Berlanjutnya Krisis di Bolivia dan Peringatan PBB

Sepekan setelah pengunduran diri dan keluarnya Evo Morales dari negara ini, kondisi di Bolivia masih tegang dan aksi demonstrasi masih terus berlanjut. Dalam hal ini, Michelle Bachelet, Komisi Tinggi HAM PBB seraya menyinggung konflik yang terjadi antara pasukan keamanan Bolivia dengan para pendukung Morales, Presiden Bolivia yang mengundurkan diri yang berakibat setidaknya 8 orang tewas memperingatkan para pejabat sementara Bolivia jangan sampai kondisi keluar dari kontrol.

Demonstrasi di Bolivia dimulai setelah pengumuman kemenangan Evo Morales dalam pemilu presiden negara ini bulan November. Kubu oposisi tidak menerima hasil pemilu serta menuduh Morales dan pemerintahnya telah melakukan kecurangan. Mereka melakukan aksi-aksi demo dan melakukan perusakan fasilitas publik serta mengganggu ketertiban umum. Mereka menuntut pengunduran diri Morales.

Akibatnya, setelah 20 hari sejak dimulainya aksi demo kubu oposisi dan sayap kanan yang didukung Washington akan hasil pemilu, Evo Morales, Presiden Bolivia mengundurkan diri karena ditekan oleh pihak militer. Dengan demikian telah terjadi kudeta senyap di negara ini. Beberapa hari kemudian, Morales meninggalkan negaranya menuju Meksiko.

Setelah Morales keluar dari Bolivia dan dibentuknya pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Jeanine Anez, Senator dari kubu Sayap Kanan, ketidakamanan dan kerusuhan kembali terjadi di negara ini. Bolivia kini menjadi ajang konflik antara pendukung Evo Morales dan pasukan keamanan.

Anez mendapat dukungan Washington dan ia menjanjikan penyelenggaraan pemilu dini di negara ini. Ia kemudian membatalkan undang-undang yang membolehkan partisipasi tanpa batas kandidat presiden dan mengumumkan segera melakukan pemilu di seluruh negeri dengan dua tujuan utama; transparansi dan bebas. Ia juga mengatakan tidak akan mengizinkan Morales untuk mengikuti pemilu ini.

Jeanine Anez mengatakan, "Saya ingin membatalkan keputusan Pengadilan Konstitusi yang membolehkan Morales kembali dan ikut lagi dalam pemilu presiden, sehingga ia tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu akan datang.

Dalam beberapa hari sebelumnya, Anez mengubah 180 derajat kebijakan luar negeri ini dengan mengakui Juan Guaido yang mengaku sebagai presiden Venezuela dan pemimpin kubu oposisi negara ini. Ia juga mengritik kebijakan Kuba dan akan mengusir 200 dokter Kuba yang tinggal di negara ini.

Ketika Jeanine Anez berkuasa di Bolivia, para pejabat Gedung Putih sangat menyambutnya. Sejatinya, Amerika Serikat berusaha mendukung kubu Sayap Kanan untuk dapat kembali mendominasi politik dan ekonomi negara-negara Amerika Latin. Dalam hal ini, segi tiga Venezuela, Bolivia dan Kuba yang selalu menentang kebijakan AS menjadi target Washington.

Sekalipun kebijakan AS untuk melengserkan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela sejauh ini belum membuahkan hasil, tetapi dari sudut pandang para pendukung Morales, apa yang terjadi di negara mereka merupakan kelanjutan dari kebijakan permusuhan Washington di negara-negara Amerika Latin, khususnya terhadap kelompok-kelompok yang menuntut keadilan dan melawan kolonialisme di negara-negara kawasan.

Dengan alasan ini, para pendukung Morales berkeyakinan bahwa Amerika Serikat berada di balik apa yang terjadi di Bolivia saat ini dan bertanggung jawab atas kudeta senyap negara mereka. Bagi mereka, imperialisme Amerika Serikat sedang kembali ke Amerika Latin, sebagaimana pelengseran Morales dari kekuasaan dan keluarnya ia dari Bolivia disambut bahagia oleh para pejabat Washington.

Michael G. Kozak  Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Belahan Barat dalam hal ini mengatakan, "Kami siap untuk melakukan kerja sama dengan Anez dan para pejabat non militer Bolivia lainnya, sehingga sesuai dengan UUD Bolivia, pemilu yang bebas dan obyektif segera dilaksanakan di negara ini."

Pembunuhan dan penumpasan para pendukung Morales di Bolivia terus berlanjut. Dalam hal ini, Morales menyinggung bahwa para pemimpin kudeta telah melakukan genosida terhadap penduduk pribumi dan warga miskin serta menuntut diterapkannya demokrasi. Menurutnya, "Konflik yang terjadi sekarang adalah bagian dari konflik anti imperialisme dan anti kolonialisme warga asli Bolivia yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun."

Komisi Tinggi HAM PBB telah memperingatkan para pejabat pemerintahan sementara Bolivia agar jangan sampai kondisi negara ini lepas kontrol. Tampaknya, warga Bolivia menanti hari-hari sulit sampai diselenggarakannya pemilu presiden di negaranya.