Intervensi Militer Turki dan Perang Proksi di Libya

Pemerintah Turki menanggapi keras pernyataan lima koalisi negara dunia, tiga negara Eropa dan dua negara Arab; terhadap kehadiran militernya di Libya, dengan mengatakan, "Sumbu kejahatan telah dibentuk untuk melawan Turki,".

Kementerian Luar Negeri Turki juga menyebut statemen bersama lima negara ini mencerminkan standar ganda mereka terhadap pemerintah Ankara.

Keluarnya pernyataan lima negara yang menentang kehadiran militer Turki di Libya menyebabkan hubungan antara mereka dengan Turki memanas. Pemerintah Mesir, UEA, Perancis, Yunani dan Siprus mengeluarkan pernyataan bersama Senin malam yang mengecam intervensi militer Turki di Libya dan mendesak Ankara menangguhkan pengiriman pasukannya ke Libya.

Mereka juga mengutuk tindakan Turki di lepas pantai Siprus di Mediterania. Pada saat yang sama, UEA, Mesir dan Prancis yang terlibat langsung dalam konflik Libya bersama dengan Yunani dan Siprus, mendukung pasukan yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar yang ditempatkan di Libya timur.

Sejak rezim Muammar Gaddafi terguling di tahun 2011, konflik di Libya justru semakin memanas akibat perseteruan dua kubu yang saling bertempur memperebutkan kursi kekuasaan.

Pemerintah konsensus nasional yang dipimpin Fayez Al-Sarraj yang berbasis di Tripoli didukung oleh komunitas internasional. Sedangkan lawannya pemerintahan yang terletak di wilayah timur Libya yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Libya dan Komandan militer Jenderal Khalifa Haftar.

Pengaruh Jenderal Khalifa Haftar di Libya terus meningkat. Jenderal veteran Libya ini juga mengukir prestasi  dalam perang melawan kaum Islamis, dan baru-baru ini mengancam Turki dengan konfrontasi militernya.

Dalam hal ini, Ahmad Bakhshi, seorang profesor masalah Afrika menilai dukungan pemerintah Turki terhadap Pemerintah Persatuan Nasional Libya yang memiliki kecenderungan terhadap Ikhwanul Muslimin, karena kesamaan visinya mengusung Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan internasional. Tampaknya,  Ankara ingin menjadikan gerakan Ikhwan sebagai proksi kepentingan nasionalnya di negara lain, termasuk Libya.

Pada saat yang sama, pemerintah El-Sisi yang berkuasa melalui kudeta militer di Mesir tidak akan mentolerir naiknya kubu Ikhwanul Muslimin di Libya.

Kekhawatiran yang sama juga dialami UEA. Rezim Abu Dhabi tidak akan membiarkan Ikhwanul Muslimin berkuasa di Asia Barat dan Afrika Utara. Oleh karena itu, UEA mendanai gerakan perlawanan menumpas Ikhwanul Muslimin di Libya.

Secara keseluruhan, kelima ini mendesak Turki meninggalkan Libya dan mencegah kehadiran militer Turki di negara Afrika ini dengan segala cara. Tapi Ankara tetap melanjutkan dukungannya terhadap pemerintah persatuan nasional Libya, yang didukung oleh komunitas internasional demi menjaga kepentingannya di negara Afrika Utara itu.(PH)