Muslim Rohingya di Mata Indonesia dan Malaysia

Myanmar bersama Indonesia dan Malaysia berada di wilayah Asia Tenggara dan termasuk salah salah satu dari negara-negara anggota ASEAN. Namun, kondisi ekonomi dan politik anggota ASEAN berbeda satu sama lain.

Indonesia adalah negara mayoritas Muslim. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara berkembang di dunia Islam dan termasuk pemain kunci dan paling berpengaruh di ASEAN. Sedangkan Myanmar adalah sebuah negara dengan mayoritas Budha, sementara etnis dan agama lain tercatat sebagai minoritas di sana.

Salah satu minoritas agama dan etnis terbesar di Myanmar adalah Muslim Rohingya yang umumnya menetap di Provinsi Rakhine. Meskipun pemerintah Naypyidaw menganggap Muslim Rohingya sebagai imigran asal Bangladesh, namun mereka sudah tinggal di wilayah Arakan (Rakhine sekarang) selama ratusan tahun dan juga memiliki kerajaan yang berusia lebih dari 300 tahun.

Myanmar tidak hanya menolak memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya, tapi junta militer Myanmar sejak dekade 1960-an mengobarkan kekerasan berdarah dengan maksud mengusir mereka dari rumah dan negara tersebut. Proses pengusiran ini diintensifkan sejak tahun 2012 setelah para ekstrimis Budha bersatu dengan militer Myanmar, dan kemudian memulai serangan terorganisir terhadap Muslim Rohingya di Rakhine. Serangan masif itu menewaskan lebih dari 1000 orang, sementara puluhan ribu lainnya terluka atau terusir dari kampung halamannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Muslim Rohingya sebagai kaum minoritas paling tertindas di dunia dan meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap mereka. Meskipun ada bukti-bukti keterlibatan militer dan pemerintah dalam pembantaian Muslim Rohingya, namun negara-negara Barat – yang mengaku pahlawan HAM – tidak mengambil tindakan serius untuk menghentikan kekerasan berdarah terhadap mereka.

Direktur Pusat Urusan Muslim di Manchester, Jahangir Mohammad mengatakan, "Amerika Serikat dan sekutu Baratnya tidak peduli dengan pembersihan etnis Muslim Rohingya yang sedang berlangsung di Myanmar. Sebab, mereka ingin membawa Myanmar ke ekonomi kapitalis sehingga mereka dapat menguasai dan memanfaatkan sumber dayanya."

Kondisi tersebut telah melukai perasaan kaum Muslim dunia termasuk rakyat Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, Muslim Indonesia dan Malaysia aktif menggelar aksi protes untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap penderitaan dan kesengsaraan Muslim Rohingya, serta meminta pemerintahan mereka untuk meningkatkan tekanan pada Myanmar.

Masyarakat Muslim Indonesia dan Malaysia mendesak pemerintahan mereka untuk memainkan peran yang lebih aktif guna memaksa pemerintah Myanmar menghentikan pembantaian etnis Rohingya. Mereka memandang Muslim Rohingya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam dan mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap saudaranya tersebut.

Dalam pandangan rakyat Indonesia dan Malaysia, aksi genosida sedang terjadi terhadap Muslim Rohingya dan ini merupakan bagian dari strategi global AS untuk memperlemah posisi kaum Muslim di berbagai belahan dunia. Seorang pengungsi Muslim Rohingya di Malaysia, Amir bin Harun mengatakan, "Apa yang sedang terjadi adalah pembersihan etnis dan semua organisasi internasional khususnya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus terlibat langsung untuk menangani urusan Muslim Rohingya."

Muslim Indonesia dan Malaysia juga tidak dapat menerima perlakuan keji militer Myanmar bersama ekstrimis Budha terhadap saudara-saudara mereka di Rakhine, namun pihak yang mengaku membela HAM justru memilih membisu. Oleh karena itu, masyarakat Muslim dunia – atas dasar kewajiban agama – membela saudara-saudaranya di Myanmar dan mengutuk segala kejahatan terhadap mereka. Dukungan dan penerimaan pengungsi Rohingya oleh Muslim Indonesia dan Malaysia juga dilakukan dalam konteks kewajiban agama tadi.

Ketua Partai PAS Malaysia, Abdul Hadi Awang menuturkan, "Perhatian dunia sangat dibutuhkan. Negara-negara yang menandatangani Piagam Hak Asasi Manusia, Piagam Jenewa dan negara-negara Islam OKI serta semua aktivis HAM harus bekerja sama untuk memperingatkan orang-orang yang melanggar HAM dan menolak hak kewarganegaraan kepada Muslim Rohingya. Pemerintah Malaysia juga perlu bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani masalah ini."

Tekanan publik di Indonesia dan Malaysia telah mendorong pemerintah Jakarta dan Kuala Lumpur untuk mengambil sikap keras terhadap pemerintah Naypyidaw dan mendesak otoritas setempat untuk mengambil langkah-langkah demi menghentikan pembantaian Muslim Rohinya. Bagi otoritas Indonesia dan Malaysia, pembantaian Muslim Rohingya oleh ekstrimis Budha tidak dapat diterima dan mereka tidak akan tinggal diam menyaksikan itu.

Indonesia dan Malaysia – sebagai kekuatan penting di ASEAN – diharapkan akan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan berdarah terhadap Muslim Rohingya dan jika perlu mengancam mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Pada November 2016, pemerintah Malaysia telah meminta peninjauan ulang keanggotaan Myanmar di ASEAN terkait pembersihan etnis berskala besar terhadap Muslim Rohingya di negara tersebut.

Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli ‎Rohingya (KMIPR) bahkan mendesak pemerintah Indonesia bersikap keras dan tegas kepada pemerintah Myanmar. KMIPR mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Indonesia diminta bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengeluarkan kebijakan dan sikap terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya.

Meski demikian, otoritas Malaysia terlihat lebih aktif dalam membela Muslim Rohingya jika dibandingkan dengan pemerintah Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak meminta Presiden Joko Widodo berperan aktif mengajak masyarakat Indonesia menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Dalam orasinya mendukung Muslim Rohingya di Kuala Lumpur pada Desember 2016, Najib mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk melawan apa yang disebutnya genosida terhadap Muslim Rohingya oleh pemerintah Myanmar.

Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Divisi Asia mengatakan, "Diskriminasi resmi terhadap Muslim Rohingya dan kekebalan hukum yang dimiliki oleh para pelaku pelanggaran, telah menyediakan ruang untuk terulangnya kembali kejahatan baru terhadap Muslim Rohingya."

Di tengah sikap pasif masyarakat dunia dan pihak-pihak yang mengaku membela HAM, masyarakat Muslim Indonesia dan Malaysia meminta pemerintahan mereka untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam merangkul negara-negara lain guna mendesak pemerintah Myanmar mengakui statu kewarganegaraan Muslim Rohingya dan menyelesaikan krisis di Rakhine secara komprehensif.