Menyimak Laporan tentang HAM di Iran; Laporan Berbau Politik

"Hak Asasi Manusia (HAM) berubah menjadi sebuah barang dan alat politik untuk menekan negara-negara independen dan tengah berkembang, seperti Iran"

Kazem Gharibabadi, deputi bidang internasional di Mahkamah Agung Iran dan sekretaris staf HAM Republik Islam Iran saat merespon laporan pelapor khusus HAM di Iran kepada PBB seraya menjelaskan poin ini mengingatkan, ketika dunia menderita ketidakadilan akibat perilaku dan kebijakan negara-negara pengklaim HAM dari Barat dan Amerika, perilisaan laporan terkait kondisi HAM di Republik Islam Iran yang justru menjadi korban pelanggaran hAM akibat langkah-langkah dari berbagai negara sepenuhnya sebuah langkah politik dan menyesatkan.

Salah satu kritikan utama terkait pandangan dan perilaku HAM Barat adalah pemanfaatan isu ini sebagai alat untuk menjustifikasi represi politik dan orientasi isu-isu HAM ke arah tujuan politik mereka.

Zahra Ershadi, wakil Iran di PBB saat menjawab laporan Javaid Rehman, pelapor khusus HAM di Iran, menilai tujuan laporan seperti ini hanya untuk pemanfaatan HAM sebagai alat melawan negara lain.

Negara seperti AS dan Kanada yang mendukung laporan seperti ini, saat mereka berbicara mengenai dukungan terhadap HAM justru di dalam masyarakatnya sendiri melakukan aksi-aksi penumpasan kejam, pembantaian warga kulit hitam, melanggar hak kaum minoritas khususnya umat Muslim, menyiksa para tahanan dan menekan para imigran di dalam perbatasan Uni Eropa dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan hukum. Negara-negara ini ketika menjadi pelanggar terbesar HAM, berani merilis pandangan terkait negara lain hanya untuk menyukseskan tujuan biasnya.

Parsa Ja'fari, pengamat politik saat mengkritik dualisme HAM Barat menyinggung poin ini bahwa jika tidak ada ambisi politik, dualisme, alat dan sikap bias terhadap HAM, maka sensitifitas dan tanggung jawab sejati dapat memilihkan kondisi kehidupan bagi setiap orang, tapi di dunia modern kita tidak menyaksikan pandangan seperti ini. Kekuatan besar dengan memanfaatkan isu HAM sebagai alat benar-benar membuat posisi HAM turun drastis.

Wajar jika laporan yang disusu dengan motif politik dan kemudian dipublikasikan telah merusak kredibilitas dan kepercayaan kepada Dewan HAM, dan lembaga ini semakin jauh dari posisi sejatinya sebagai pengawas implementasi isi piagam HAM di negara anggota PBB.

Perwakilan Republik Islam Iran di Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengkritik dikotomi ini; Menekankan komitmen Iran terhadap prinsip dan tujuan Piagam PBB, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, ia meminta semua negara untuk mengamati ketidakberpihakan dan non-selektifitas dalam menangani masalah hak asasi manusia.

Perwakilan Iran untuk PBB, mengingat penyalahgunaan mekanisme hak asasi manusia oleh negara-negara seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan Swedia, sangat mengkritik situasi hak asasi manusia di negara-negara ini dan menyerukan penyelidikan situasi hak asasi manusia di negara-negara ini.

Republik Islam Iran percaya bahwa dialog dan kerja sama berdasarkan saling menghormati dan kesetaraan adalah satu-satunya alat yang tersedia untuk memastikan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Pernyataan Sekretaris Staf Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran, serta tanggapan Iran terhadap laporan bias Pelapor Khusus PBB tentang Iran dari perspektif ini; Menjelaskan dikotomi Dewan Hak Asasi Manusia dan mengkritiknya demi kepentingan semua negara dan mempromosikan situasi hak asasi manusia di dunia. (MF)