Seruan Implementasi JCPOA dari PBB

Ban Ki-moon, Sekjen PBB hari Rabu (20/7) meminta kekuatan dunia untuk menjalankan komitmennya terhadap kesepakatan nuklir bersejarah dengan Tehran supaya mewujudkan kepentingan rakyat Iran secara lebih jelas dan kelihatan.

Reuters melaporkan, Ban Ki-mon dalam statemennya menegaskan bahwa Iran belum memperoleh manfaat penuh dari penurunan sanksi terhadap Tehran. Sekjen PBB dalam laporan pertamannya yang disampaikan di sidang Dewan Keamanan menyinggung pengaduan Iran atas pembatasan mengenai visa dan penyitaan aset bank sentral Iran di AS, dan juga pencabutan penuh sanksi terhadap negara ini.

Tapi, statemen Sekjen PBB tersebut dikritik AS. Duta Besar AS di PBB, Samantha Power dalam sidang Dewan Keamanan mengatakan, Washington menentang keras sebagian laporan tersebut. Power menegaskan, Dewan Keamanan PBB tidak memberikan wewenang kepada Ban Ki-mon untuk menyampaikan laporan mengenai pengaduan Iran tentang penurunan sanksi dalam kerangka kesepakatan nuklir.

Ban Ki-moon dalam laporan yang disampaikan hari Rabu kembali meminta AS bertindak lebih untuk memperjelas batas penurunan sanksi dan mendorong kesepakatan bisnis.

Perbankan Eropa meminta jaminan dari AS supaya tidak dijatuhi sanksi kembali karena menjalin hubungan perdagangan dengan Iran.

Dalam situasi demikian, AS tampaknya berambisi untuk melanjutkan sanksi terhadap Iran, yang menunjukkan kinerja negatif Washington terhadap komitmennya dalam implementasi JCPOA. 

Tampaknya, masalah ini tidak bisa dilepaskan dari friksi politik di dalam negeri AS sendiri. Terkait hal ini, Partai Republik dalam programnya mengenai JCPOA menyatakan, "Kami memandang penting kesepakatan antara pemerintah [AS] dengan Iran mengenai pencabutan sanksi internasional adalah sebuah kesepakatan personal antara presiden dan mitranya dalam perundingan. Masalah tersebut bukan sebuah kewajiban bagi presiden AS selanjutnya".

Dari pernyataan ini jelas sekali posisi JCPOA dalam pemerintahan AS selanjutnya setelah pemilu presiden. Pastinya, pengaruh lobi Zionis begitu kental di arena kompetisi pemilu AS mendatang.

Setahun lalu, Dewan Keamanan PBB meratifikasi resolusi no.2231. yang mengakui JCPOA, dan menjadikannya sebagai sebuah komitmen organisasi internasional itu. Dalam laporan Sekjen PBB disebutkan bahwa semua pihak harus mematuhi komitmennya masing-masing terhadap JCPOA.

Iran berharap PBB mengambil sikap tegas terhadap kelalaian AS dan sejumlah negara anggota kelompok 5+1 terhadap implementasi JCPOA. Berkaitan dengan masalah ini, Sergei Ryabkov, wakil menlu Rusia dan juru runding senior Moskow dalam perundingan antar Iran dan kelompok 5+1 pada hari Rabu (15/7) memandang serius masalah pengaduan Iran terhadap kelalaian AS atas implementasi JCPOA. Ryabkov menegaskan, Moskow akan mengkaji pengaduan Iran terhadap Uni Eropa dan AS, karena mereka tidak menjalankan komitmennya atas JCPOA.

Jelas kiranya berlanjutnya JCPOA bergantung atas implementasi komitmen bersama. Republik Islam Iran menegaskan, Jika pihak lawan tidak menjalankan komitmennya, maka Tehran pun akan mengambil tindakan setimpal.

Berdasarkan ketetapan parlemen Iran, ada jalan kembali di jalur JCPOA. Apabila pihak lawan tidak mematuhi komitmennya, maka Iran akan melepaskan kesepakatan tersebut. Meskipun Sekjen PBB tidak memainkan peran penting dalam implementasi penuh JCPOA, tapi kini setelah setahun berlalu, ban Ki-moon menegaskan urgensi implementasi JCPOA. Sebab, penundaan pelaksanannya tidak menguntungkan satu pihak pun, apalagi publik internasional.(PH)