Jihad Islam Palestina: AS Jegal Gencatan Senjata di Gaza
Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina menilai Amerika Serikat sebagai hambatan utama dalam mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Tehran, Parstoday- Mohammad Al-Hindi, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina menilai selain Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Rezim Zionis, Amerika Serikat juga tidak memiliki keinginan untuk melakukan gencatan senjata di Gaza.
Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina menegaskan tidak ada pihak yang bisa memaksakan pengelolaan penyeberangan Rafah pada perlawanan Palestina, dan kendali Israel atas penyeberangan Jalur Gaza adalah alasan untuk mempertahankan kendali atas pergerakan dan kehidupan masyarakat di daerah ini.
Bassem Naim, salah satu pemimpin Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), juga menyatakan bahwa pihaknya tidak ikut serta dalam perundingan yang sedang berlangsung di Kairo, dan menyatakan siap melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam perundingan Juli lalu.
Bassem menambahkan bahwa Washington memberikan tekanan media terhadap perlawanan dan pernyataan baru-baru ini dari John Kirby, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih sebagai upaya untuk menutupi kejahatan rezim Zionis.
Anggota senior Hamas ini menekankan bahwa kelompok perlawanan tidak akan pernah menerima persyaratan baru yang ditambahkan Netanyahu ke dalam rencana yang diusulkan pada 2 Juli.
Negosiasi antara pimpinan Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan rezim Zionis, dengan mediasi Mesir dan Qatar serta partisipasi Amerika Serikat, untuk mencapi gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan antara kedua belah pihak belum mencapai hasil apa pun.
Lebih dari 10 bulan telah berlalu sejak perang dan genosida dilancarkan rezim Zionis di Jalur Gaza, dan dalam kondisi peningkatan upaya regional dan internasional untuk gencatan senjata di Jalur Gaza, Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, terus menolak seruan gencatan senjata dan mengakhiri perang.
Sejauh ini, mereka mengabaikan peringatan organisasi internasional dan hak asasi manusia untuk tidak menargetkan rumah sakit, sekolah, tempat keagamaan, dan warga sipil di jalur Gaza.(PH)
