Bola Salju Protes Rompi Kuning di Perancis

Krisis ekonomi global tahun 2008 mempengaruhi kondisi perekonomian berbagai negara dunia, termasuk Perancis yang selama ini dipandang sebagai salah satu negara paling kuat ekonominya di Eropa.

Sejak itu masalah ekonomi menjadi salah satu isu penting dalam pemilu. Emmanuel Macron menyisihkan Marine le Pen dalam pilpres 2017 dengan mengusung tiga isu utama reformasi ekonomi yaitu: pengurangan tingkat pengangguran, penanganan resesi ekonomi dan pemangkasan defisit anggaran.

Macron melenggang ke istana Elysee pada Mei 2017 dengan menyodorkan tawarannya mengenai upaya peningkatan kondisi lapangan kerja di Perancis, salah satunya dengan merevisi undang-undang tenaga kerja yang bertujuan untuk peningkatan investasi yang mendorong peningkatan lapangan kerja. Tapi aturan tersebut memicu gelombang protes yang dipandang melemahkan posisi buruh di hadapan pemilik modal. Serikat buruh menggelar unjuk rasa memprotes aturan tersebut.

Di sisi lain Macron berupaya untuk menekan defisit anggaran yang membengkak dengan menaikkan pajak, dan mendorong masyarakat menggunakan energi terbarukan menggantikan energi fosil dengan memberlakukan pajak baru bagi bahan bakar fosil.

Sontak masalah tersebut memicu protes luas dari rakyat Perancis. Sebagian analis ekonomi menilai protes terhadap kenaikan pajak hanya alasan terhadap penentangan terhadap kondisi perekonomian Perancis yang sedang terpuruk dan kapitalisme yang menguasai negara ini.

Sebagian kalangan di Eropa mengkhawatirkan kerusuhan terbaru di Perancis yang semakin membesar akan menjalar ke negara lain, terutama Belanda dan Belgia.

Gelombang protes baru di Perancis yang dimulai sejak 17 November lalu hingga kini mengalir semakin deras. Pada minggu pertama aksi protes tersebut lebih dari 270 ribu orang di ratusan tempat di Perancis berunjuk rasa memprotes kondisi ekonomi negaranya. Hingga kini aksi demonstrasi terus berlanjut memasuki pekan ketiga. Tuntutan mereka tidak hanya masalah ekonomi, tapi lebih luas lagi mendesak pengunduran diri Macron dari jabatan presiden Perancis. Protes ini dikenal dengan aksi rompi kuning.

Pada awalnya, gerakan protes ini muncul untuk memprotes kebijakan pemerintahan Macron, terutama mengenai peningkatan pajak bahan bakar bensin. Aksi protes yang awalnya damai ini berubah menjadi kerusuhan ketika kemarahan warga bertemu dalam kondisi yang mudah disulut.

Sebagian analis politik menilai gerakan protes ini bersifat spontan. Hamed Reza Asefi, mengatakan, aksi protes ini tidak memiliki pemimpin personal, dan semua digerakan melalui peran media sosial dan jutaan orang turun ke jalan secara spontan untuk memprotes kebijakan ekonomi Macron.

Meskipun aksi protes ini tidak memiliki pemimpin personal, tapi sebagian analis politik menilainya sebagai gerakan anti-kapitalisme terbesar di Perancis. Berdasarkan jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas responden mendukung aksi rompi kuning. Polling yang dilakukan Odoxa menunjukkan bahwa 84 persen responden menilai aksi protes tersebut bisa dibenarkan dan legal.

Selama dua tahun pemerintahannya, Macron mengklaim kebijakannya untuk memperbaiki perekonomian Perancis. Tapi faktanya, reaksi dari rakyat negara ini justru sebaliknya.

Dukungan terhadap partai Macron juga melemah. Partai berkuasa, La République En Marche kalah dalam pemilu sela parlemen yang berlangsung 4 Februari 2018. Walaupun demikian, Macron tetap melanjutkan kebijakan reformasi ekonominya dengn menaikkan harga bahan bakar minyak, terutama solar dan menaikkan pajaknya.

Di awal tahun 2018, pemerintah Perancis mengumumkan kebijakan yang mendorong rakyat membeli mobil hijau maupun mengurangi penggunaan mobil pribadi, dan meningkatkan pajak bahan bakar fosil. Harga bahan bakar selama 12 bulan naik 23 persen yang menjadikan sebagai harga tertinggi sejak tahun 2000.

Keputusan baru pemerintah Perancis untuk menaikkan pajak bahan bakar yang akan dimulai awal tahun 2019 meningkatkan kemarahan rakyat Perancis. Macron mengklaim kenaikan pajak bahan bakar minyak untuk alokasi investasi di bidang energi terbarukan. Tapi lonjakan harga bahan bakar minyak ini, terutama solar menekan kehidupan ekonomi sebagian besar warga Perancis.

Berlanjutnya aksi protes rompi kuning berpengaruh besar terhadap berbagai sektor penting di negara ini, terutama pariwisata, Bahkan para politisi Perancis menyampaikan peringatan keras kepada Macron supaya segera menyelesaikan krisis ekonomi ini dan memulihkan keadaan.

Ketua Senat Perancis, Gerard Larcher dalam pesan Twitternya menyatakan, Pemerintahan Macron harus segera memenuhi tuntutan para demonstran demi memulihkan kondisi perekonomian nasional Perancis.

Kalangan buruh dari kelas menengah ke bawah merupakan lapisan masyarakat yang paling terpukul akibat kebijakan ekonomi Macron. Oleh Karena itu mereka menuntut Macron mencabut kebijakan barunya. Mereka menilai Macron sebagai presiden kaya yang tidak bisa merasakan kondisi lapisan masyarakat miskin.

Bola salju aksi protes rompi kuning yang terus meggelinding kencang menyebabkan pemerintah Perancis harus memenuhi sebagian tuntutan mereka. Mayoritas anggota senat Perancis yang berada di tangan kubu sayap kanan memberikan suara terhadap penghentian kebijakan kenaikan pajak bahan bakar minyak yang akan dimulai Januari 2019. Oleh karena itu, pemerintahan Macron terpaksa menghentikannya.

Perdana Menteri Perancis,hari Rabu (5/12) mengumumkan bahwa pemerintah membatalkan implementasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, yang sebelumnya ditunda selama enam bulan.

Perdana Menteri Perancis Edouard juga menyatakan pemerintah menunda menaikkan harga gas dan tarif dasar listrik. Di samping itu dia menyatakan unjuk rasa gerakan rompi Kuning adalah wujud frustasi warga Prancis karena tekanan ekonomi yang sangat besar.

"Ini adalah wujud kemarahan warga Prancis yang bekerja sangat keras, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka merasa tidak adil tidak bisa merasakan hidup layak kendati sudah banting tulang," kata Phillipe.

Kelompok Rompi Kuning belum berniat mengakhiri aksi unjuk rasa, meski pemerintah Perancis sudah menunda kenaikan pajak bahan bakar. Mereka berjanji kembali turun ke jalan pada akhir pekan ini mendesak tuntutan mereka didengar. Sebab, tuntutan utamanya mendesak Presiden Emmanuel Macron mundur dari jabatannya karena kebijakannya dinilai tidak berpihak kepada rakyat miskin.

Ketua Partai oposisi, Barisan Nasional, Marine Le Pen menyerukan pembubaran parlemen dan digelarnya pemilu dini. Politisi lainnya menyerukan digelarnya referendum mengenai kebijakan pajak dan lingkungan Macron.

Tampaknya kebijakan reformasi ekonomi dan lingkungan yang diusung Macron memicu memburuknya kondisi perekonomian Perancis. Fenomena rompi kuning sebagai bentuk reaksi terhadap kebijakan Macron. Analis politik universitas Perancis, Dominique Moïsi mengatakan, gerakan ini sebagai simbol dari kondisi darurat dan persatuan rakyat Perancis saat ini.

Rompi kuning menjadi aksi protes yang menunjukkan memburuknya kondisi ekonomi di Eropa yang tidak hanya melanda Perancis saja, tapi juga akan merembet ke negara lainnya. Indikasi tersebut bisa dilihat di Belanda dalam aksi jalanan.

Gerakan protes anti kapitalisme ini meskipun di permukaan memprotes kenaikan harga BBM, tapi sejatinya memperlihatkan kondisi masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahannya. Rompi kuning adalah manifestasi dari aksi protes rakyat yang selama bertahun-tahun berada dalam tekanan ekonomi. Oleh karena itu, gerakan mereka yang menentang kapitalisme sebagai tuntutan terhadap keadilan sosial dan ekonomi.