Amerika Tinjauan dari Dalam, 22 Mei 2021

Dinamika di Amerika Serikat selama sepekan terakhir seputar isu, sikap Presiden AS Joe Biden mengenai konflik terbaru antara rezim Zionis Israel dan Palestina, khususnya perang di Jalur Gaza.

Masih ada isu lainnya seperti sikap dan tuntutan sejumlah anggota DPR AS kepada presiden untuk menghentikan penjualan senjata kepada Israel, dukungan menhan AS terhadap Israel, peringatan jenderal AS akan perang di Gaza, AS Jatuhkan Sanksi terhadap Dua Komandan Houthi Yaman, AS dan Korsel Bahas Rencana Denuklirisasi Penuh di Semenanjung Korea.

Biden Peringatkan Netanyahu jika Tolak Gencatan Senjata di Gaza

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam panggilan telepon keempat kalinya, memperingatkan perdana menteri Israel tentang konsekuensi internasional jika tidak menerima gencatan senjata.

Dikutip dari laman Farsnews, Biden dalam sambungan telepon dengan Benjamin Netanyahu, Kamis (20/5/2021), mengatakan bahwa berlanjutnya operasi rezim Zionis di Palestina akan meningkatkan tekanan internasional.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada wartawan CNN bahwa Biden mengharapkan gencatan senjata segera tercipta. “Biden berbicara dengan Netanyahu dengan nada “langsung, tegas, dan bersahabat,” katanya.

Netanyahu sebelumnya mengatakan ia menghargai dukungan Biden atas hak Israel untuk membela diri, tetapi  bertekad untuk melanjutkan operasi di Gaza sampai mencapai tujuan “memulihkan ketenangan.”

Sebanyak 138 anggota Partai Demokrat di Kongres AS dalam sebuah surat kepada Presiden Joe Biden, juga mendesak Gedung Putih untuk mengambil tindakan tegas mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Media-media Israel melaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa Mesir telah mengusulkan gencatan senjata antara rezim Zionis dan kelompok perlawanan Palestina.

138 Anggota Kongres AS Desak Biden Segera Akhiri Perang di Gaza

Sebanyak 138 anggota Partai Demokrat di Kongres AS dalam sebuah surat kepada Presiden Joe Biden, mendesak Gedung Putih untuk mengambil tindakan tegas mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Dikutip dari laman Farsnews, Kamis (20/5/2021), para penanda tangan surat tersebut memperingatkan tragedi kemanusiaan yang berpotensi terjadi di Gaza jika gencatan senjata tidak tercapai.

Mereka mendesak pemerintah Joe Biden untuk mengambil tindakan tegas mengakhiri kekerasan dan menekankan perlunya gencatan senjata segera antara rezim Zionis dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza.

Biden saat ini berada di bawah tekanan dari Kongres, organisasi advokasi Muslim dan kelompok hak asasi manusia untuk secara terbuka menyerukan gencatan senjata antara rezim Zionis dan kelompok perlawanan Palestina.

Gedung Putih menyatakan pada hari Rabu bahwa Biden telah melakukan panggilan telepon keempat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan menyerukan penurunan ketegangan untuk menuju gencatan senjata.

Namun setelah pembicaraan tersebut, Netanyahu mengatakan bahwa ia akan terus mengebom Gaza sampai tujuan rezim Zionis tercapai.

Menhan AS Tegaskan Dukungan atas Agresi Israel di Gaza

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin dalam percakapan telepon dengan rekannya dari Israel, menekankan kelanjutan dukungan Washington kepada Tel Aviv dalam agresi ke Gaza.

Austin menghubungi Menteri Peperangan rezim Zionis, Benny Gantz pada Rabu (19/5/2021) malam, seperti dikutip laman Farsnews.

Juru bicara Pentagon, John Kirby mengatakan bahwa Austin menegaskan kembali dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri.

"Dia juga mengevaluasi operasi militer Israel di Jalur Gaza dan mendesak penurunan eskalasi konflik," tambahnya.

"Kami mengakui hak Israel untuk membela diri dan warganya dari ancaman Hamas," kata Kirby dalam sebuah dukungan atas kejahatan rezim Zionis di Gaza.

Menurut Gedung Putih, para pejabat AS telah melakukan sekitar 60 panggilan telepon dengan para pemimpin rezim Zionis dan regional sejak pertempuran dimulai pekan lalu.

Ini termasuk tiga panggilan yang dilakukan pada hari Rabu oleh Presiden AS Joe Biden, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin kepada rekan-rekan mereka dari Israel.

Jenderal AS: Jika Kekerasan Berlanjut, Perang akan Lampaui Gaza

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memperingatkan konsekuensi berlanjutnya pertempuran antara rezim Zionis Israel dan kelompok perlawanan Palestina.

Jenderal Mark Milley, Senin (17/5/2021) seperti dikutip stasiun televisi Al Jazeera memperingatkan kemungkinan meluasnya pertempuran keluar Jalur Gaza jika kekerasan terus berlanjut.

"Tidak ada yang diuntungkan jika perang berlanjut," kata Milley kepada wartawan sesaat sebelum mendarat di Brussells untuk menghadiri pertemuan dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO.

Jenderal AS itu menambahkan, "Penilaian saya, Anda akan berisiko mengalami pertempuran yang lebih luas, dan akan mempertaruhkan serangkaian konsekuensi negatif jika perang berlanjut."

Ia menegaskan, "Deeskalasi adalah tindakan cerdas yang bisa diambil sekarang bagi semua pihak."

AS Jatuhkan Sanksi terhadap Dua Komandan Houthi Yaman

Seorang pejabat AS mengatakan Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap dua komandan Houthi Yaman.

“AS menjatuhkan sanksi baru terhadap dua komandan senior Houthi Yaman,” kata Utusan Khusus AS untuk Urusan Yaman, Timothy Lenderking, Kamis (20/5/2021) seperti dilaporkan laman Farsnews.

Dia menambahkan, dua komandan Houthi Yaman ini memimpin serangan kelompok tersebut di Provinsi Ma’rib.

Lenderking tidak menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, kepala Staf Gabungan Pasukan Houthi, dan Yusuf al-Madani, komandan militer kelompok tersebut.

“Kami terganggu oleh fakta bahwa Houthi terus bertempur di Ma’rib,” kata Lenderking.

“Berbeda dari prediksi, Houthi bahkan tidak mengurangi serangannya di sepanjang bulan Ramadhan. Ini tidak akan berkurang sekarang dan tidak akan berkurang kapan pun di masa mendatang,” tambahnya.

Menurut pejabat AS ini, Houthi tidak akan menang di Ma’rib dan sebaliknya mereka akan memberikan banyak tekanan pada situasi kemanusiaan yang sudah sangat rapuh.

Namun, dukungan AS kepada koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah menjadi salah satu alasan perang yang berlarut-larut di negara Arab yang miskin itu.

AS dan Korsel Bahas Rencana Denuklirisasi Penuh di Semenanjung Korea

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, menyebut denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea sebagai program strategis bersama antara negaranya dan Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Moon setelah melakukan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden pada hari Jumat (21/5/2021), seperti dilansir Reuters dari Washington.

“Korea Selatan juga akan bekerja dengan AS untuk memerangi pandemi Covid-19, membangun kembali ekonomi global, dan mengatasi perubahan iklim,” kata Presiden Moon.

Sementara itu, Biden mengatakan interaksi dengan Korea Selatan berpijak pada hubungan keamanan dan ekonomi yang kuat, dan kedua negara perlu memiliki pendekatan yang sama dalam menangani Korea Utara.

Presiden AS menuturkan ia bersedia bertemu dengan Kim Jong-un pada kondisi yang tepat jika pemimpin Korea Utara ini setuju untuk membahas program nuklirnya.

Namun, para pejabat Pyongyang berulang kali menyatakan mereka tidak akan tunduk pada rencana kolonial AS dengan sekutu regionalnya, termasuk Korea Selatan, dan akan terus meningkatkan program militer dan nuklir Korea Utara selama ada ancaman keamanan.

AS Miliki Pasukan Rahasia Terbesar di Dunia

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) telah membentuk pasukan penyamaran terbesar yang pernah dikenal dunia dalam satu dekade terakhir.

Seperti dilaporkan Farsnews, media Amerika Newsweek dalam sebuah laporan, Selasa (18/5/2021) menulis bahwa sekitar 60.000 orang sekarang menjadi bagian dari pasukan rahasia ini, banyak yang bekerja dengan identitas palsu dan senyap. Mereka semua adalah bagian dari program luas yang disebut “signature reduction.”

Jumlah pasukan rahasia ini sepuluh kali lipat lebih besar dari agen-agen rahasia CIA. Mereka melakukan tugas di dalam dan luar negeri, baik dalam seragam militer dan sipil, dalam kehidupan nyata dan dunia maya, dan kadang-kadang sebagai pebisnis swasta dan perusahaan konsultan, di mana beberapa darinya adalah perusahaan terkenal.

Laporan eksklusif Newsweek tentang dunia rahasia ini adalah hasil dari investigasi dua tahun yang melibatkan pemeriksaan lebih dari 600 resume dan 1.000 iklan lowongan kerja, puluhan permintaan atas Undang-Undang Kebebasan Informasi, serta sejumlah wawancara dengan peserta dan pembuat keputusan pertahanan di AS.

Akhirnya membuka sebuah jalan bukan hanya ke sektor militer Amerika yang tidak dikenal, tetapi juga praktik yang sama sekali keluar dari pengawasan dan hukum AS.

Kongres AS tidak pernah mengadakan rapat dengar pendapat tentang hal itu. Padahal menurut investigasi Newsweek, langkah militer mengembangkan pasukan rahasia raksasa ini telah menantang hukum AS, Konvensi Jenewa, kode etik militer, dan akuntabilitas dasar.