Upaya Iran Selesaikan Krisis Yaman

Menteri Luar Negeri Iran saat bertemu dengan Juru bicara Ansarullah dan ketua delegasi juru runding pemerintah penyelamatan nasional Yaman, mengatakan, Iran senantiasa menyatakan dukungannya atas tuntutan dan keinginan rakyat Yaman.

Hossein Amir-Abdollahian Minggu (11/9/2022) saat bertemu dengan Mohammad Abdulsalam seraya menyatakan dukungan Republik Islam Iran atas perpanjangan gencatan senjata di Yaman, menilainya sebagai mukadimah untuk menerapkan perdamaian permanen dan berharap dengan pencabutan blokade Yaman sepenuhnya, kasus kemanusiaan Yaman akan dibuka.

Sementara itu, Muhammad Abdulsalam seraya mengkritik implementasi yang tidak lengkap dari unsur utama gencatan senjata dan komitmen buruk pihak seberang, menilai sangat penting untuk memenuhi isu kemanusiaan rakyat Yaman untuk memajukan segala bentuk perdamaian yang adil di negara ini.

Pencabutan blokade kemanusiaan rakyat Yaman dan penerapan gencatan senjata serta dihentikannya perang di negara ini, termasuk hal-hal yang senantiasa menjadi agenda Republik Islam Iran sejak agresi militer koalisi pimpinan Arab Saudi dan blokade darat, udara dan laut Yaman pada Maret 2015.

Faktanya, Iran merupakan negara pertama yang sejak awal perang di Yaman menyatakan, solusi krisis Yaman adalah solusi politik. Selain itu, Iran mengajukan prakarsa empat butir mencakup gencatan senjata, mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan, pencabutan sanksi, dialog seluruh faksi dan kelompok Yaman serta pembentukan pemerintahan nasional yang inklusif untuk menyelesaikan krisis Yaman.

Republik Islam Iran juga terus melanjutkan konsultasi dengan negara lain dan menindaklanjuti masalah ini di forum-forum internasional termasuk PBB, dan menekankan bahwa gencatan senjata saja tidak cukup untuk menyelesaikan krisis Yaman, karena langkah-langkah penyempurna lain, khususnya pencabutan blokade harus dilakukan, sehingga terbuka peluang bagi pengiriman bantuan kemanusiaan serta kebutuhan rakyat Yaman.

Ketika rakyat Yaman sangat membutuhkan makanan dan bahan bakar, aliansi Saudi selain mencuri jutaan barel minyak dari Yaman, juga mengobarkan krisis bahan bakar di negara Arab miskin ini dengan mencegat dan mengganggu masuknya kapal pengangkut bahan bakar ke Yaman. Misalnya, koalisi Saudi selama bulan Agustus hingga September telah mencegat dan menyita 13 kapal pengangkut bahan bakar, meski kapal-kapal tersebut memiliki ijin dari PBB.

Essam al-Mutawakil, juru bicara perusahaan minyak Yaman seraya menjelaskan bahwa koalisi Saudi mencegah masuknya kapal-kapal pengangkut bahan bakar ke pelabuhan Yaman mengatakan, PBB tidak melakukan apa pun untuk mencabut blokade Yaman.

Sabotase dan pelanggaran harian gencatan senjata oleh agresor ke Yaman menunjukkan bahwa koalisi Saudi tidak mematuhi isi perjanjian gencatan senjata, dan PBB juga tidak bersedia mengambil langkah untuk menekan koalisi ini.

Koalisi agresor yang gagal meraih ambisinya melalui perang fisik dan terus menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Yaman, serta bahkan terpaksa menerima kesepakatan gencatan senjata, terus melanjutkan perang ekonomi dan meningkatkan krisis kemanusiaan di Yaman dengan menolak mencabut blokade terhadap negara Arab miskin ini.

Sementara itu, agresi militer dan berlanjutnya blokade Yaman telah menimbulkan kerugian dan korban besar serta berujung pada hancurnya infrastruktur negara ini. Kini rakyat Yaman menghadapi masalah utama seperti makanan, air bersih dan kesehatan. UNICEF baru-baru ini menyatakan, sekitar 12 juta anak di Yaman membutuhkan bantuan segera, negara ini berada di bawah cengkeraman sebuah krisis makanan yang mengerikan dan kini semakin parah.

Oleh karena itu, Republik Islam Iran meyakini bahwa perealisasian gencatan senjata permanen tergantung pada pencabutan penuh sanksi di Yaman. Artinya, blokade kemanusiaan harus dicabut penuh sehingga isu kemanusiaan di negara ini dapat ditindaklanjuti. Menlu Iran seraya merujuk pada kondisi sulit kemanusiaan 20 juta perempuan, pria dan anak-anak Yaman menegaskan, "Kelanggengan gencatan senjata sementara di Yaman tergantung pada pencabutan penuh blokade kemanusiaan di negara ini." (MF)