Amerika Tinjauan dari Dalam, 29 Mei 2021

Dinamika di Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting seperti penekanan Menlu AS Antony Blinken bahwa AS dan Israel bersekutu melawan Iran dan Washington siap kirim senjata ke Tel Aviv.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti upaya AS percepat penarikan pasukannya dari Afghanistan, AS berusaha perpanjang masa berlaku kesepakatan nuklir dengan Iran, senator Republik ingin blokir kesepakatan Biden dengan Iran, statemen menteri keuangan AS soal pencabutan sanksi terhadap Iran, Pentagon sebut pasukan AS di Suriah kurang dari 1.000 personel dan berbagai isu lainnya.

Blinken: AS dan Israel Sepenuhnya Bersekutu Melawan Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kembali menyalahkan Republik Islam Iran atas kondisi yang ada saat ini terkait perjanjian nuklir JCPOA.

Antony Blinken, Selasa (25/5/2021) menuturkan, “Sampai sekarang masih belum jelas apakah Iran siap menjadi pemenang, dan mampu mengambil sejumlah keputusan yang diperlukan untuk kembali mematuhi penuh JPOA atau tidak.”

Ia menambahkan, “AS dan Israel dalam hal bahwa Iran sampai kapan pun tidak boleh dibiarkan menguasai senjata nuklir, sepenuhnya bersatu.”

Menlu AS menjelaskan, “Kami sepenuhnya sejalan. Semua orang tahu, terkadang kami satu sama lain berbeda pendapat dalam cara mencapai tujuan.”

Blinken mengaku pemerintah AS melibatkan penuh semua sekutunya termasuk rezim Zionis Israel dalam proses perundingan nuklir Wina. 

“Kami memiliki tujuan yang sama. Izinkan kami untuk meliahat apa yang akan terjadi beberapa minggu ke depan, tapi sekali lagi bisa saya katakan kepada Anda, kami menjalin kontak dengan sekutu-sekutu kami di Timur Tengah sehingga kami yakin mereka mengetahui semua yang kami lakukan,” pungkasnya. 

AS Tegaskan Komitmen untuk Pengiriman Senjata ke Israel

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan kami berkomitmen untuk menjual peralatan militer ke Israel.

"Presiden Joe Biden jelas dalam komitmennya untuk pertahanan Israel, terutama dalam hal serangan roket tanpa pandang bulu terhadap warga sipil," ujarnya dalam wawancara televisi, Minggu (23/5/2021) seperti dilaporkan televisi Aljazeera.

Menlu AS mengklaim bahwa kita harus mulai bekerja sama dalam masalah kemanusiaan yang berbahaya di Jalur Gaza.

Blinken juga mengklaim bahwa kebijakan presiden AS adalah membantu mengakhiri kekerasan di Asia Barat.

Namun, beberapa anggota Demokrat di Kongres meminta pemerintahan Biden untuk menghentikan penjualan senjata senilai 735 juta dolar ke rezim Zionis. Mereka menegaskan bantuan militer AS dapat membantu memicu konflik.

Serangan rezim Zionis selama 11 hari ke Gaza menyebabkan 248 warga Palestina termasuk 69 anak-anak, 39 wanita, dan 17 orang lanjut usia gugur syahid. Sebanyak 1.910 orang juga terluka dalam agresi tersebut. 

AS Kebut Penarikan Pasukan dari Afghanistan Sebelum September

Komando Pusat Pentagon menyatakan pada hari Selasa (25/5/2021) bahwa penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan setidaknya telah selesai 16 persen.

Seperti dilansir France 24, militer AS memiliki batas waktu hingga September 2021 untuk memindahkan 2.500 tentara, 16.000 kontraktor sipil dan ratusan ton peralatan yang berada di Afghanistan.

Presiden Joe Biden pada 14 April lalu, mengatakan penarikan 3.000 tentara Amerika yang tersisa di Afghanistan akan selesai pada 11 September mendatang.

Komando Pusat Pentagon menjelaskan bahwa sejak keluarnya perintah Biden, mereka telah menyerahkan lima fasilitas dan pangkalan kepada pasukan keamanan Afghanistan serta memindahkan peralatannya yang setara dengan muatan 160 pesawat Boeing C-17.

Pangkalan yang diserahkan termasuk Lapangan Udara Kandahar di selatan Afghanistan, yang pernah menjadi pangkalan militer terbesar kedua AS di negara itu.

Biaya perang di Afghanistan bagi Amerika mencapai 2,4 triliun dolar.

AS Berusaha Memperpanjang Masa Berlaku Kesepakatan Nuklir dengan Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, jika Iran kembali mematuhi kesepakatan nuklir JCPOA, kami juga akan melakukan hal yang sama.

“Kami juga akan berusaha membuatnya – seperti yang kami katakan – lebih panjang dan lebih kuat,” ujarnya dalam wawancara dengan Channel 12 Israel, Rabu (26/5/2021) seperti dikutip laman Farsnews.

“Saya pikir, kami sudah katakan dengan jelas apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak untuk kembali mematuhi JCPOA, tetapi masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, apakah Iran benar-benar siap untuk melakukan apa yang diperlukan untuk kembali pada kepatuhan,” kata Blinken.

Dia mengakui bahwa Washington dan Tel Aviv memiliki perbedaan tentang bagaimana mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir.

Namun, lanjut Blinken, AS dan rezim Zionis benar-benar sepakat bahwa Iran tidak akan pernah bisa memperoleh kemampuan nuklir. Bukan rahasia lagi bahwa dari waktu ke waktu kami punya perbedaan mengenai cara terbaik untuk sampai ke sana, untuk memastikan bahwa Iran tidak mendapatkan senjata.

“Dari perspektif kami, JCPOA melakukan persis apa yang ingin dicapai,” tambahnya.

Menlu AS mengklaim bahwa sebelum Trump keluar dari JCPOA, Iran akan membutuhkan setidaknya satu tahun jika ingin memproduksi bahan fisil nuklir, tetapi mereka sekarang hanya perlu waktu yang sangat singkat untuk melakukannya.

Dia menjelaskan bahwa jika JCPOA dihidupkan kembali, pemerintahan Biden juga ingin memperkuat dan memperpanjang (masa berlaku) kesekapatan ini.

“Kami juga akan bekerja keras untuk terlibat dalam masalah lain seperti, kegiatan destabilisasi yang dilakukan Iran di kawasan, penyebaran senjata dan sebagainya,” ungkap Blinken.

Republik Islam Iran berulang kali membantah klaim Barat bahwa mereka berusaha memperoleh senjata nuklir.

Senator Republik akan Blokir Kesepakatan Biden dengan Iran

Sekelompok anggota Senat AS akan mengajukan sebuah rancangan baru untuk mencegah pemerintahan Biden bergabung kembali ke dalam kesepakatan nuklir JCPOA.

Dikutip dari laman The Washington Free Beacon, Kamis (27/5/2021), para senator AS akan mewajibkan Presiden Joe Biden memperoleh persetujuan Kongres sebelum menandatangani kesepakatan dengan Iran.

Jika disetujui oleh Senat dan DPR AS, RUU tersebut akan menjadi penghalang yang signifikan bagi upaya pemerintahan Biden untuk bergabung kembali  ke dalam kesepakatan nuklir dengan Iran.

Namun, rancangan itu kemungkinan akan ditentang oleh kubu Demokrat dan hanya didukung oleh para legislator dari Republik.

Senator Ron Johnson dari Republik telah memperkenalkan rancangan ini dan mendapat dukungan dari beberapa rekan partainya, yang menentang diplomasi pemerintahan Biden dengan Iran.

Para senator Republik akan mewajibkan Biden memperoleh persetujuan Kongres jika kembali ke JCPOA dan juga akan menghalangi penghapusan sanksi ekonomi terhadap Iran.

Gedung Putih mengklaim bahwa mereka berniat membuka jalan bagi AS untuk kembali ke kesepakatan nuklir melalui pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina.

Menkeu AS: Kita Lihat Mana Sanksi Iran yang Bisa Dicabut

Menteri Keuangan Amerika Serikat mengaku akan mengkaji sanksi-sanksi mana yang pencabutannya dianggap tepat untuk memulai upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir JCPOA.

Janet Yellen, Kamis (27/5/2021) dalam rapat dengar pendapat dengan DPR Amerika Serikat mengatakan, "Sehubungan dengan Iran, kemungkinan Anda mengetahui bahwa visi Presiden AS diarahkan pada perundingan yang mungkin saja berhasil mengembalikan Iran pada pelaksanaan penuh perjanjian nuklir."

Ia menambahkan, "Sebagaimana sudah disampaikan, AS juga siap melaksanakan langkah serupa. Kami akan mengkaji dengan seksama mana sanksi-sanksi yang tepat untuk dicabut."

Sebelumnya Reuters mengabarkan, pemerintah Presiden Joe Biden untuk kembali ke JCPOA harus mencabut sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada 700 individu dan lembaga Iran di masa Donald Trump.

Pentagon: Pasukan AS di Suriah Kurang dari 1.000 Orang

Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon mengklaim jumlah pasukan AS di Suriah kurang dari 1.000 orang, dan mereka ditempatkan di negara itu untuk memerangi kelompok teroris Daesh.

John Kirby, Selasa (25/5/2021) seperti dikutip situs Dephan AS mengatakan Washington akan melanjutkan dukungan terhadap rezim Zionis Israel untuk mempertahankan dominasinya di kawasan Timur Tengah.

Kirby menuturkan, “Presiden Joe Biden meminta program untuk memerangi kelompok teroris di Afghanistan, dan saat ini musuh Afghanistan adalah kelompok teroris.”

Ia menambahkan, “Pasukan AS yang ditempatkan di Suriah sekarang juga berperang melawan kelompok teroris Daesh.”

Menurut Jubir Pentagon jumlah pasukan AS di Suriah kurang dari 1.000 personel, dan mereka sama sekali tidak ikut campur dalam urusan internal Suriah.

Komandan AS Cemaskan Drone-Drone Kecil Kubu Perlawanan

Komandan Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Timur Tengah, CENTCOM mengakui bahwa negaranya masih belum bisa menemukan solusi ampuh untuk menangkal serangan drone kelompok perlawanan di Asia Barat.

“Kami bekerja sangat keras untuk menemukan metode terbaik yang memungkinkan kami lebih efektif dalam menghadapi drone,” kata Jenderal Kenneth McKenzie seperti dikutip Associated Press, Sabtu (22/5/2021).

Ia mengatakan, prioritas CENTCOM adalah menemukan metode efektif untuk menghadapi serangan drone seperti yang pernah menimpa pasukan AS di salah satu pangkalan militer di Irak.

Menurut Jenderal McKenzie, serangan drone oleh kelompok-kelompok perlawanan di Asia Barat akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun ke depan. 

AS Anggap Masih Banyak PR untuk Hidupkan Kembali JCPOA

Utusan Khusus AS untuk Urusan Iran, Robert Malley mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir JCPOA secara penuh.

"Putaran terakhir pembicaraan adalah konstruktif dan kita melihat kemajuan yang berarti. Tetapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," tulisnya dalam sebuah tweet, Selasa (25/5/2021) seperti dikutip laman Farsnews.

"Kami berharap kami dapat maju lebih jauh menuju saling kembali pada kepatuhan," kata Malley.

Pemerintah AS pada era Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA meskipun Iran mematuhi kewajiban kesepakatan.

Putaran baru pembicaraan Komisi Bersama JCPOA akan dimulai Selasa ini di kota Wina, Austria, yang dihadiri oleh delegasi Iran dan kelompok 4+1 yaitu perwakilan dari Rusia, Cina, Prancis, Inggris, plus Jerman, serta perwakilan Uni Eropa.

Agenda pertemuan hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang potensi bergabungnya kembali AS dengan JCPOA dan memastikan pelaksanaan penuh kesepakatan itu.