengubah sikap terhadap Muslim Rohingya.