RI Antisipasi Dampak Perang Dagang

Pemerintah membahas perumusan strategi dan kebijakan dalam menghadapi dampak adanya perang dagang dan kenaikan tingkat bunga Amerika Serikat.

"Kami sudah bahas hal-hal yang perlu yang akan kami usulkan tentu saja. Termasuk antisipasinya, tapi substansinya saya belum bisa jelaskan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Minggu malam.

Darmin mengatakan pembahasan tersebut telah dilakukan dengan beberapa kementerian terkait.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Hasil dan substansi dari rapat koordinasi di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian tersebut nantinya akan disampaikan pada rapat kabinet di Istana Bogor, Senin (9/7).

Ketika ditanya mengenai dampak perang dagang kepada Indonesia, Darmin tidak bersedia berkomentar. "Saya belum mau komentar dulu urusan itu," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Enggartiasto membenarkan bahwa rapat di kantor Kemenko Perekonomian membahas persiapan rapat kabinet terbatas. Ia mengungkapkan salah satu isu yang dibahas adalah mengenai ekspor dan impor.

Sebelumnya, perang dagang antara AS dan negara-negara ekonomi utama lain makin mengemuka setelah Pemerintah AS pada Jumat (6/7) mulai mengenakan tarif bea masuk baru pada impor produk China senilai 34 miliar dolar AS.

Trump menganggap China menggunakan praktik perdagangan yang "tidak adil" untuk mendapatkan keuntungan atas AS, misalnya menyangkut hukum kekayaan intelektual. Dia juga menyoroti defisit perdagangan AS dengan China.

Menurut data Biro Sensus AS, defisit perdagangan AS terhadap China mencapai 376 miliar dolar AS.

Langkah Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Dagang

Pemerintah berupaya keras untuk mengantisipasi dampak buruk akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Salah satu strategi yang tengah disiapkan adalah memacu ekspor dan mengurangi impor. Hanya, bagaimana implementasi langkah tersebut, termasuk ekspor apa akan dipacu dan impor apa saja yang akan ditekan, pemerintah masih mengidentifikasi. Rencananya pemerintah membentuk task force untuk mengawal kebijakan ini.

Antisipasi mau tidak mau harus dilakukan karena perang dagang antara AS vs China kali ini tidak main-main. Washington mulai memberlakukan tarif dagang senilai 25% terhadap USD 34 miliar (Rp488 triliun) produk impor China. Beijing pun tidak tinggal diam dan melakukan balasan. Perang dagang yang disebut terbesar dalam sejarah ekonomi dunia itu tentu berdampak pada terjadinya stagnasi ekonomi global dan memicu penurunan pasar saham.

Selain itu, banyak ekonomi negara lain secara langsung maupun tidak langsung, juga terkena dampak perang dagang tersebut, termasuk Indonesia. Secara spesifik, Indonesia juga telah menghadapi ancaman AS terkait dengan keputusan Presiden AS Donald Trump yang tengah mengambil ancang-ancang untuk mencabut beberapa tarif khusus yang diberikan Amerika kepada Indonesia, di antaranya dengan mencabut Generalized System of Preferences (GSP) produk tekstil Indonesia.

“Dengan adanya perang dagang, kenaikan suku bunga AS, kita harus menjawabnya. Jangan tanya dulu apa karena itu, baru mulai diidentifikasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah mengumpulkan semua informasi dan pemikiran untuk merumuskan apa saja yang perlu dilakukan di bidang ekspor dan impor.

“Nantinya, pemerintah akan membentuk task force untuk meningkatkan ekspor, sehingga dalam waktu tidak lama kita ingin defisit neraca perdagangannya mulai mengecil dan kita ubah menjadi positif,” imbuhnya.

Pemerintah juga mengidentifikasi impor yang bisa ditekan agar disparitas neraca perdagangan tidak terlalu besar. Namun, pemerintah akan secara hati-hati agar perlambatan impor tidak menekan pertumbuhan ekonomi. (Antara/Sindonews)