Abdollahian: Perjanjian Akhir Harus Pastikan Hak dan Kepentingan Rakyat Iran
Hossein Amir Abdollahian, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menyatakan bahwa kesepakatan akhir harus memenuhi hak dan kepentingan bangsa Iran, dan kepastian pencabutan sanksi yang stabil dan efektif.
Putaran baru negosiasi difokuskan pada pencabutan sanksi yang menindas dan ilegal terhadap Iran, yang dimulai pada hari Kamis di Wina, dan berakhir pada hari Senin.
Hossein Amir Abdollahian, Menteri Luar Negeri Iran dalam percakapan telepon dengan kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell hari Senin (8/8/2022) menekankan bahwa tim perunding Iran hadir di Wina dengan tekad dan keseriusan untuk mencapai kesepakatan dan menyampaikan ide-ide konstruktif untuk menyelesaikan masalah yang tersisa dalam perundingan JCPOA.
"Pertimbangan Republik Islam Iran tentang ide-ide yang disampaikan oleh Enrique Mora, Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa telah disampaikan kepadanya, dan semua pihak diharapkan menunjukkan tekad mereka dan keseriusan untuk mencapai teks akhir perjanjian," ujar Abdollahian.
"Bersikap realistis dan menghindari posisi yang tidak konstruktif, terutama dari AS, membuka jalan untuk mencapai kesepakatan," tegasnya.
Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar negeri Uni Eropa dalam percakapan telepon ini mengungkapkan bahwa kemajuan relatif telah dicapai dalam putaran baru pembicaraan Wina, dan penilaiannya terhadap fase negosiasi ini positif.
Republik Islam Iran, sebagai negara yang bertanggung jawab, telah berkali-kali menyatakan bahwa Amerika Serikat sebagai pihak yang melanggar JCPOA, maka Washington harus kembali ke kesepakatan dengan mencabut sanksi, yang diverifikasi implementasinya oleh Tehran.(PH)
