Baghaei: Netralitas IAEA Dikorbankan, Kini Jadi Kaki Tangan Perang Agresi

Pars Today - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan: Pengorbanan netralitas Badan Energi Atom Internasional (IAEA) demi agenda-agenda politik telah mengubah lembaga pengawas ini menjadi kaki tangan untuk membenarkan perang agresi.

Menurut laporan Pars Today yang mengutip Kantor Berita IRIB, Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam sebuah pesan di platform X tentang kinerja Direktur Jenderal IAEA terkait masalah nuklir Iran, menulis: "Direktur Jenderal IAEA telah mengubah pelaporan teknis dari lembaga yang kredibilitasnya bergantung pada keahlian teknis, netralitas, dan independensi tindakannya, menjadi pembenaran politik untuk perang agresi."

Ia menambahkan: "Ketika laporan-laporan IAEA, alih-alih menghilangkan ambiguitas, berubah menjadi penyedia bahan bakar bagi produksi narasi ancaman dan pembentukan berkas politik serta hukum terhadap suatu negara, batas antara 'pengawasan teknis' dan penciptaan landasan bagi agresi militer, hilang secara berbahaya."

Baghaei menegaskan: "Masalah ini tidak terbatas pada tercorengnya kredibilitas IAEA atau Direktur Jenderalnya; tetapi yang hilang adalah aset paling berharga dari IAEA, yaitu kredibilitasnya sebagai otoritas yang netral dan independen. Ketika kredibilitas teknis dan institusional IAEA dikorbankan demi agenda-agenda politik, IAEA berubah menjadi alat untuk membuat agresi tampak rasional dan memfasilitasinya."

Kementerian Luar Negeri Iran menekankan: "Ini adalah kegagalan institusional yang mendalam. Lebih buruk lagi, situasi ini mengubah IAEA menjadi kaki tangan untuk menciptakan landasan politik bagi perang ilegal dan opsional; perang yang dilakukan sejalan dengan ambisi dan keserakahan rezim genosida yang masih menjadi penghalang utama bagi terciptanya Asia Barat yang bebas dari senjata pemusnah massal."

Baghaei mengatakan: "Lembaga yang bertugas membantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tidak boleh menjadi bagian dari rantai produksi dalih untuk perang."

Ia menambahkan: "Dalam menilai tanggung jawab agresi militer dan kejahatan perang, tuntutan akuntabilitas tidak dapat dibatasi hanya pada mereka yang memerintahkan serangan atau secara pribadi melaksanakan serangan ilegal tersebut. Tanggung jawab juga harus mencakup mereka yang secara sadar membantu pembentukan dalih politik dan hukum untuk membenarkan agresi."

Baghaei menekankan: "Mereka yang menyajikan penilaian-penilaian yang keliru sebagai dasar yang kredibel untuk tindakan-tindakan koersif dan dengan demikian menyediakan landasan serta panggung bagi agresi atau membuatnya tampak sah, tidak dapat melepaskan diri dari beban tanggung jawab atas konsekuensinya." (MF)