Pro dan Kontra Impor Beras

Harga beras tengah melonjak naik khususnya di awal tahun baru 2018. Untuk itu pemerintah melalui Bulog menyiapkan cadangan stok 1 juta ton, dengan jalan impor. Cara itu terpaksa ditempuh, agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga terjangkau.

Namun begitu rencana ini banyak menuai protes dan keberatan dari berbagai kalangan. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) minta pemerintah untuk mengkaji soal rencana kebijakan impor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand dengan melihat kembali (crosscheck) data riil beras di daerah-daerah.

"Berdasarkan data, fakta dan masukan rekan-rekan bupati kepada dewan pengurus, maka Apkasi memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar mengkaji dengan serius kebijakan impor beras tersebut sehingga tidak merugikan petani di daerah," kata Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming dalam siaran pers yang diterima, Rabu.

Mardani yang juga menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ini juga tengah menggalakkan pembangunan sektor pertanian di daerahnya, terutama menjadikannya sebagai pusat pembibitan tanaman padi dan jagung untuk regional Kalimantan.

"Kebijakan impor merupakan upaya pemerintah yang sangat wajar dalam upaya menstabilkan harga sebuah komoditi di dalam negeri. Namun, kebijakan yang diambil ini harus benar-benar dipelajari. Kalau tidak, kebijakan impor ini justru bisa kontra produktif dan dapat memukul kondisi petani dalam negeri," ujar dia.

Hal senada juga dikemukakan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengatakan, pemerintah seharusnya mendengar suara dari para bupati yang mengetahui secara langsung kondisi komoditas beras di daerah.

Menurut dia, kebijakan impor beras itu sangat tidak berpihak kepada rakyat. "Kami jajaran pemerintah dan rakyat Kabupaten Serang berharap rencana impor beras dikaji lebih jauh terlebih dahulu," ujar Tatu Chasanah

Dia mengungkapkan kebijakan impor hanya akan memberatkan rakyatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Di Kabupaten Serang, kata Tatu Chasanah, masa panen baru akan masuk minggu ketiga Januari. Dan diperkirakan akan berlangsung selama dua tiga bulan ke depan. Sementara menurut data yang dimiliki, rata-rata produk beras atau padi di Serang selalu surplus setiap tahunnya.

Keberatan akan impor beras ini juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di Kabupaten Sergei, menurut Bupati Soekirman, mulai minggu ini masuk masa panen raya. Sementara harga beras di daerahnya pun terbilang sangat bagus, yaitu Rp5.000 per kilogram.

"Kondisi yang sangat kondusif seperti ini, dipastikan bakal rusak dengan masuknya beras impor. Oleh karena itu, kami khawatir dengan rencana impor beras tersebut," kata Soekirman.

Bupati Merangin Al Haris juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia stok beras cukup aman, dan hasil panen sawah program Pajale di Merangin cukup berhasil. Bupati Mempawah Ria Norsan juga mendukung sikap Apkasi agar sebelum kebijakan impor beras diambil benar-benar dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Sementara itu Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo berpendapat, sebagai negara agraris sangat disayangkan jika masih terus melakukan impor berbagai komoditi pertanian, terutama beras.

Keberatan impor beras juga datang dari Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras. Menurut pria yang juga merupakan Ketua MPR ini menyebut kebijakan ini merugikan petani lokal.

"Impor beras membuat harga beras lokal anjlok, petani merugi. Ini bentuk perlakuan tidak adil bagi petani. Dengan tegas kita menolaknya," kata Zulkifli dalam keterangannya. Hal itu disampaikan Zulkifli saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah Partai Amanat Nasional (Rakerwil PAN) Jawa Barat di Kota Bogor pada Rabu (17/1/2018).

Menurut pria asal Lampung ini, jika beras impor masuk pada saat panen raya akan berimbas pada jumlah stok beras. Banjir stok akan membahayakan petani lokal.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan impor 500.000 ton beras akhir Januari 2018. Beras impor itu dipasok dari Thailand dan Vietnam. Selain dari kedua negara tetangga di ASEAN itu, beras impor juga akan dipasok dari Pakistan. Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog selaku importir.

Bagi pemerintah impor beras untuk mengamankan cadangan di gudang Bulog. Dalam kondisi aman, cadangan beras di gudang Bulog harus di atas 1 Juta ton. "Ini untuk memperkuat cadangan beras kita. Agar tidak terjadi gejolak harga yang ada di daerah-daerah," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau saluran irigasi warga di Desa Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018). (Antara/detik)