Krisis Keamanan di AS

Aksi pendukung Donald Trump yang marah dan menyerang gedung Kongres pada 6 Januari serta ancaman berlanjutnya aksi seperti ini di samping pengunduran diri petinggi keamanan, telah memicu krisis keamanan menjelang acara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.

Transformasi terbaru di bidang ini, Chad Wolf, pejabat pelaksana sementara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS hanya delapan hari dari acara pelantikan pemerintahan baru di negara ini dilaporkan mengundurkan diri. Ia menyebut salah satu alasan pengunduran dirinya adalah peristiwa terbaru di negara ini termasuk serangan pendukung Trump ke gedung Kongres.

Wolf sebelumnya meminta Trump mengecam kekerasan berlebihan selama serangan ke Kongres sehingga ia akan tatap berada di posisinya. Hal ini dan juga pengunduran diri petinggi lainnya di pemerintahan Trump menjadi pukulan telak bagi prestise presiden Amerika ini di hari-hari terakhir pemerintahannya.

Bagaimana pun juga pengunduran diri Wolf menunjukkan kevakuman nyata di bidang pengamanan Amerika Serikat di hari-hari sensitif dan krisis ini. Khususnya proses peristiwa menunjukkan akan adanya badai lebih besar di hari-hari mendatang. Menurut Fox News, “Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan lembaga utama yang menjamin keamanan acara pelantikan Biden. Pengunduran diri ini dapat mempengaruhi rencana keamanan bagi acara 20 Januari mendatang.”

Prospek kondisi keamanan Amerika mengingat ancaman berulang milisi bersenjata pendukung Trump untuk menyerbu dan menggelar kerusuhan jalanan di hari-hari mendatang sepertinya sangat parah. FBI telah mendapat informasi terkait sekelompok milisi bersenjata yang berencana mendatangi Washington pada 16 Januari.

Milisi ini memperingatkan bahwa jika Kongres berusaha memakzulkan Trump berdasarkan amandeman 25 konstitusi, maka mereka akan mengobarkan kerusuhan besar-besaran. Dilaporan FBI disebutkan, “Telah dirancang aksi demo bersenjata di depan gedung Kongres di seluruh negara bagian Amerika mulai 16 hingga 20 Januari serta di ibu kota mulai 17 hingga 20 Januari.”

Untuk saat ini, Amerika bukan saja yang mengalami krisis politik parah, tapi juga harus ditambahkan dengan munculnya krisis keamanan. Faktanya krisis saat ini dari hari ke hari memiliki dimensi kian luas di tingkat nasional dan internasional. Trump sebagai presiden yang kalah di pemilu masih berbicara mengenai kecurangan di pemilu. Meski memilih taktik setelah insiden serangan ke Kongres dan menyatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada Biden, tapi ia masih tetap bersikeras dengan sikap sebelumnya dan menekankan tetap berkuasa serta tidak akan mengundurkan diri. Padahal tuntutan kepada dirinya untuk mengundurkan diri semakin santer.

Sementara itu, penduduk radikal Trump di masyarakat dua kutub Amerika masih bersikeras mendukungnya, bahkan dengan harga mengobarkan kerusuhan bersenjata di seluruh 50 negara bagian negara ini. Pengalaman insiden Kongres menunjukkan bahwa aparat keamanan atau polisi tidak mampu melawan individu dan kelompok milisi bersenjata, oleh karena itu, pemerintah federal terpaksa mengerahkan Pasukan Garda Nasional. Seperti yang diumumkan pasukan ini bahwa mereka siap mengerahkan 15 ribu personilnya untuk menjamin keamanan di hari pelantikan Joe Biden.

Meski demikian diprediksikan bahwa acara pelantikan ini akan berujung pada aksi kekerasan mengingat kehadiran ribuan pendukung Trump di Washington. Jika demikian maka demokrasi yang menjadi kebanggaan Amerika menghadapi skandal baru. Dengan kata lain, Trump dan jutaan pendukungnya menolak suara mayoritas rakyat negara ini yang memilih Biden dengan 80 juta suara. Bahkan mereka siap mengobarkan kerusuhan di tengah masyarakat Amerika.

Menurut Steve Schmidt, mantan pakar strategi Republik, “Teroris dan umumnya Trumpism, sebuah gerakan despotik dengan label fasis. Bagi Amerika yang memiliki bujet militer terbesar di dunia, ini sangat memalukan bahwa negara ini tidak mampu mengontrol kondisi dan menjaga keamanan nasionalnya.” (MF)