Dinamika Asia Tenggara, 15 Oktober 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti persiapan pemilu (PRU) di Malaysia.

Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Umum (PRU) ke-15 dan mengerahkan 94.411 aparat untuk mengawal jalannya pesta demokrasi di negara tersebut.

Kepala Polisi Kerajaan Malaysia Acryl Sani Bin Haji Abdullah Sani dalam pernyataan kepada media di Kuala Lumpur, Senin (10/10), mengatakan PDRM mencatat pengumuman Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahwa Parlemen ke-14 dibubarkan.

Pembubaran dilaksanakan pada 10 Oktober 2022 untuk memberi jalan bagi penyelenggaraan PRU ke-15.

Acryl mengatakan PDRM siap menghadapi pemilu mendatang dan akan mengerahkan 94.411 dari 120.557 anggota kepolisian untuk tugas terkait.

Pada saat yang sama, ia mengatakan PDRM juga akan bekerja bersama dengan instansi terkait, terutama Komisi Pemilihan Malaysia untuk memastikan proses pesta eemokrasi di Malaysia berjalan lancar.

Acryl juga mengatakan persiapan telah dilakukan kepolisian untuk bergandengan tangan dengan lembaga penyelamat lainnya guna menghadapi kemungkinan bencana alam selama pelaksanaan PRU ke-15 mendatang.

PDRM meminta kerja sama semua pihak untuk berperan agar proses pemilihan umum berlangsung tanpa ada kejadian yang tidak diinginkan, katanya.

"Sebagai anggota masyarakat yang sudah dewasa dalam menghadapi skenario politik, upaya semua pihak untuk menghindari menyentuh hal-hal sensitif sangat diperlukan," kata Acryl.

PDRM, ujar dia, berkomitmen menjalankan tugas untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selalu terjaga.

Pemilu Dipercepat, Ada Apa dengan Politik Malaysia?

Malaysia akan menyelenggarakan pemilu sembilan bulan sebelum masa tugas parlemen berakhir.

Pada Minggu (9/10/2022), Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob sudah mengamankan persetujuan Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah terkait rencana tersebut, meski langkahnya itu dinilai kontroversial oleh kerajaan. Keputusan penyelenggaraan pemilu lebih dini oleh PM Yaakob ditengarai berawal dari desakan Partai Organisasi Kebangsaan Malaysia Bersatu (UMNO).

Partai terbesar di koalisi pemerintahan itu diisukan ingin bercerai dari partai lain dan menjalankan kampanyenya sendiri. Kepercayaan diri yang tinggi itu bersumber pada kemenangan Barisan Nasional di Melaka, Johor dan Serawak, baru-baru ini.

"Dengan pengumuman ini, mandat pemerintahan dikembalikan kepada rakyat," tutur Yakoob dalam pidato di televisi. Langkahnya itu dikritik Raja Abdullah yang mengaku tidak diberikan pilihan selain pemilu.

"Raja telah mengekspresikan kekecewaannya terhadap perkembangan politik di dalam negeri dan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan perdana menteri untuk mengembalikan mandat kepada rakyat," kata juru bicara Istana Negara, Ahmad Fadil Shamsuddin.

Kembalinya UMNO

Menyusul pengumuman tersebut, Komisi Pemilihan Umum hanya memiliki waktu selama 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Raja Abdullah mengimbau agar pencoblosan suara dilakukan secara cepat, mengingat musim hujan yang acap menciptakan bencana banjir di Malaysia. Sekutu UMNO di pemerintahan dan partai-partai oposisi sempat memprotes rencana PM Yakoob lantaran bahaya banjir yang tahun lalu menelan 50 korban jiwa.

Namun UMNO bersikeras pada desakan pemilu lantaran ingin memanfaatkan momentum dukungan elektoral dari pemilih beretnis Melayu. "Ismail Sabri telah tunduk pada tekanan partainya sendiri, UMNO, dan menjadi perdana menteri dengan masa jabatan paling singkat dan menggiring negara ini untuk memilih di tengah musim banjir," kata Bridget Welsh, pengamat politik di Universitas Nottingham Malaysia.

"UMNO percaya punya keunggulan dengan pemilu yang dipercepat. Mereka berambisi kembali menjadi partai paling dominan di pemerintahan," imbuhnya.

UMNO, yang berkuasa di Kuala Lumpur sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957, pertama kali menjadi oposisi usai takluk pada Pemilu 2018 yang diwarnai kasus korupsi bekas PM Najib Razak. Adapun Presiden UMNO saat ini, Ahmad Zahid Hamidi, juga sedang menjalani sidang kasus dugaan korupsi.

Pemilu lambungkan suara oposisi

UMNO kembali ke kekuasaan pada Maret 2020 silam bersama PM Muhyiddin Yassin menyusul ambruknya koalisi reformasi bentukan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Namun pemerintahan Yakoob cuma ditopang mayoritas tipis di parlemen. Akibatnya, Yassin harus mengundurkan diri setelah hanya 17 bulan berkuasa akibat pembelotan sejumlah anggota UMNO.

Ismail akhirnya diangkat dari wakil PM untuk menggantikan Yassin pada Agustus 2021 silam. Namun manuver UMNO menciptakan perseteruan dengan rekan koalisinya, Partai Bersatu yang dipimpin Yassin. UMNO yakin akan mampu mengungguli oposisi yang masih terpecah.

Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim dan koalisi Pakatan Harapan yang memenangkan pemilu 2018 silam, kehilangan dukungan dari sejumlah partai kecil yang membelot ke kubu Mahathir.

"Ini adalah pemilu UMNO melawan pemilu rakyat," kata anggota fraksi oposisi, Liew Chin Tong. "Pemilu ini diselenggarakan untuk meloloskan Ketua Barisan Nasional, Ahmad Zahid bin Hamidi, sebagai perdana menteri untuk menghidupkan kembali orde lama yang dikalahkan dalam pemilu 2018." Meski begitu, kemenangan UMNO belum serta merta terjamin.

Partai Pejuang pimpinan Mahathir misalnya juga mendukung percepatan pemilu untuk mendongkel Barisan Nasional, dengan seruan "tolak UMNO dan kirimkan pesan kepada mereka bahwa negeri ini milik rakyat."

"Ironisnya, dengan mempercepat penyelenggaraan pemilu, justru kelompok oposisi yang mendapat angin segar," kata Bridget Welsh, pemerhati politik Malaysia. (kompas.com)

Malaysia Butuh 60 Ribu Tenaga Kerja dari Indonesia

Pasca pandemi COVID-19, Malaysia kini kembali membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kalimantan Barat pun sudah dibuka untuk para pelintas.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Raden Sigit Witjaksono, mengatakan, kebutuhan untuk tenaga kerja di Malaysia kurang lebih sebanyak 60 ribu orang.

Sektor pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan untuk negeri Jiran ini, adalah sektor pada pekerjaan ladang, perkebunan sawit, kontruksi/manufaktur, dan jasa.

“Jadi jangan lihat orang yang masuk ke Kuching, tapi kebutuhan tenaga kerja dari Malaysia, ini yang banyak, sekitar 60 ribu, dan proses data sudah lebih 8.000 orang. Ini hanya Kuching, Sarawak saja,” jelas Sigit, Kamis, 13 Oktober 2022.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang banyak masuk ke Malaysia di antaranya adalah warga dari Sulawesi, NTB, Pontianak dan sekitarnya.

“Total ada 126 PMI yang sudah masuk ke Malaysia sejak April,, sedangkan data yang sudah submit ke database resmi permit.id sebanyak 8.000 orang yang masih menunggu verifikasi data, sebanyak 8.000 ini untuk memenuhi permintaan tenaga kerja dari Malaysia,” papar Sigit.

Terhadap sebanyak 126 orang ini diberangkatkan melalui PLBN Aruk, setelah border dibuka usai dua tahun pandemi COVID-19.

“Kita sendiri mendorong supaya prosesnya lebih cepat, tapi tentu ada aturan yang harus dilewati dan perlu permit dan visa, sebab jika tidak ada visa tidak bisa masuk,” terangnya.

Sigit menyebutkan, pelintas di PLBN Aruk saat semakin meningkat dibandingkan pada bulan April-Juni lalu. Sebelumnya pelintas hanya berkisar 400 orang saja, namun saat ini sudah mencapai seribu pelintas.

“Aruk sekarang sudah seribu pelintas. Dibanding bulan April, Mei, dan Juni baru 400-an sekarang sudah di atas 700 hingga 800-an dalam sehari bisa seribu. Kalau kendaraan lewat Aruk sekitar 50, kalau lewat Entikong lebih banyak lagi karena bis lewat situ,” tukasnya. (kumparan.com)

Menkeu RI Tegaskan Kolaborasi G20 Hadapi Kerawanan Pangan

Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian negara anggota G20 melalui Pertemuan G20 Joint Finance and Agriculture Ministers (JFAMM) yang pertama di Washington DC, Amerika Serikat, menyatakan kesiapan untuk memitigasi risiko atas kerawanan pangan.

Situs Antara hari Rabu (12/10/2022) melaporkan, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di Washington DC, AS, Selasa waktu setempat mengatakan, "Kami menyediakan komitmen sebagai fondasi yang penting untuk penguatan koordinasi dan menjawab tantangan dalam masalah ketahanan pangan,".

Ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan kembali komitmen untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan, termasuk risiko kerawanan pangan.

Oleh karena itu, melalui JFAMM, G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan berbagai inisiatif lain.

Selain itu, G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk bekerja sama dengan inisiatif lainnya.

Selanjutnya, G20 mendukung peningkatan koordinasi untuk memastikan respon global yang selaras dalam menghadapi kerawanan pangan dan kerja sama dengan inisiatif multilateral lainnya.

Pertemuan itu juga setuju untuk mendelegasikan tugas kepada FAO dan Bank Dunia dalam pemetaan respons kebijakan global terhadap kerawanan pangan, melalui masukan dari pakar teknis dan organisasi internasional terkait lainnya untuk dilaporkan pada Pertemuan Musim Semi IMF-WB 2023.

Momentum penanganan ketahanan pangan juga akan terus dibangun menjelang KTT G20 pada November 2022. Forum juga terus menjaga solidaritas untuk mengatasi isu-isu penting dan meminimalisasi efek spillover, dan disertai dengan semangat konsensus, kolaborasi, dan kerja sama.

Berbagai inisiatif dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan global yang dihasilkan dari Presidensi G20 Indonesia akan terus dijalankan hingga Presidensi selanjutnya pada 2023 di bawah kepemimpinan India.

Sebelumnya, isu ketahanan pangan telah menjadi perhatian forum G20 melalui High-Level Seminar: Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity serta Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) ketiga pada Juli 2022.

Sementara itu, beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan.

Inisiatif itu antara lain UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.

Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta dolar AS dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan.

Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing.

Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Kesehatan ASEAN

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia akan mendorong penguatan kerja sama ASEAN di bidang kesehatan, khususnya saat memegang keketuaan perhimpunan itu pada 2023.

Situs Antara hari Jumat (14/10/2022) melaporkan, Menlu Retno dalam wawancara khusus dengan ANTARA baru-baru ini mengatakan, "Kita kan ingin ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi ... kan tidak mungkin ekonomi tumbuh kalau orangnya pada sakit maka integrasi ASEAN harus semakin diperkuat termasuk di bidang kesehatan,".

Menurut Retno, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang terletak di tengah kawasan Indo-Pasifik, memiliki peran yang sangat penting sehingga ASEAN harus kuat secara kelembagaan.

"Dengan memperkuat ASEAN, kita akan meyakinkan kepada dunia bahwa ASEAN itu penting," ujar Menlu Retno.

"Kalau ASEAN menjadi penting maka kita akan dapat tetap memimpin dan memelihara ASEAN ini sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan," lanjutnya.

Selain itu, Menlu Retno juga mengatakan bahwa ASEAN yang terletak di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik, akan menghadapi tantangan eksternal dari segi geopolitik dan geo-ekonomi.

"Pada 2023, geopolitik masih akan dinamis sekali dan pertumbuhan ekonomi akan menurun, ini menciptakan tantangan eksternal bagi ASEAN karena perhimpunan ini dari sisi geografisnya sangat strategis dan termasuk di kawasan Indo-Pasifik," jelasnya.

"Semua negara sekarang berbicara tentang Indo-Pasifik yang dikatakan sebagai kawasan yang sangat strategis maka persaingan banyak terjadi di situ, dan ASEAN terletak di tengah-tengah Indo-Pasifik," jelasnya.

Namun, kata Retno, Indonesia sudah mengantisipasi adanya tantangan tersebut dengan mengeluarkan konsep Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific).

"Kalau ASEAN tidak punya konsep yang jelas mengenai Indo-Pasifik ini mau diapakan maka ASEAN akan terseret terus. Oleh karena itu, pada beberapa tahun lalu Indonesia telah menginisiasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang akhirnya diadopsi oleh para pemimpin ASEAN," ujarnya.

Dengan adanya Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik itu, menurut Menlu Retno, ASEAN sudah dapat maju untuk mengimplementasikan pandangannya untuk membangun kerja sama di kawasan dengan negara-negara mitra ASEAN.

Dia pun menyebutkan salah satu bentuk konkret implementasi dari pandangan tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure pada 2023.

Presiden Indonesia Luncurkan Vaksin COVID-19 Buatan Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri bernama IndoVac yang diproduksi oleh PT Bio Farma.

Presiden Jokowi di Kantor Pusat PT Bio Farma, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022) mengatakan, "Pada pagi hari ini saya luncurkan vaksin IndoVac produksi PT Bio Farma,".

Presiden Jokowi memastikan produksi vaksin itu diproduksi dari hulu ke hilir di Indonesia. Menurutnya, vaksin itu merupakan kerja keras dari Sumber Daya Manusia (SDM) muda di Indonesia.

"Ini memakan waktu, IndoVac dari awal sampai sekarang 1,5 tahun, sudah diam nggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi IndoVac," ujar Presiden Jokowi.

Pada saat ini, menurutnya, Bio Farma bisa memproduksi vaksin IndoVac dengan kapasitas 20 juta dosis. Sedangkan untuk tahun 2023, kata dia, vaksin IndoVac tersebut bisa diproduksi sebanyak 40 juta dosis.

Untuk itu Presiden Jokowi meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir di lokasi peluncuran, untuk terus mendorong Bio Farma guna memproduksi vaksin.

Sehingga, ia berharap Bio Farma bisa menghasilkan pendapatan besar dan Indonesia bisa memiliki kemandirian serta semangat berdikari dalam memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

"Untuk vaksin polio saja, Bio Farma ini menguasai 70 persen dari pangsa pasar dunia, 70 persen mensuplai vaksin polio ke seluruh negara, ini kan luar biasa," kata Presiden Jokowi.

Selain peluncuran vaksin IndoVac, Presiden Jokowi juga meninjau penyuntikan vaksin IndoVac tersebut kepada sejumlah warga. Adapun di Kantor Bio Farma ada sebanyak 15 orang yang bakal pertama kali mendapatkan vaksin tersebut.

Tuduhan Junta Myanmar terhadap Suu Kyi Bertambah, Hukuman 26 Tahun Penjara

Sebuah pengadilan khusus yang dibentuk oleh pemerintah militer Myanmar pada Rabu menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada pemimpin terguling Aung San Suu Kyi atas tuduhan korupsi.

Media lokal Myanmar melaporkan, hukuman tiga tahun itu semakin menambah masa hukuman untuk ikon demokrasi Myanmar itu berada di balik jeruji penjara.

Peraih Nobel Perdamaian berusia 77 tahun itu sekarang menghadapi hukuman 26 tahun penjara, setelah dia ditahan dan diadili atas berbagai tuduhan menyusul penggulingan dirinya dari pemerintahannya yang terpilih secara demokratis dalam kudeta oleh militer Myanmar pada Februari 2021.

Menurut laporan media lokal, Suu Kyi kali ini menghadapi tuduhan menerima suap dari seorang pengusaha antara 2018 hingga 2020.

Suu Kyi merupakan simbol oposisi demokratis terhadap militer Myanmar.

Pada September tahun ini, Suu Kyi dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena dianggap melanggar undang-undang rahasia resmi negara. Dia dijatuhi hukuman bersama dengan penasihat ekonominya.