Menelusuri Akar Demonstrasi di Lebanon

Lebanon yang dikenal sebagai pengantin Timur Tengah, dilanda demonstrasi anti-pemerintah sejak 17 Oktober 2019. Seluruh lapisan masyarakat mengambil bagian dalam aksi ini dan untuk pertama kalinya, mereka secara serentak menyuarakan penentangannya terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Demonstrasi ini juga terjadi spontanitas. Warga Lebanon secara spontan turun ke jalan tanpa ada yang mengomandoi dan menggelar protes luas terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dan masalah korupsi.

Media online Lebanon, al-Modon menulis dalam sebuah laporannya bahwa protes masyarakat baru-baru ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kontemporer Lebanon.

Protes ini dipicu oleh rencana pemerintah untuk mengenakan pajak bagi pengguna WhatsApp. Namun, ini bukan satu-satunya alasan warga turun ke jalan-jalan di Lebanon. Ketidakpuasan warga memiliki akar yang sangat dalam di sektor ekonomi.

Masyarakat dari berbagai daerah Lebanon turun ke jalan-jalan untuk memprotes kondisi ekonomi dan korupsi. Dengan utang 86 miliar dolar, Lebanon tercatat sebagai salah satu negara dengan utang tertinggi di dunia. Angka ini setara satu setengah kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Lebanon.

Utang luar negeri Lebanon dikatakan melebihi 100 miliar dolar pada akhir 2019. Angka pengangguran terutama di kalangan pemuda mencapai lebih dari 40 persen.

Nilai pound Lebanon jatuh tajam. Nilai pound yang terus dipatok oleh Bank Sentral Lebanon selama dua dekade terakhir, mulai turun dan diperdagangkan pada angka 1650 pound per dolar.

Depresiasi pound mendorong warga Lebanon untuk membeli dan menyimpan dolar. Beberapa ekonom memperkirakan bahwa hingga 2 miliar dolar uang tunai disimpan di rumah-rumah warga Lebanon.

Di samping itu, masalah korupsi, perburuan rente, nepotisme, dan monopoli pendapatan untuk kelas tertentu juga merupakan masalah yang menjadi sorotan masyarakat kelas menengah Lebanon. Kondisi ini berkontribusi pada meluasnya protes rakyat.

Beberapa aktor asing terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, rezim Zionis Israel, dan Amerika Serikat, menyatakan dukungan atas demonstrasi rakyat di Lebanon. Mereka melakukan banyak upaya untuk mendorong demonstrasi anti-pemerintah ini menjadi protes anti-Hizbullah. Mereka berusaha memperkenalkan Hizbullah sebagai penyebab krisis ekonomi di Lebanon.

Beberapa media afiliasi Saudi juga menyebut krisis ekonomi ini disebabkan oleh kedekatan Hizbullah dengan Iran. Surat kabar al-Yaum dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Mohammed al-Assimi mengklaim, "Iran seperti di negara-negara Arab lainnya, juga telah menyusup ke sum-sum tulang Lebanon. Kondisi seperti ini tentu mendorong rakyat Lebanon untuk turun ke jalan-jalan dan melakukan protes. Dengan campur tangan Iran dalam urusan Lebanon via Hizbullah, negara itu berada di ambang kehancuran dan semua pencapaiannya sedang hancur."

Sebenarnya, poros Arab-Zionis-Amerika yang sedang menelan kekalahan di kawasan terutama di Yaman dan Suriah, berusaha memprovokasi warga Lebanon untuk melawan Hizbullah. Poros jahat ini menuding kebijakan regional Hizbullah sebagai pemicu krisis ekonomi di Lebanon.

Seorang analis politik, Hisham al-Habishan dalam artikelnya di surat kabar Rai al-Youm menulis, "Jelas bahwa Hizbullah ketika memutuskan untuk melawan konspirasi rezim Zionis, Amerika, dan sekutunya di Suriah dan Lebanon, mereka menyadari akan menerima serangan dari berbagai arah. Ini tidak akan menjadi serangan yang pertama dan yang terakhir.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Hizbullah memainkan peran penting dalam menggagalkan sebagian besar konspirasi yang menargetkan Suriah dan Lebanon. Sekarang setelah kemenangan militer Suriah yang didukung Hizbullah, wajar jika musuh-musuh Suriah dan kubu perlawanan di Lebanon akan menyerang Hizbullah. Musuh ingin menumpahkan kemarahannya kepada Hizbullah atas kekalahan mereka di arena politik dan militer."

Faktanya adalah bahwa krisis ekonomi di Lebanon tidak bisa dikaitkan dengan kinerja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ekonomi saat ini di Lebanon adalah hasil dari kinerja para penguasa dan pembuat kebijakan selama tiga dekade terakhir.

Saada al-Hishar dalam artikelnya di surat kabar Rai al-Youm menulis, "Kondisi buruk ekonomi di Lebanon tidak muncul dalam waktu singkat. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya seperti perang, instabilitas politik, korupsi, dan manajemen ekonomi yang buruk."

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri setelah didemo hampir dua pekan oleh warganya. Keputusan yang semakin memperburuk situasi di Lebanon ini, mengandung dua poin penting.

Pertama, Saad Hariri telah berkuasa di Lebanon selama lima tahun dalam satu dekade terakhir. Dia berkuasa setelah pembunuhan ayahnya, Rafiq Hariri, dan pertama kali diangkat sebagai PM Lebanon pada 2009, tetapi pemerintahannya bubar setelah 19 bulan dan Hariri juga hijrah ke Prancis.

Selama lima tahun berkuasa, Hariri telah mengundurkan diri selama berkali-kali dari posisinya. Pengunduran diri berulang kali ini menunjukkan bahwa Hariri sebenarnya tidak menerima tanggung jawab dan tidak memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah Lebanon.

Dan kedua, Saad Hariri – selama memegang jabatan PM Lebanon  menunjukkan bahwa ia sangat bergantung pada Arab Saudi dan di sisi lain berada di bawah tekanan Riyadh.

Ketergantungan Hariri kepada Saudi sedemikian rupa sehingga dia "dipanggil" ke Riyadh pada November 2017 dan kemudian dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai PM Lebanon.

Hariri kemudian kembali ke Beirut dan mencabut keputusannya mundur dari posisi PM. Sejak masa itu, ia berada di bawah tekanan Arab Saudi, di mana dukungan ekonomi Riyadh untuk Hariri dan pemerintah Lebanon telah berkurang.

Hariri kembali mengundurkan diri dari jabatannya pada 29 Oktober lalu. Dia merasa gagal dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang disuarakan oleh demonstran di negaranya.

Namun, para analis percaya bahwa Hariri mundur atas tekanan dari Riyadh, karena media-media Saudi telah mendorong pengunduran diri Hariri sejak hari-hari pertama pecahnya protes di Lebanon.

Presiden Lebanon Michel Aoun menerima pengunduran diri Saad Hariri, tetapi memintanya untuk melanjutkan tugasnya sampai PM baru terpilih dan kabinet terbentuk.

Sekarang ada dua skenario yang dihadapi Lebanon. Skenario pertama, Saad Hariri akan kembali ditugaskan untuk membentuk kabinet. Dalam hal ini, ia akan berusaha untuk memperoleh konsesi dan kemudian membentuk kabinet baru.

Salah satu konsesi politik yang dikejar Hariri adalah membentuk kabinet sesuai dengan seleranya, tetapi faksi-faksi politik Lebanon tampaknya tidak akan setuju dengan gagasan ini, sebab jumlah kursi Partai al-Mustaqbal pimpinan Hariri telah berkurang di parlemen. Gagasan ini juga bertentangan sistem kuota yang dijalankan di negara tersebut.

Dan skenario kedua, Michel Aoun akan menunjuk orang lain dari kalangan Sunni dan mungkin dari Partai al-Mustaqbal untuk membentuk kabinet baru.

Pembentukan kabinet baru juga akan memakan waktu, karena sebelumnya Tammam Salam pada 2013 baru berhasil membentuk kabinet setelah delapan bulan berlalu, dan Saad Hariri berhasil setelah sekitar 9 bulan pada Mei 2018.

Tentu saja, mengingat situasi saat ini di Lebanon dan kebutuhan negara akan pemerintah persatuan, maka diharapkan PM baru akan diumumkan lebih cepat. Partai-partai politik akan bekerja sama dengan PM baru untuk membentuk kabinet.

Menurut beberapa sumber, Michel Aoun juga tidak tertarik jika Lebanon tetap dikendalikan oleh pemerintahan saat ini untuk waktu yang lama.

Siapa pun yang ditugaskan untuk membentuk kabinet baru Lebanon perlu mempertimbangkan dua hal jika ingin sukses. Pertama, memenuhi tuntutan rakyat dan menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Dan kedua, mencegah campur tangan asing dalam urusan internal Lebanon. (RM)