Kaleidoskop Iran Tahun 2019 (1)

Tahun 2019 diwarnai oleh serangkaian tindakan permusuhan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Republik Islam Iran. Musuh-musuh Tehran selama 2019 menyusun berbagai skenario yang menargetkan sektor ekonomi, politik, dan keamanan.

AS dan sekutunya mendukung para perusuh dengan memanfaatkan kesulitan kondisi ekonomi dan kehidupan yang dihadapi masyarakat Iran. Namun, gerakan ini berujung kegagalan dan wajah asli AS kembali tampak jelas bagi bangsa Iran.

Di tengah kesulitan ekonomi dan sanksi AS, Republik Islam berhasil meresmikan beberapa proyek ekonomi dan pembangunan. Negara ini juga mengambil langkah-langkah penting dalam hubungan ekonomi dengan para tetangganya dan negara-negara kawasan.

Tahun lalu, Iran dan Uni Ekonomi Eurasia memulai sebuah babak baru dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Preferensial, yang mulai berlaku sejak 27 Oktober 2019. Iran – untuk pertama kalinya setelah kemenangan Revolusi Islam – terlibat aktif dalam sebuah perjanjian ekonomi regional.

Menurut para pengamat ekonomi, dengan melihat kapasitas perdagangan yang ada antara Iran dan Uni Ekonomi Eurasia, maka organisasi tersebut memiliki potensi untuk berubah menjadi pasar besar dan andal bagi barang-barang ekspor Iran.

Ketua Dewan Komisi Ekonomi Eurasia, Tigran Sargsyan menganggap pemanfaatan kemampuan transit Iran dan penggunaan kapasitasnya untuk transaksi perdagangan oleh negara-negara Uni Ekonomi Eurasia dengan India, Pakistan dan Asia Tenggara, adalah sangat penting.

Uni Ekonomi Eurasia bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan, membuka pasar bersama, menghapus peraturan bea cukai secara bertahap, menerapkan tarif impor bersama, memastikan pergerakan bebas barang, modal, tenaga kerja, dan jasa di perbatasan Eurasia, menyusun kebijakan bersama di bidang energi, industri, pertanian, dan transportasi.

Menjalin kerja sama dengan Uni Ekonomi Eurasia ini dapat menjadi gerbang baru untuk mengejar tujuan-tujuan kolektif di sektor ekonomi.

Di ranah kebijakan luar negeri, Iran memainkan peran yang efektif di kawasan dan juga lembaga-lembaga internasional selama tahun 2019.

Kebijakan unilateral AS dan keluarnya negara itu dari perjanjian-perjanjian multilateral yang terkait dengan perdamaian dan keamanan internasional, telah menciptakan sebuah krisis dan kekacauan di tingkat global.

Tantangan utama di Asia Barat selama 2019 adalah krisis di Suriah dan Irak, berlanjutnya ketidakamanan di Afghanistan, perang tidak berimbang di Yaman, dan kejahatan rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, dan peran destruktif Arab Saudi di kawasan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Republik Islam Iran sebagai kekuatan berpengaruh di kawasan, melakukan penjajakan dengan sejumlah negara dan secara serius mendukung solusi politik untuk mengakhiri krisis di Afghanistan, Suriah, dan Yaman. Iran juga mengumumkan dukungannya untuk gencatan senjata di Yaman dan penyelenggaraan dialog intra-Yaman.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan di Tehran, menganggap masalah perdamaian dan keamanan di Asia Barat, sangat penting dan vital.

Ayatullah Khamenei menyampaikan penyesalan atas peran destruktif yang dimainkan oleh beberapa negara regional dalam mendukung kelompok teroris di Irak dan Suriah serta menciptakan pertumpahan darah di Yaman.

"Iran sejak dulu telah menawarkan sebuah proposal empat butir untuk menghentikan perang di Yaman. Berakhirnya perang ini akan membawa dampak positif bagi kawasan," ujarnya.

Tahun lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani menghadiri sejumlah pertemuan regional dan internasional termasuk KTT Gerakan Non-Blok (GNB) di kota Baku, Azerbaijan. Dalam KTT GNB, Rouhani menilai satu-satunya solusi keluar dari krisis dan perang adalah tidak melakukan campur tangan dalam urusan negara lain serta menciptakan iklim yang tepat untuk kerja sama dan dialog.

Presiden Iran dalam pidatonya mengatakan, perang yang dikobarkan oleh AS di kawasan telah memaksakan biaya miliaran dolar bagi negara lain, dan perang ini telah menyuburkan akar konflik dan terorisme.

Presiden Hassan Rouhani dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2019, mengatakan wilayah Asia Barat sedang terbakar dalam api perang, pertumpahan darah, agresi, pendudukan, fanatisme agama dan sektarian serta ekstremisme.

"Dalam situasi seperti ini, rakyat tertindas Palestina telah menjadi korban utamanya. Diskriminasi, perampasan tanah, perluasan pemukiman dan pembunuhan terus dilakukan terhadap rakyat Palestina," paparnya.

Rouhani menganggap menjaga keamanan, perdamaian, stabilitas dan kemajuan di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sebagai tanggung jawab historis Iran. "Saya ingin mengundang semua negara yang terkena dampak langsung oleh perkembangan di Teluk Persia dan Selat Hormuz untuk bergabung dalam "Koalisi untuk Harapan" yang berarti Inisiatif Perdamaian Hormuz," serunya.

Republik Islam percaya bahwa stabilitas dan keamanan regional hanya akan dicapai melalui kerja sama dan partisipasi kolektif negara-negara di kawasan. Dalam hal ini, Iran menganggap dialog sebagai solusi terbaik untuk memecahkan konflik regional dan dunia.

Diplomasi Iran pada tahun 2019 fokus untuk memperjuangkan tegaknya perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia. Diplomasi ini fokus pada isu-isu seperti hak semua bangsa untuk menentukan nasibnya, hak menjalani kehidupan yang damai dan tenang, hak untuk melakukan pembangunan dan kegiatan perdagangan, dan setiap negara berhak melakukan pembelaan untuk memperoleh hak-hak absolutnya.

Selama 2019, Iran terus menyuarakan ketertindasan bangsa Palestina kepada dunia. Hak-hak bangsa Palestina terus dirampas termasuk hak kembalinya mereka ke tanah airnya. Republik Islam menganggap masyarakat internasional tidak boleh diam dalam menghadapi kejahatan terorganisir yang dilakukan rezim Zionis dengan dukungan AS di bumi Palestina.

Tahun lalu, Republik Islam Iran menyeru komunitas internasional dan negara-negara regional untuk berupaya membangun sebuah zona, yang bebas dari terorisme, unilateralisme, arogansi, dan ketidakadilan. Tehran menekankan bahwa tidak ada jalan lain kecuali menjalin kerja sama dan memahami kepentingan bersama. Solusi ini tidak hanya sebuah urgensitas untuk Asia, tetapi bagi seluruh dunia.

Di bidang ekonomi, Iran menyeru negara-negara dunia untuk melawan unilateralisme dan sanksi kejam Amerika Serikat. Tehran memandang penyalahgunaan sistem perbankan dunia oleh Washington, tidak hanya menjadi ancaman bagi Iran, tetapi juga ancaman bagi semua negara dan perdagangan bebas.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, menyerukan persatuan komunitas internasional untuk melawan kecanduan AS terhadap sanksi.

"Pendekatan AS terhadap sanksi telah memperlihatkan kecanduan yang akut dan gegabah, suatu kondisi yang tidak mengenal batasan terhadap apa yang mungkin atau tidak boleh dilakukan oleh AS," tulis Zarif di akun Twitter-nya pada Desember 2019. (RM)