Komite Kehakiman DPR Amerika Serikat telah mengundang Presiden Donald Trump menghadiri sidang pemakzulan pertamanya yang dijadwalkan pada 4 Desember 2019, di mana ini akan memulai tahap baru penyelidikan yang dapat mengarah pada tuntutan resmi terhadap presiden dalam beberapa minggu ke depan.

Trump tidak wajib menghadiri sidang, tetapi langkah tersebut memungkinkan presiden dan tim hukumnya mengakses prosedur pemakzulan kongres karena Gedung Putih belum dapat memanggil atau memeriksa silang saksi.

Komite Intelijen DPR –yang telah memimpin penyelidikan pemakzulan ke dalam transaksi politik Trump dengan Ukraina melalui kesaksian tertutup dan audiensi yang disiarkan televisi– diharapkan akan merilis laporan bukti formal tak lama setelah anggota parlemen kembali ke Kongres pada 3 Desember 2019 dari periode reses Thanksgiving mereka.

Panel Kehakiman akan menggunakan laporan tersebut untuk mempertimbangkan dakwaan formal yang dapat direkomendasikan untuk pemilihan penuh DPR pada pertengahan Desember.

Kehakiman AS memberi waktu kepada Trump sampai pada hari Minggu untuk memberi nasihat kepada komite tentang apakah dia akan menghadiri sidang, dan untuk menunjukkan pada saat itu siapa yang akan menjadi penasihatnya.

Perwakilan Jerrold Nadler, Ketua Demokrat Komite Kehakiman, mengatakan kepada Trump dalam suratnya bahwa dia mengingatkan presiden bahwa aturan komite memungkinkan dia untuk menghadiri sidang dan bagi tim hukumnya untuk menanyai para saksi.

Sidang, yang dijadwalkan dimulai pukul 10 pagi akan dihadiri pakar hukum yang belum diidentifikasi sebagai saksi.

"Presiden punya pilihan untuk dibuat: dia bisa mengambil kesempatan ini untuk diwakili dalam dengar pendapat pemakzulan, atau dia bisa berhenti mengeluh tentang prosesnya," kata Nadler dalam sebuah pernyataan. "Saya harap dia memilih untuk berpartisipasi."

Penyelidikan pemakzulan sedang mencari tahu apakah Trump menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan Ukraina agar meluncurkan investigasi terhadap saingan politik Joe Biden dan teori konspirasi yang didengungkan oleh Trump bahwa Ukraina, bukan Rusia, yang ikut campur dalam pilpres AS 2016.

Sementara itu, Gedung Putih kepada Komite Kehakiman mengatakan bahwa mereka tidak berniat ikut serta dalam agenda sidang pada hari Rabu (4/12/2019). Namun, pemerintahan Trump belum sepenuhnya menolak keikutsertaan di sidang berikutnya.

Penasihat Gedung Putih, Pat Cipollone, pada Minggu, 1 Desember 2019 menyampaikan bahwa Presiden Trump tidak akan mengambil bagian dalam sidang dengar pendapat terkait rencana terhadap pemakzulan dirinya.

Cipollone memberikan pernyataan tertulisnya kepada Ketua Pengadilan Jerry Nadler yang menyebutkan Trump tidak akan mengirim perwakilan ke sidang dengar pendapat ini pada Rabu mendatang.

Dalam surat itu dikatakan bahwa baik Trump maupun kuasa hukumnya tidak akan ikut serta dalam agenda sidang minggu ini, dengan mengklaim kurangnya "dasar keadilan."

Cipollone mengatakan kepada Nadler, yang merupakan dari kubu demokrat, bahwa pihak Trump "secara adil tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi dalam sidang, sementara para saksi belum disebutkan namanya dan sementara itu masih belum jelas apakah Komite Kehakiman akan memberi Trump proses yang adil melalui pemeriksaan tambahan."

Cipollone juga menuduh Nadler dengan sengaja merencanakan agenda sidang dengar pendapat pada hari Rabu mendatang bertepatan dengan Trump yang berada di luar negeri.

Dia menulis: "Anda menjadwalkan sidang ini - tidak diragukan lagi secara sengaja - pada saat yang sama Anda tahu bahwa presiden akan berada di luar negeri menghadiri pertemuan para pemimpin NATO di London."

Cipollone menambahkan, Gedung Putih akan menanggapi secara terpisah mengenai sidang kedua sebelum batas waktu pada Jumat sore, 6 Desember 2019. Nadler menetapkan batas bagi Trump untuk mengkonfirmasi apakah ia atau kuasa hukumnya akan mengambil bagian dalam sidang selanjutnya yang diharapkan berlangsung minggu depan dengan agenda pemeriksaan bukti yang memberatkan.

Trump juga menyebut kubu Demokrat menentang Konstitusi AS dengan tidak mengizinkannya "mengikuti proses" penyelidikan. Proses sidang dengar pendapat untuk pemakzulan Trump berlangsung di Senat AS dan bukan di Kantor Kepresidenan, yang lebih disukai Trump, di mana ia dan tim hukumnya memiliki kesempatan lebih dalam melakukan pembelaan.

Sidang pada hari Rabu mendatang adalah yang pertama yang dihelat Komite Kehakiman dan akan menganalisis dasar hukum penyelidikan kasus presiden berusia 73 tahun tersebut.

Kasus ini berawal dari pengaduan rahasia intelijen whistleblower mengenai panggilan telepon Trump pada 25 Juli lalu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy. Dalam pembicaraan itu, Trump diduga menekan Zelenskiy untuk mencari informasi yang bisa memberatkan mantan wakil presiden Amerika dan kemungkinan saingannya di Pilpres 2020 dari kubu Demokrat yaitu Joe Biden dan putranya, Hunter. (RA)