Ini Penyebab Hambatan Negosiasi Wina menurut Presiden Iran
Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi menyatakan bahwa kelanjutan dari kebijakan gagal pemerintahan AS sebelumnya sebagai hambatan utama kemajuan negosiasi Wina yang dapat diterima.
Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi dalam kontak telpon dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida hari Rabu (9/2/2022) menekankan urgensi mempererat hubungan antara Iran dan Jepang.
"Iran dan Jepang adalah dua negara dengan peradaban dan sejarah yang mulia dan damai, yang akan memperkuat kepentingan semua bangsa," kata Presiden Raisi.
"Dengan mengenali potensi kedua negara, kita dapat mengambil langkah besar untuk memperkuat hubungan Tehran dan Tokyo," tegasnya.
Di bagian lain pernyataannya, Presiden Iran menyingggung keterikatan kepala pemerintahan AS pada kebijakan yang gagal dari pemerintahan AS sebelumnya yang saat ini menjadi hambatan utama bagi kemajuan negosiasi yang dapat diterima.
"Selain masalah perjanjian nuklir, Republik Islam Iran siap untuk meningkatkan tingkat hubungan dan kerja sama dengan negara lain, termasuk Jepang demi kepentingan bersama," papar Raisi.
Presiden Republik Islam Iran juga menekankan masalah perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di tingkat global, dengan mengatakan, "Tehran dan Tokyo dapat memainkan peran yang efektif dalam menciptakan dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia dengan memperkuat kerja sama bilateral,".
Raisi menyebut intervensi asing sebagai faktor utama dalam instabilitas di kawasan, dan menekankan perlunya menyelesaikan krisis Yaman melalui pembicaraan Yaman-Yaman.
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam percakapan telpon ini mengucapkan selamat atas peringatan kemenangan Revolusi Islam ke-43, dan mengatakan, "Saya telah melakukan perjalanan ke Tehran beberapa kali selama menjabat di kementerian luar negeri dan kepemimpinan Kelompok Persahabatan Iran-Jepang. Kini, dalam posisi sebagai perdana menteri, saya berupaya untuk mengembangkan tingkat hubungan dan mengaktifkan kapasitas kerja sama yang bisa dilakukan kedua negara,".(PH)
