Iran Kecam Rencana Pembangunan Distrik Baru Zionis

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengecam Rancangan Undang-Undang baru rezim Zionis Israel untuk membangun distrik Zionis di Tepi Barat

Bahram Qassemi dalam pernyatannya, Jumat (9/12/2016) mengatakan, pembangunan distrik di Palestina pendudukan bertentangan dengan prinsip dan ketentuan yang diterima masyarakat internasional, terutama hukum Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter internasional.

Sebelumnya, Knesset (parlemen) rezim Zionis menyetujui RUU untuk "melegitimasi" pembangunan 4.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Keputusan ini merupakan kebijakan dalam konteks skema ekspansionis dan agresif Israel.

Jubir Kemlu Iran menegaskan, para penanggung jawab tindakan tersebut telah melakukan pelanggaran besar terhadap hukum internasional dan harus dituntut.

"Pembangunan distrik (Zionis) adalah penghambat serius bagi terealisasinya hak untuk menentukan nasib rakyat Palestina," ujarnya seperti dilansir IRNA.

Qassemi menegaskan, semua pemerintah dan lembaga internasional harus menggunakan semua sarana yang tepat untuk memaksa rezim Zionis mematuhi aturan dan prinsip-prinsip internasional.

Ia menuntut semua pemerintah, PBB dan lembaga-lembaga terkait untuk tidak hanya mengeluarkan kecaman verbal dan tanpa tindakan praktis dan mendesak mereka untuk secepatnya melakukan intervensi guna mencegah kelanjutan aktivitas anti-kemanusiaan dan ilegal rezim Zionis serta menghalangi pembangunan distrik-distrik baru di Palestina. (RA)