Kaleidoskop Asia Tenggara Tahun 1398 HS
(last modified Wed, 18 Mar 2020 13:15:50 GMT )
Mar 18, 2020 20:15 Asia/Jakarta
  • Kaleidoskop Asia Tenggara Tahun 1398 HS

Malaysia Gelar Pameran Aero Space Langkawi ke-15 Pameran Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 Malaysia resmi dimulai dan diikuti lebih dari 31 negara dunia.

Menurut laporan IRNA, puluhan pesawat dan kapal perang dari berbagai negara dunia termasuk Rusia, Turki dan Amerika selama beberapa hari lalu tiba di Langkawi untuk berpartisipasi di Pameran Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 Malaysia yang digelar mulai hari Selasa (26/3) dan berlangsung selama lima hari.

Masih menurut sumber ini, wakil dari 354 perusahaan produsen peralatan militer ikut di pameran LIMA 2019 Malaysia dan mereka membawa produk militer dan pertahanan terbarunya.

Sementara itu, Mohammad Sabu, Menteri Pertahanan Malaysia mengatakan, pameran ini merupakan peluang tepat bagi industri pertahanan Malaysia untuk mendiskusikan ide-ide dan teknologi terbarunya dengan seluruh negara dunia.

Thailand Gelar Pemilu Parlemen

Rakyat Thailand untuk pertama kalinya menyaksikan penyelenggaraan pemilu parlemen pasca kudeta militer di tahun 2014. Seperti dilaporkan AFP Ahad (24/3), rakyat Thailand ketika menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih 500 anggota parlemen, sebanyak 250 anggota Senat negara ini dipilih langsung oleh militer tanpa melalui prosedur pemilu.

Untuk pemilu parlemen di Thailand telah didirikan 373 zona TPS. Sekitar 50 juta warga Thailand telah memenuhi syarat untuk memilih.

Berdasarkan sumber ini, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-Cha yang memimpin kudeta militer tahun 2014, dan kemudian menjabat perdana menteri, akan bersaing dengan Yingluck Shinawatra.

Pemilu parlemen Thailand digelar mulai Ahad pagi (24/3) dan berakhir Ahad sore.  KPU Thailand menyatakan raihan kursi di majelis rendah baru diumumkan pada 9 Mei mendatang.

Sementara itu, Abhisit Vejjajiva, mantan perdana menteri Thailand hari Ahad dilaporkan mengundurkan diri sebagai ketua Partai Demokrat menyusul hasil lemah kubunya di pemilu kali ini. Pemilu parlemen Thailand digelar Ahad pagi (24/3) dan berakhir sore harinya.

Filipina Keluar dari ICC

Filipina secara resmi keluar dari keanggotaan Mahkamah Internasional (ICC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 17 Maret 2019. Pemicunya, karena Presiden Rodrigo Duterte keberatan untuk menghentikan perang pemberantasan narkoba yang diduga melanggar hak asasi manusia oleh berbagai lembaga internasional termasuk ICC.

"Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh negara bahwa keputusan Filipina menarik diri mulai efektif pada 17 Maret," kata Juru Bicara ICC PBB, Eri Kaneko, seperti dilansir AFP, Minggu (17/3).

Duterte mempertahankan kebijakan perang narkoba yang diduga saat ini menelan ribuan korban meninggal dengan alasan melindungi negaranya. Meski dikritik, Duterte menyatakan tidak peduli karena selama ini negara lain tidak pernah peduli dengan Filipina.

Pada Februari 2018, jaksa penuntut pada ICC, Fatou Bensouda, memulai pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait perang narkoba ala Duterte.

Malaysia Siap Balas Boikot Sawit Uni Eropa

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan kemungkinan untuk membatalkan rencana pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus memboikot produk kelapa sawit dari negaranya.

Mahathir menuturkan Malaysia bisa saja melirik pesawat militer buatan negara lain seperti China untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang mulai usang, yakni jet tempur buatan Rusia Mig-29.

Sebelumnya, Malaysia berencana membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis atau Eurofighter Typhoon.

Langkah itu dilakukan Mahathir menanggapi aksi boikot Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Malaysia. Blok tersebut berencana menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.

KPU Thailand: Partai Junta Militer Thailand Raih Suara Mayoritas

Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan partai pro junta militer, Palang Pracharat, meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang digelar pada 24 Maret lalu. Adapun partai oposisi, Pheu Thai berada di posisi kedua.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (28/3), KPU Thailand menyatakan Partai Palang Pracharat meraup 8,4 juta suara. Namun, mereka menyatakan hasil itu belum resmi karena mereka baru akan mengumumkannya pada 9 Mei mendatang.

Menurut Krit, hasil penghitungan itu sudah 100 persen. Mereka belum menyampaikan hasil penghitungan keseluruhan untuk 500 kursi di parlemen.

Untuk posisi 350 kursi Majelis Rendah, Partai Pheu Thai diperkirakan berhasil merebut 137 kursi. Sedangkan Palang Pracharat mendapat 97 kursi.

Sedangkan untuk hasil perolehan 150 kursi di Dewan Perwakilan belum ditentukan karena cara penghitungannya cukup rumit. Akan tetapi, baik Pheu Thai dan Palang Pracharat saling klaim menang dan sudah bersiap membentuk koalisi untuk membangun pemerintahan selanjutnya.

RI-Malaysia-Thailand Berdagang tanpa Gunakan Dolar AS

Sejumlah negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand dan Malaysia sudah memiliki kesepakatan local currency settlement (LCS). Kesepakatan ini memungkinkan ketiga negara tak menggunakan dolar AS dalam transaksi perdagangan bilateral.

Transaksi perdagangan menggunakan LCS ini terus meningkat. Bank Indonesia (BI) mengharapkan LCS bisa menjadi pilihan pembayaran untuk para eksportir ketika bertransaksi perdagangan.

Direktur Departemen Internasional BI, Wahyu Pratomo menjelaskan pemikiran LCS ini merupakan hal yang potensial, karena transaksi menggunakan mata uang lokal. Namun ada juga pembayaran yang harus menggunakan dolar AS. Misalnya perdagangan komoditas antar negara, seperti produk CPO. Sehingga secara praktis kuotasinya menggunakan dolar AS.

Tapi untuk pengusaha yang transaksinya menggunakan LCS maka bisa terselamatkan jika terjadi gonjang-ganjing penguatan dolar AS. Karena uang tak perlu dikonversi ke mata uang negeri Paman Sam itu. "Pelaku usaha bisa confident dengan LCS ini, jadi bisa dilihat menguntungkan atau tidak," ujar dia.

Pada kuartal I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan Baht tercatat Rp 185 miliar meningkat dibandingkan periode 2018 Rp 96 miliar. Sementara itu untuk transaksi LCS menggunakan Ringgit setara dengan Rp 1 triliun meningkat tajam jika dibandingkan periode 2018 sebesar Rp 83 miliar.

Bank Indonesia dan Bank of Thailand secara rutin melakukan tukar pandangan dan pengalaman sehingga dapat memperkaya dan memperkuat kapasitas kedua belah pihak dalam mengelola risiko dan tantangan ke depan.

Bank Indonesia dan Bank of Thailand meyakini bahwa penguatan kerja sama antar otoritas di tingkat bilateral, regional, dan multilateral menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian perekonomian global yang tinggi.

Bank sentral negara tersebut meneguhkan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua bank sentral, termasuk melanjutkan pertemuan bilateral dalam tataran Pimpinan Bank Sentral maupun dalam tataran teknis.

Bank Indonesia (BI) menyusun pedoman penggunaan mata uang lokal (local currency settlement framework) dalam transaksi perdagangan bilateral di kawasan ASEAN. BI menargetkan, pedoman yang dimaksudkan untuk tujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS tersebut, rampung pada akhir tahun ini.

Malaysia-Singapura Akhiri Sengketa Perbatasan

Pemerintah Malaysia dan Singapura mengakhiri sengketa ruang udara dan perairan dengan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak pada Jumat (5/4) pekan lalu.

Channel NewsAsia, Senin (8/4) melaporkan, perjanjian itu diteken oleh Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke, dan Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan. Singapura menyatakan akan berhenti menerapkan jalur pendaratan menuju Bandara Seletar dengan melalui wilayah udara Johor. Sedangkan Malaysia memutuskan tidak lagi memajukan garis batas pelabuhan mereka di perairan Tuas.

Perjanjian ini juga menjadi dasar untuk maskapai berbiaya rendah asal Malaysia, FireFly, kembali melanjutkan penerbangan ke Singapura. Mereka sempat menghentikan penerbangan pada Desember 2018 karena permohonan untuk memindahkan basis operasi dari Bandara Changi ke Bandara Seletar ditolak Badan Penerbangan Malaysia.

Sengketa ini berawal dari niat Malaysia pada 2018 yang hendak mengambil alih kendali ruang udara yang dikenal Kuala Lumpur Flight Information Region di sebelah selatan Negara Bagian Johor dari Singapura. Sebab, selama ini pengelolaan ruang udara itu dilimpahkan ke Singapura dan disetujui Organisasi Penerbangan Sipil Dunia (ICAO) pada 1973.

Malaysia juga memajukan batas pelabuhan di Perairan Tuas. Sejumlah kapal Malaysia juga menerobos wilayah perairan Singapura yang membuat hubungan kedua negara menjadi panas.

Singapura lantas memutuskan mengubah prosedur terbang dan mendarat di Bandara Seletar, sehingga sejumlah pesawat harus melintas di langit Johor. Hal itu memicu protes dari Malaysia.

Indonesia Gelar Pemilu

Pada hari Rabu (17/4) rakyat Indonesia dari seluruh penjuru negeri ini memilih presiden dan wakil presiden. Sejak pagi hari, warga berbondong-bondong mendatangi TPS.

Selain memilih presiden dan wapres, mereka juga melilih 575 anggota DPR RI (untuk 80 daerah pemilihan atau dapil), 136 anggota DPD RI (masing-masing 4 dari 34 provinsi), 2.207 anggota DPR Provinsi (untuk 272 dapil), dan 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota (2.206 dapil) dalam satu waktu pada hari Rabu 17 April 2019.

Indonesia telah berpengalaman 11 kali menyelenggarakan Pemilu Legislatif sejak 1955 dan tiga kali Pemilu Presiden sejak 2004.

Situs Antara melaporkan, Pemilu 2019 menelan biaya mencapai Rp24,8 triliun. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Hasil Perbaikan ke-2 KPU sebanyak 192.828.520 jiwa; laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044. DPT itu tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.405 kelurahan/desa dengan di 805.075 tempat pemungutan suara (TPS).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta capres-cawapres dan para pendukungnya bersabar menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara. KPU mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan menyimpang dari aturan Undang-Undang.

"Karena UU memang memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan penghitungan, rekapitulasi dan penetapan, kita mengimbau kepada semua pihak untuk bersabar menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU dan tidak melakukan upaya-upaya di luar jalur prosedur yang memang sudah disediakan oleh UU," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi seperti dilansir Detiknews, Jumat (19/4/2019).

KPU menolak berbicara soal wajar maupun tidaknya deklarasi kemenangan capres. Pramono menegaskan rekapitulasi penghitungan suara baru ditetapkan pada 22 Mei.

Sementara itu dari hasil quick count sejumlah lembaga survei independen, pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dinyatakan menang dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Seluruh lembaga survei resmi mengumumkan hasil quick count yang menyebut Jokowi-Ma'ruf memperoleh 54,5%, sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapat 45,5%. Tapi Prabowo mengklaim kemenangannya pada Pilpres 2019 bersama Sandiaga. Menurut Prabowo, dirinya menang pilpres dengan perolehan suara 62 persen berdasarkan datanya dari pihaknya sendiri.

Filipina Perluasan Kerja Sama Pertahanan dengan Iran

Deputi menteri pertahanan Filipina menekankan pentingnya perluasan kerja sama pertahanan negaranya dengan Republik Islam Iran. Cardozo Luna Kamis (25/4) mengatakan, Manila sangat berminat memperluas kerja sama pertahanan dengan Republik Islam Iran sebagai salah satu sahabat Filipina.

Deputi menteri pertahanan Filipina menambahkan, di awal tahun ini akan dikirim perwakilan ke Tehran untuk memperluas industri pertahanan dan sektor indusri lain dengan Iran.

Vajiralongkorn Resmi Dilantik sebagai Raja Thailand

Maha Vajiralongkorn hari ini Sabtu (4/5) secara resmi dilantik sebagai raja Thailand. Raja Vajiralongkorn merupakan raja Thailand kesepuluh yang mengisi takhta setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej meninggal dunia pada Oktober 2016.

Proses penobatan raja diawali saat raja Rama X yang mengenakan seragam militer putih berganti mengenakan jubah putih. Setelah mengenakan jubah, wajah dan sejumlah bagian tubuh Raja Thailand kesepuluh ini dibasuh menggunakan air suci yang diambil dari seluruh penjuru Thailand.

Sejumlah Brahmana Hindu berambut abu-abu dilaporkan juga turut menghadiri upacara sinkretik yang menandai transformasi Rama X dari manusia biasa menjadi sosok ilahi.

Setelah merampungkan semua prosesi, raja baru Thailand ini akan duduk untuk kemudian disematkan mahkota berlapiskan emas seberat 7,3 kilogram dengan sebuah berlian asli dari India. Upacara penobatan ini menjadi yang pertama bagi sebagian warga Thailand sejak 1950 ketika mendiang Bhumibol Adulyadej menduduki takhta raja.

KPU Umumkan Jokowi-Ma'ruf Menangi Pilpres, Prabowo Menggugat

Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 provinsi dan 130 PPLN, yaitu pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf memeroleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Hasil rekapitulasi tingkat nasional secara keseluruhan diumumkan KPU di Gedung KPU RI, Selasa dini hari (21/05). Hasil rekapitulasi itu dibacakan Komisioner KPU RI Novida Ginting.

Komisi Pemilihan Umum RI segera menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih setelah menyampaikan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu 2019 di Jakarta, Selasa dini hari.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengkonfirmasikan siap menerima dan memproses pengajuan permohonan gugatan terhadap hasil final rekapitulasi Pemilu 2019.

Sementara itu, saksi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama dengan saksi dari empat partai politik, yakni PKS, Berkarya, Gerindra, dan PAN menolak menandatangani berita acara.

Selain itu saksi dari Partai Berkarya menyatakan penolakan penandatanganan berita acara juga sebagai bentuk solidaritas Partai Berkarya terhadap BPN Prabowo-Sandi.

Setelah KPU mengumumkan hasil pemilu presiden terjadi kerusuhan pada 22 Mei dengan korban tewas tujuh orang dan sejumlah lainnya cidera. Kubu Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Joko Widodo dan menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 333 pendaftar permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu 2019 untuk DPR, DPRD, dan DPD RI.

Dari 333 permohonan tersebut, 11 di antaranya adalah pendaftar permohonan untuk sengketa hasil Pemilu Legislatif di tingkat DPD RI. Sedangkan, sisanya adalah permohonan sengketa hasil Pemilu Legislatif di tingkat DPR/DPRD RI.

Pihak yang mewakili pendaftaran dari pihak Prabowo-Sandi adalah Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Hashim Djojohadikusumo, Andre Rosiade, dan sejumlah orang lainnya dari tim BPN.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan ada 51 bukti yang dilampirkan dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bukti ini meliputi sejumlah dokumen dan keterangan saksi-saksi. Bambang menuturkan, tak menutup kemungkinan alat bukti yang diajukan akan bertambah dalam proses persidangan.

Prayut Chan-o Cha Resmi Terpilih Jadi PM Thailand

Mantan pemimpin junta militer Thailand, Prayut Chan-Ocha, secara formal terpilih menjadi perdana menteri melalui pemungutan suara parlemen pada Rabu (5/6).

CNN melaporkan bahwa Prayut berhasil mengalahkan Thanathorn Juangroongruangkit selaku ketua partai anti-junta, Future Forward Party, dengan perolehan suara 500 banding 244.

Pemungutan suara parlemen ini digelar untuk memecah kebuntuan hasil pemilihan umum pada 24 Maret lalu.

Setelah proses hitung cepat dimulai, dua kubu politik terkuat di Thailand, yaitu Pheu Thai dan Palang Pracharat, saling mengklaim menang dan mendapatkan cukup suara untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Pheu Thai selaku partai oposisi terbesar mengklaim bahwa koalisi mereka berhasil meraup 255 kursi dari 500 kursi di majelis rendah parlemen. Namun, koalisi oposisi tetap tak bisa menandingi perolehan suara kubu Prayut di Senat. Sejak mengambil alih pemerintahan melalui kudeta pada 2014 lalu, sang pemimpin junta sudah menetapkan bahwa militer harus mendapatkan 250 kursi Senat.

Indonesia Kirim Balik Sampah ke AS

Indonesia telah mengirim balik lima kontainer sampah ke Amerika Serikat yang sebelumnya dikirim ke negara ini. Situs Kompas hari Sabtu (15/6) mengutip dokumen bea cukai melaporkan, kontainer itu seharusnya hanya mengangkut skrap kertas, tapi ternyata di dalamnya ditemukan sampah seperti botol plastik hingga popok.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya KLHK Sayid Muhadhar mengatakan, temuan itu sangat tidak pantas.

"Kami tidak ingin menjadi tempat pembuangan sampah," ujar Sayid Muhadhar sebagaimana diberitakan Kompas Sabtu (15/6/2019).

Tidak dijelaskan dari mana asal sampah itu. Namun, kelima kontainer itu merupakan milik perusahaan asal Kanada di mana Sayid menjelaskan mereka dikapalkan dari Seattle ke Surabaya akhir Maret lalu.

Saat ini, Indonesia dilaporkan tengah mengkaji sejumlah kontainer yang berada di pelabuhan Jakarta maupun Batam yang berada di Pulau Sumatra. Indonesia menjadi negara terbaru di Asia Tenggara yang mengembalikan sampah impor setelah Malaysia berjanji bakal mengirim ratusan ton sampah plastik Mei lalu.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan Indonesia akan melakukan reekspor sampah plastik yang masuk secara ilegal.

"Sampah yang masuk ke Indonesia, yang ada plastik itu, pasti tidak legal. Dan pada dasarnya ketentuannya ada, oleh karena itu kita akan melakukan reekspor," kata Siti usai melakukan halalbihalal dengan jajarannnya di Manggala Wanabakti, Jakarta, dilansir situs Republika Senin (10/6).

Peneliti ICEL Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tentang sampah impor yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah. Namun, implementasinya yang masih perlu diawasi.

Indikasi impor sampah plastik tersebut ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga ditemukan di sana.

Impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada 2018, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141 persen (283.152 ton). Angka tersebut merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir, di mana pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton. Namun, peningkatan impor sampah plastik tidak dibarengi dengan angka ekspor, malah pada 2018 angka ekspor menurun 48 persen (98.450 ton). Angka itu menandakan ada 184.702 ton sampah yang masih ada di Indonesia, di luar beban pengelolaan sampah domestik di negara sendiri.

Junta Militer Thailand Dibubarkan

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha hari Senin (15/7) secara resmi membubarkan pemerintahan junta militer.

"Thailand saat ini adalah negara demokratik penuh dengan sistem monarki konstitusional, beserta parlemen yang dipilih rakyat," kata Prayut dalam pidatonya di Bangkok, dilansir Reuters Selasa (16/7).

Keputusan tersebut mengakhiri rezim yang mengambil alih kekuasaan dengan mengkudeta pemerintahan mantan PM Yingluck Shinawatra pada 2014.

Raja Thailand, Rama X Vajiralongkorn, pekan lalu merestui pemerintahan Prayut yang dibentuk dari koalisi 19 partai.

Kamboja Pulangkan Sampah ke AS dan Kanada

Kamboja mengikuti langkah sejumlah negara Asia Tenggara yang telah memulangkan sampah ke negara asalnya.

Negara ini mengembalikan sampah-sampah yang berasal dari Amerika Serikat dan Kanada.

"Kamboja bukan tempat sampah bagi barang-barang usang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Neth Pheaktra, dilansir AFP, Kamis (18/7).

Dilaporkan, sebanyak 70 peti kemas berisi sampah itu ditemukan di Pelabuhan Sihanoukville. Neth menyatakan 13 di antaranya berasal dari Kanada dan sisanya dari AS.

Sebelumnya, Filipina telah memulangkan peti kemas berisi sampah dari Kanada yang memicu tensi ketegangan hubungan kedua negara.

Indonesia telah mengirim balik lima kontainer sampah ke Amerika Serikat dan juga memulangkan delapan peti kemas berisi sampah ke Australia pada 12 Juni lalu.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, praktik pengiriman sampah yang tidak didaur ulang oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang ke negara-negara miskin, sangat tidak adil dan harus dihentikan.

Filipina Tolak Penempatan Rudal AS di Wilayahnya

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan, Filipina tidak akan pernah mengizinkan Amerika Serikat untuk menempatkan sistem rudal di wilayahnya.

Duterte, seperti dilansir Xinhua, Kamis (8/8/2019) menjelaskan bahwa ia akan melarang masuknya senjata asing, termasuk persenjataan nuklir di wilayahnya, karena ini melanggar Konstitusi Filipina.

"Ada sebuah artikel di surat kabar bahwa AS akan menempatkan beberapa rudal balistik jarak menengah. Itu tidak akan pernah terjadi," tegasnya.

Duterte menambahkan pasukan asing tidak akan diizinkan menggunakan wilayah Filipina untuk berperang dengan Cina, karena perang dengan negara itu akan merugikan negara-negara regional.

Setelah keluar dari Traktat Angkatan Nuklir Jarak Menengah (INF), AS sedang mencari tempat untuk penyebaran misil jarak menengahnya di wilayah Asia-Pasifik.

Jumat pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan kepada wartawan di Sydney bahwa ia ingin mengerahkan rudal jarak menengah di Asia-Pasifik dalam beberapa bulan ke depan.

Esper mengatakan bahwa dia mendukung penempatan rudal jarak menengah di Asia yang akan diwujudkan segera.

"Ya, saya ingin," kata Esper, ketika ditanya oleh wartawan Reuters apakah dia mempertimbangkan untuk menempatkan rudal semacam itu di Asia.

Myanmar dan Bangladesh Memulai Pemulangan Muslim Rohingya

Myanmar dan Bangladesh akan memulai upaya baru pekan depan untuk memulangkan ribuan Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (15/8/2019), lebih dari 730.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke negara tetangga, Bangladesh setelah tindakan keras yang dilakukan oleh militer Myanmar sejak Agustus 2017.

PBB mengatakan bahwa kekerasan itu dilakukan dengan motif genosida, dan para pengungsi menolak untuk kembali, karena takut akan terjadi kekerasan baru.

Para pejabat dari kedua negara kepada Reuters mengatakan bahwa sebanyak 3.540 pengungsi telah masuk daftar untuk dikembalikan oleh Myanmar dari 22.000 nama yang baru-baru ini dikirim oleh Bangladesh.

“Kami telah menyetujui pemulangan 3.540 orang pada 22 Agustus," kata Myint Thu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Upaya sebelumnya untuk membujuk Muslim Rohingya untuk kembali ke Rakhine telah gagal, karena ditentang oleh para pengungsi. Seorang pejabat senior Bangladesh mengatakan, upaya baru itu adalah rencana pemulangan "skala kecil" dan tidak ada yang akan dipaksa untuk kembali.

Namun, Mohammed Eleyas, seorang aktivis Muslim Rohingya, mengatakan para pengungsi belum diajak berbicara tentang proses tersebut. “Myanmar harus menyetujui tuntutan utama masyarakat sebelum repatriasi dimulai,” tambahnya.

Berdamai, MILF Serahkan Senjata kepada Pemerintah Filipina

Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menyerahkan 940 senjata sebagai bagian dari implementasi kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina.

CNN melaporkan, sejumlah kelompok pemantau internasional melaporkan bahwa mereka menerima ratusan senjata itu dari sekitar seribu mantan anggota MILF hanya dalam kurun waktu sehari pada Sabtu (7/9).

Upaya perundingan damai pemerintah dengan kelompok pemberontak di Filipina memang sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu.

Pada 1976, MNLF mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah dengan pembentukan Kawasan Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) yang dianggap gagal karena tak dapat membendung perlawanan bersenjata di wilayah tersebut.

Dalam perkembangannya, MILF yang awalnya hanya kelompok sempalan MNLF mengajukan perluasan otonomi dalam kesepakatan damai pada 2014 lalu.

Di bawah hukum ini, Bangsamoro akan diberikan 950 juta dolar untuk dana pembangunan selama 10 tahun ke depan, dan mendapatkan bagian dari hasil pajak daerah.

Pemerintah pusat akan tetap memegang kendali atas kepolisian walaupun pemimpin daerah otonom tetap dapat terlibat dalam urusan keamanan.

Presiden dan Wapres Terpilih Indonesia Dilantik

Hari ini, Minggu (20/12) Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan akan digelar dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan keputusan MPR RI, pelantikan akan dimulai pada pukul 14.30 WIB. Sesuai prosesi pelantikan, Jokowi-Ma'ruf akan mengucapkan sumpah sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian Jokowi diberikan waktu 18 menit terhitung pada pukul 15.12 WIB untuk menyampaikan pidato. Setelah itu, rapat ditutup dengan doa dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelantikan direncanakan rampung pada 15.48 WIB.

Media nasional melaporkan sejumlah tokoh nasional direncanakan hadir dalam acara pelantikan. Di antaranya, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga rival Jokowi dalam dua pilpres terakhir, Prabowo Subianto.

Selain itu, tokoh internasional dari berbagai negara akan hadir di antaranya, PM Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Wakil Presiden China Wang Qishan, dan PM Australia Scott Morrison.

Thailand Kerahkan 17.000 Petugas Amankan KTT Asean

Thailand mengerahkan 17.000 personel keamanan untuk memastikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean berjalan lancar.

Asisten Kepala Polisi Nasional Thailand Letnan Jenderal Damrongsak Kittiprapas mengatakan meski para pemimpin negara yang datang didampingi pengawal bahkan kendaraan pribadi, namun polisi Thailand tetap memberi mereka pengamanan penuh selama acara berlangsung.

Damrongsak mengatakan polisi telah membangun pos pemeriksaan di kompleks The Athenee Hotel di Witthayu Road, Bangkok, tempat para pemimpin dan perwakilan Myanmar, Jepang dan PBB menginap.

Polisi, lanjut Damrongsak, akan memindai setiap mobil atau orang yang datang ke tempat tersebut dengan detektor logam walk-through.

Sementara untuk memindai mobil, imbuh Damrongsak, polisi melengkapi pemeriksaan dengan detektor dan anjing pelacak.

“Kami telah menyebarkan petugas EOD [explosive ordnance disposal/penjinak bom] di total 15 hotel tempat seluruh peserta KTT menginap,” ujar Damrongsak.

Hasil pantauan polisi, sejauh ini tak ada tanda potensi kekacauan selama KTT, namun lembaga keamanan diminta untuk mengawasi “beberapa pemimpin [pemberontak],” tambah Damrongsak.

KTT Asean ke-35 resmi dibuka hari ini di Pusat Pameran dan Konvensi IMPACT di Nonthaburi. Acara ini akan berlangsung hingga 4 November.

Mahathir Tegaskan Mundur Setelah Selesaikan Masalah Negara

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan dia tidak akan mundur sebagai PM sampai dia menyelesaikan masalah yang dihadapi negaranya.

Masalah yang dihadapi Malaysia saat ini termasuk memulihkan miliaran Ringgit yang hilang melalui 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Ini termasuk menemukan dan menangkap tersangka penggelap uang 1MDB, Jho Low, dan membersihkan layanan publik dari korupsi.

Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times seperti dilansir situs medcom.id, Mahathir mengatakan tidak ada tanggal atau waktu aktual yang disebutkan baginya untuk mundur.

“Waktu saya yang sebenarnya untuk berkuasa tergantung pada masalah yang kita hadapi. Saya punya pengalaman memecahkan masalah keuangan, jadi mereka ingin saya menyelesaikan masalah sebelum saya mundur," kata Mahathir seperti dikutip The Star, Kamis, 7 November 2019.

"Saya menyebutkan pada saat ditunjuk (sebagai PM) bahwa saya tidak akan berkuasa secara permanen, itu berarti bahwa saya tidak akan menyelesaikan seluruh masa jabatan," katanya.

Ditanya apakah dia masih bertahan dengan desakannya bahwa Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi orang yang menggantikannya. Mahathir pun mengatakan ‘iya’ tanpa ragu-ragu dan menunjukkan bahwa dia telah berjanji akan hal ini.

Ketika ditanya apakah keengganannya melepaskan posisi dengan cepat juga berarti dia menganggap dirinya satu-satunya orang yang cocok dengan tantangan memimpin Malaysia sekarang, Mahathir berkata: "Saat ini, mungkin."

Badai Terjang Filipina

Badai Kammuri yang menghantam Filipina menelan korban tewas sedikitnya 13 orang. Selain itu, topan besar ini telah merusak 135 sekolah dan menghancurkan hampir 1.200 rumah dengan total kerugian di daerah yang paling parah diterpa topan ini diperkirakan mencapai hampir US$16 juta.

Juru bicara badan penanggulangan bencana nasional Mark Timbal, mengatakan jumlah korban kemungkinan akan bertambah.

"Tetapi kami tidak berharap demikian," kata Timbal kepada AFP, Kamis (5/12).

Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, Filipina ditutup sementara sebagai upaya antisipasi dampak topan Kammuri yang kian memburuk.

Bandara yang berada di Ibu Kota Manila itu ditutup selama 12 jam pada Selasa (3/12) pukul 11 pagi waktu setempat atas alasan keamanan. Bandara diperkirakan dibuka kembali pada pukul 11 malam dengan mempertimbangkan aspek kondisi cuaca terkini.

Penutupan ini telah mengganggu lebih dari 500 penerbangan. Selain itu badai juga memaksa penundaan setengah dari program pertandingan SEA Games di Manila dan kota-kota terdekat.

Filipina rata-rata dihantam 20 badai dan topan selama setahun. Sejauh ini, topan Haiyan yang terjadi pada 2013 tercatat sebagai badai mematikan yang terjadi di Filipina dengan lebih dari 7.300 tewas.

Perwakilan 56 Negara Hadiri KTT KL Summit 2019

Konferensi Tingkat Tinggi Kuala Lumpur (KL Summit), yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) pada19 - 21 Desember 2019, dihadiri oleh 450 delegasi dari 56 negara Muslim di dunia.

Berdasarkan informasi dari pusat layanan media KL Summit, Kamis, sejumlah kepala negara menghadiri makan malam penyambutan pada Rabu malam (18/12), termasuk Emir Qatar Syeikh Tamim bin Hamad al-Thani, Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani.

Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Uzbekistan diwakili oleh Rustam Kasimov.

Raja Salman dari Arab Saudi tidak hadir pada jamuan tersebut sedangkan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memilih absen pada menit-menit terakhir.

KL Summit, yang mengambil tema "Peranan Pembangunan Dalam Akses Kedaulatan Negara", tersebut dibuka oleh Raja Malaysia atau Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Plenary Hall KLCC, Kamis.

KTT Kuala Lumpur itu adalah platform internasional bagi para pemimpin, intelektual, dan cendekiawan Muslim dari seluruh dunia untuk berdiskusi dan bertukar gagasan tentang isu-isu yang dihadapi dunia Muslim.

Pada November 2014, KTT pertama diadakan di Kuala Lumpur dengan menyatukan menyatukan tokoh-tokoh Muslim terkenal.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang juga Ketua KL Summit, mengatakan KTT mengumpulkan para pemimpin, intelektual, dan cendekiawan Muslim dengan membawa tujuan mulia untuk mengidentifikasi masalah yang menimpa dunia Muslim dan menemukan solusi bagi mereka.

"Kami telah mendengar kutipan yang sering diulang yang dikaitkan dengan sarjana dan ahli hukum Mesir abad ke-19, Muhammad ‘Abduh, yang pernah berkata:“ Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat Muslim, tetapi tidak ada Islam," katanya.

"Ini hanyalah pengingat nyata akan kegagalan kita, ketidakmampuan kita untuk hidup berdasarkan prinsip dasar Islam, membuat Islam ad-deen, cara hidup kita," tegasnya.

Virus Corona Masuk Negara Asia Tenggara

Penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina hingga kini sudah menyebar ke sejumlah negara, termasuk ASEAN. Tiga negara Asia Tenggara antara lain Singapura, Thailand, dan Vietnam mengonfirmasi kasus penyebaran corona virus.

Sejauh ini Singapura mengonfirmasi satu kasus corona virus. Sedangkan Thailand dan Vietnam masing-masing mengonfirmasi dua kasus terjangkit virus yang juga disebut penumonia Wuhan.

Singapura mengonfirmasi penyebaran kasus virus corona pada Kamis (23/1) yang menjangkit seorang pria berusia 66 tahun. Pria yang tiba di Singapura dari Wuhan, Cina pada Senin (20/1) bersama keluarganya.

Pria itu mengalami sakit tenggorokan, kendati tidak demam selama penerbangan menuju Singapura. Temuan tersebut membuat aparat Singapura mensterilkan dan menutup kamar di Hotel Shangri-La Rasa Sentosa yang sempat dihuni pria tersebut. Empat staf hotel yang sempat memberikan pertolongan pertama dan membawa pasien ke rumah sakit juga diminta tidak meninggalkan kediaman mereka terlebih dulu.

Wakil Direktur Eksekutif Grup Shangri-La untuk Asia Tenggara dan Australia, Josef Dolp mengatakan mereka saat ini tengah menggiatkan proses pembersihan terkait penyebaran virus corona. Tak hanya itu, mereka juga menempatkan pemindai suhu tubuh untuk memeriksa para tamu dan staf hotel.

Sementara itu di Vietnam, dua warga negara Cina di Vietnam dinyatakan positif terjangkit virus corona. Seorang pria yang bermukim di Ho Chi Minh City diketahui terinfeksi virus corona dari ayahnya yang berlibur ke Vietnam pada 13 Januari lalu dari Wuhan, Cina.

Sang ayah mendapat perawatan di rumah sakit pada 17 Januari lalu setelah menunjukkan gejala demam tinggi. Beberapa hari kemudian, putranya menunjukkan gejala serupa.

Keduanya kemudian dikarantina dan dinyatakan positif terinfeksi virus yang juga dikenal dengan sebutan pnemonia Wuhan.

Wakil menteri kesehatan Vietnam, Nguyen Truong Son. mendesak semua tindakan pencegahan untuk menghindari penyebaran lebih lanjut.

Kementerian Kesehatan Thailand mengonfirmasi telah mendeteksi dua kasus misterius menyerupai SARS yang menginfeksi dua turis asal Wuhan, Cina pada Jumat (24/1).

Alat pemindai suhu tubuh yang ditempatkan di bandar Suvarnabhumi pada Senin (13/1) mendeteksi seorang perempuan berusia 74 tahun menunjukkan gejala terinfeksi virus corona. Setelah dibawa ke rumah sakit, perempuan tersebut didiagnoas mengalami pneumonia yang terkait dengan virus corona.

Sebelumnya, pada Rabu (8/1) lalu dokter mendiagnosa gejala penumonia pada turis asal Cina lainnya. Gejala yang ditunjukkan menyatakan pasien tersebut terinfeksi virus corona.

Selain di Cina, penyebaran virus corona hingga saat ini terdeteksi di Jepang, Hong Kong, Macau, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Singapura, dan Vietnam. Hingga kini, jumlah kasus yang dikonfirmasi dari virus corona meningkat menjadi 830 dengan 26 korban dinyatakan meninggal dunia.

Mahathir akan Serahkan Jabatan PM setelah KTT APEC

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membantah tuduhan dan spekulasi dirinya masih akan mempertahankan jabatan sebagai perdana menteri untuk waktu yang lama.

Situs Bernama hari ini, Jumat (14/2/2020) melaporkan, Mahathir akan menepati janjinya untuk menyerahkan jabatan perdana menteri kepada penggantinya setelah pertemuan puncak Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang diadakan Malaysia pada November tahun ini.

“Pakatan Harapan (PH) memiliki mayoritas suara di parlemen saat ini. JUmlah 138 ini adalah karya orang lain dan saya tidak tahu bagaimana mereka menghasilkan ini. Dengan kata lain, harus ada dukungan PH untuk mendapatkan angka ini, ”katanya kepada wartawan dilansir Bernama.

“Saya berjanji untuk mundur setelah APEC, jadi saya akan menepati janji," tegas Mahathir.

Raja Malaysia Tunjuk Muhyiddin Yassin Jadi PM ke-8 

Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menunjuk Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM/Bersatu), Muhyiddin Yassin, sebagai perdana menteri baru ke-8.

Keputusan itu diambil hari ini, Sabtu (29/2), setelah Raja Abdullah memanggil seluruh anggota Dewan Rakyat untuk mencari calon yang meraih dukungan mayoritas.

"Raja memutuskan memilih Muhyiddin sebagai perdana menteri sesuai dengan Pasal 40(2)(a) dan 43(2)(a) Undang-Undang Federal," bunyi keterangan Istana Negara Malaysia dilansir Bernama.

Shamsuddin mengatakan Raja Abdullah menyatakan Muhyiddin yang menjadi anggota parlemen dari Pagoh yang meraih suara mayoritas.

Selanjutnya, Shamsuddin mengatakan Muhyiddin bakal diangkat dan membacakan sumpah jabatan dalam upacara yang digelar di Istana Negara.

"(Raja Abdullah) mengatakan penunjukan perdana menteri tidak bisa ditunda demi kemaslahatan rakyat dan bangsa. Beliau meyakini ini adalah keputusan yang terbaik bagi seluruh pihak dan berharap keputusannya mengakhiri krisis politik saat ini," ujar Shamsuddin.

Kabinet Perikatan Nasional dilantik Raja Malaysia

Para menteri yang tergabung dalam Kabinet Perikatan Nasional resmi diambil sumpah oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Melawati di Putrajaya, Selasa. Pelantikan turut dihadiri Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.

Pelantikan berlangsung menyusul pengumuman kabinet menteri baru oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya, Senin (9/3).

Mereka yang dilantik terdiri dari 31 menteri termasuk empat menteri senior (menteri kanan) serta 37 wakil menteri.

Pelantikan dilakukan secara bergiliran tiap enam orang menteri dan wakil menteri.

Acara yang dimulai pada pukul 15.00 petang tersebut dimulai dengan lagu kebangsaan "Negaraku" yang dinyanyikan di Balairung Seri di istana tersebut.

Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut hadir menyaksikan acara tersebut disamping Kepala PDRM (Polisi Negara) Tan Sri Abdul Hamid Bador dan Panglima Angkatan Tentara Tan Sri Affendi Buang.

Para menteri dan wakil menteri melafazkan ikrar sumpah jabatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen rasmi pelantikan dengan disaksikan oleh Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan Kepada Sekretaris Negara Datuk Seri Mohd Zuki Ali.

Saat pelantikan para menteri dibagi lima kelompok dengan kelompok pertama terdiri tujuh orang yakni Menteri Senior dan anggota Parlemen Gombak Mohamed Azmin Ali (Menteri Perdagangan Internasional dan Industri), Wakil Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri (Menteri Pertahanan), Wakil Presiden Partai Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) Fadillah Yusof (Menteri Kerja Raya) dan Menteri Pendidikan Dr Mohd Radzi Md Jidin. Setelah itu berturut-turut kelompok menteri yang lainnya.

Cegah Penyebaran Corona, Manila Diisolasi

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan untuk menghentikan semua transportasi masuk dan keluar dari Manila.  Dikutip dari AFP, Duterte pun menerapkan karantina untuk menahan penyebaran virus corona yang mematikan.

Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Duterte juga menyetujui satu bulan penutupan sekolah, larangan pertemuan massal, dan larangan masuknya orang asing dari tempat-tempat penyebaran penyakit menular.

Sebelumnya, Duterte berencana melakukan pemeriksaan virus corona setelah tiga menteri kabinetnya mengisolasi diri lantaran menjalin kontak dengan pasien yang dinyatakan positif pada Kamis (12/3).

Tags