Konsensus ASEAN untuk Mengakhiri Krisis Myanmar

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai konsensus untuk membantu menangani krisis di Myanmar, pascakudeta militer terhadap pemerintah terpilih negara itu.

“Kami mengakui peran positif dan konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan penghidupan mereka, dan karena itu menyetujui "Lima Poin Konsensus",” demikian Pernyataan Ketua ASEAN (Chairman’s Statement) yang dirilis usai ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, Sabtu. Demikian hasil pantauan Parstodayid dari Antara, Ahad (25/04/2021).

KTT ASEAN yang digelar di gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, yang terselenggara atas undangan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, selaku Ketua ASEAN serta diiniasi oleh Indonesia.

Selain dihadiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah dan Presiden Joko Widodo, sejumlah pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut.

Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Selanjutnya Menteri Luar Negeri Filipina sebagai Utusan Khusus Filipina Teodoro L. Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Thailand sebagai Utusan Khusus Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Laos sebagai Utusan Khusus Laos Saleumxay Kommasith, juga Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Lima Poin Konsensus

Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN yaitu pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Selanjutnya, poin konsensus ketiga yaitu utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; serta kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Dalam pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN tahun 2021, para pemimpin juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar, termasuk adanya laporan kematian dan eskalasi kekerasan.

Selain itu, para pemimpin juga menggarisbawahi seruan pembebasan semua tahanan politik termasuk warga negara asing di Myanmar.

Warga Myanmar Tidak Puas

Orang-orang di Myanmar pada Ahad mengkritik kesepakatan antara kepala junta negara itu dan para pemimpin Asia Tenggara untuk mengakhiri krisis negara yang dilanda kekerasan tersebut, seraya mengatakan kesepakatan itu gagal memulihkan demokrasi dan meminta pertanggungjawaban tentara atas ratusan kematian warga sipil.

Tidak ada protes langsung di kota-kota besar Myanmar sehari setelah pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Jakarta, Indonesia, yang setuju untuk mengakhiri kekerasan tetapi tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal ini akan terjadi.

Tetapi beberapa orang menulis ke media sosial untuk mengkritik kesepakatan itu.

Pernyataan Pemerintah Bayangan Myanmar

Pemerintah 'bayangan' Myanmar ikut buka suara soal Hasil KTT ASEAN di Jakarta. Mereka menyambut baik seruan para pemimpin untuk diakhirinya kekerasan militer di negara bekas jajahan Inggris itu.

Juru bicara pemerintah 'bayangan' Myanmar menyambut baik seruan untuk diakhirinya kekerasan di Myanmar. Disebutkan bahwa hal itu adalah sebuah berita yang menggembirakan.

"Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)," kata Dr Sasa, yang juga menjabat sebagai Menteri Kerjasama internasional NUG yang kini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.

"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN) kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan ini." lanjutnya.