Pars Today

Wakil tetap Republik Islam Iran di Jenewa mengatakan, resolusi Majelis Umum PBB yang berdasarkan resolusi tersebut, laporan Sekretaris Jenderal tentang situasi hak asasi manusia di Iran disampaikan kepada sesi ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia, disetujui dengan tujuan politik dan tidak adil dari para pendirinya.

Menurut laporan Jumat (23/6/2023) Iran Press, Ali Bahreini, wakil tetap Iran di Jenewa mengatakan, resolusi Majelis Umum PBB yang berdasarkan resolusi tersebut, laporan Sekretaris Jenderal tentang situasi hak asasi manusia di Iran disampaikan kepada sesi ke-53 Dewan Hak Asasi Manusia, disetujui dengan tujuan politik dan tidak adil dari para pendirinya.

Seraya menjelaskan resolusi seperti ini tujuannya bukan untuk membantu peningkatan HAM, dan laporan seperti ini oleh sekjen PBB pada dasarnya sangat mahal, tidak logis, tidak penting dan tidak profesional, Ali Bahreini menjelaskan, sebuah laporan independen dan netral harus merefleksikan fakta berdasarkan bukti dan saksi yang kredibel.

Mengacu pada klaim laporan bahwa interaksi Iran berdasarkan kewajiban hak asasi manusia internasional negara itu terbatas dan tingkat implementasi rekomendasi mekanisme hak asasi manusia internasional oleh Iran rendah, duta besar dan perwakilan tetap Iran di Jenewa mengatakan, perilisan klaim seperti ini dengan baik menunjukkan kondisi memihak dan evaluasi bias serta tidak adil.

"Klaim ini yang menyatakan sanksi tidak mencakup rakyat Iran, dan sekedar menarget sektor-sektor di Iran adalah tidak benar, dan tidak menunjukkan kondisi kerasnya dan kesulitan yang ada akibat sanksi tak manusiawi terhadap rakyat Iran," papar Bahreini.

Wakil tetap Iran di Jenewa menjelaskan, klaim ini bertentangan dengan dokuman dan laporan PBB serta pengakuan negara-negara yang menjatuhkan sanksi. (MF)