Kembalinya Rubah Kolonial Tua ke Teluk Persia (1)

Britania telah berada di wilayah Teluk Persia selama lebih dari dua abad dan menimbulkan instabilitas, perang, perselisihan teritorial serta separatisme dengan menggulirkan politik perpecahan.

Pemerintahan monarki Britania yang pondasinya dibangun pada abad 16 dan 17 Masehi itu dan berlanjut hingga awal abad ke-20, telah melalui masa kejayaannya dalam sejarah kontemporer. Luas wilayah jajahan Britania pada tahun 1922 mencapai lebih dari 33 juta kilometer per segi dengan total populasi mencapai lebih dari 450 juta orang. Dengan demikian imperium Inggris telah mencaplok lebih dari seperempat daratan bumi dan seperempat populasi dunia di masa itu.

Adalah ungkapan kuno dan terkenal bahwa matahari tidak tenggalam di imperium Britania dan "divide and rule", menjadi prinsip penjajahan Inggris menjajah berbagai wialyah dunia. Pada awalnya mereka masuk ke sebuah wilayah melalui perdagangan dan pengiriman misionaris Kristen, hingga menyusup ke kerajaan. Kemudian Inggris menghembuskan perpecahan di dalam pemerintahan dan memberikan dukungan kepada politisi andalannya untuk merebut kekuasaan. Pada akhirnya, negara tersebut akan menjadi jajahannya dengan tujuan mempercepat laju pertumbuhan industri Inggris. 

Dengan cara ini, Inggris telah menjajah banyak negara khususnya di wilayah Asia Barat. Di Iran, meski tidak mampu menguasai seluruh wilayah Iran, akan tetapi selama dua abad lalu, Inggris tidak pernah menghentikan upayanya untuk merongrong kepentingan, keamanan dan kedaulatan Iran. Berdasarkan tulisan seorang peneliti, "Inggris selama 150 tahun terakhir telah menerbitkan lebih dari 5.000 buku tentang Iran, yang di dalamnya memuat berbagai imbauan serta arahan kepada para pejabat Inggris tentang anti-kepentingan dan kedaulatan Iran."

Sekarang, dunia sedang berada di tahun-tahun penghujung dekade kedua abad 21, dan rubah konolialis tua ini sedang mengacu tujuan yang sama akan tetapi dengan kemasan lebih moderen. Dengan kemasan perspektif yang sesuai dengan abad 21, Inggris sedang menggulirkan politik penjajahan yang sama yaitu "devide and rule." Oleh karena itu, Perdana Menteri Inggris menjadikan Iran sebagai alasan sekaligus target untuk mencampuri urusan Teluk Persia.

Koran transregional Ray El-Youm dalam analisa tentang hal ini menulis, "Kedekatan Theresa May dengan negara-negara anggota PGCC dan pernyataan tegas anti-Irannya, berarti bahwa Britania akan kembali ke posisinya di Teluk Persia. Dalam pandangan pertama, pernyataan Perdana Menteri Inggris dan pengumuman kembalinya kekuatan penjajah tua ini ke wilayah Teluk Persia, harus dinilai sebagai bentuk persaingan pihak-pihak asing untuk menjual senjata ke negara-negara Arab di pesisir Teluk Persia. Bedanya, kali ini Inggris menilai PGCC sebagai 'mitra strategis' dan ingin memperluas kerjasamanya di semua bidang politik, pertahanan, keamanan dan perdagangan."

Mendefinisikan hubungan baru dengan PGCC, Perdana Menteri Inggris mengatakan, hubungan ini akan membentuk sikap kolektif di hadapan berbagai masalah regional. Akan tetapi semua tujuan kemitraan strategis dalam disimpulkan dalam upaya memperkokoh kerjasama militer bilateral dan kehadiran kembali Inggris di kawasan Teluk Persia. Inggris sedang membangun sebuah pangkalan laut baru di Bahrain dan memulai proyek jangka panjang di Teluk Persia serta meningkatkan kehadiran militernya di kawasan. Namun Britania tetap memandang kawasan dari jendela yang sama di masa lalu yaitu untuk merebut semua peluang pasar senjata dengan negara-negara Arab pesisir Teluk Persia khususnya Arab Saudi.

Negara-negara Arab Teluk Persia telah selama lebih dari tiga dekade terakhir menjadi konsumen senjata terbesar perusahaan-perusahaan senjata Barat. Kartel-kartel senjata Barat juga telah terbiasa melayani pelanggan Arab dari Teluk Persia. Mereka mengetahui kekayaan minyak melimpah negara-negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia. Pengaruh di sektor keamanan, jaminan dana untuk pangkalan-pangkalan strategis di Teluk Persia serta finalisasi kesepakatan militer dengan negara-negara Teluk Persia, merupakan imbauan strategis Britania dan Amerika Serikat kepada negara-negara PGCC.

Selama empat dekade terakhir, Amerika Serikat telah mencampuri banyak urusan di kawasan dengan politik pre-emptive dan menggunakan banyak media politik, ekonomi, militer di Asia Barat khususnya Teluk Persia. William Rogers, mantan menteri luar negeri Amerika Serikat dalam laporannya tanggal 26 Maret 1971, menyinggung pentingnya Teluk Persia dan menulis, "Semenanjung Arab, Irak dan Iran memiliki dua per tiga kandungan minyak bumi yang telah diketahui. Pemanfaatan minyak tersebut dalam kondisi politik dan ekonomi yang proporsional akan sangat penting bagi negara-negara sekuti Amerika Serikat, di Atlantic Union dan seluruh negara Eropa Barat dan Jepang."

Britania dan Amerika Serikat sebagai dua kekuatan intervensif besar dunia, memandang berbagai wialyah sensitif dan strategis dunia termasuk Timur Tengah sebagai zona infiltrasi dan neraca kepentingan strategisnya. Dengan pembagian waktu yang seimbang, kedua kekuatan tersebut menggulirkan politik intervensif mereka di kawasan secara bergilir. Sekarang pertanyaannya adalah apakah politik Britania sedang menggeser politik Amerika Serikat, atau apakah ada perencanaan matang dari Britania untuk menjual senjata di kawasan?

Zbigniew Brzezinski, mantan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat di era pemerintah Carter, dalam bukunya berjudul Power and Principle tahun 1983 menulis, "Laporan tahunan terakhir Carter kepada Kongres Amerika Serikat, telah memaparkan prinsip politik baru Amerika Serikat di Timur Tengah dan Teluk Persia dan politik tersebut juga telah diterima oleh penggantinya (Reagan). Berdasarkan politik ini, setelah keluarnya Inggris dari kawasan Teluk Persia, saatnya bagi terjunnya militer Amerika Serikat ke kawasan strategis Teluk Persia. Dengan kata lain, keamanan nasional Amerika Serikat sangat berkaitan erat dengan keamanan wilayah-wilayah yang memiliki sumber minyak besar seperti Teluk Persia."

Pada hakikatnya, gambaran yang diberikan Amerika Serikat soal keamanan regional mengikuti perubahan yang diacu dalam kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Atas dasar itu pula, landasan politik yang digulirkan Amerika Serikat selama satu dekade terakhir adalah politik taktis yang sebagiannya telah dikemukakan pada periode pertama pemerintahan Presiden AS Barack Obama soal "politik perubahan."

Meski era Obama telah berakhir dan hingga kini tidak ada gambaran jelas tentang politik Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat, akan tetapi sejumlah indikasi menunjukkan potensi perubahan tersebut. Oleh karena itu, poin penting dalam mengidentifikasi dan menganalisa strategis Britania dan Amerika Serikat di kawasan adalah mempertimbangkan berbagai transformasi global dan regional, berbagai sarana, media dan perspektif kedua kekuatan interventor tersebut soal masa depan kawasan.

Secara keseluruhan, analisa doktrin keamanan Amerika Serikat dan Inggris dalam empat dekade terakhir menunjukkan bahwa semua doktrin tersebut merupakan satu mata rantai politik intervensif AS dan Britania. Keterikatan tersebut dapat disaksikan pada nyaris semua doktrin keamanan nasional Amerika Serikat sejak era Truman hingga Barack Obama, meski terdapat perbedaan lahiriah dalam sikap para penguasa. Akan tetapi pada akhir, semuanya mengaju satu tujuan dan doktrin yang sama.

Politik yang digulirkan Britania dan Amerika Serikat untuk melanjutkan episode kehadiran militer mereka di kawasan Teluk Persia juga mengacu doktrin yang sama, meski muncul penentangan internal yang cukup serius. Dengan demikian, tidak banyak perbedaan dalam strategi intervensif Amerika Serikat dan Britania di Teluk Persia, karena tujuan, elemen, mekanisme dan sarana yang digunakan tetap sama.