Lobi Rouhani dan Erdogan

Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani dan sejawatnya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan Sabtu (9/9) malam bertemu di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Astana, Kazakhstan.

KTT OKI di Astana meski digelar dengan tema kerja sama negara-negara Islam di bidang teknologi nano, namun tak diragukan lagi isu-isu kekinian yang mempengaruhi nasib kawasan dan dunia Islam memiliki nilai besar dan isu ini tidak dapat diabaikan.

KTT ini digelar di Astana ketika kawasan dan dunia Islam berada di fase sensitif. Berlanjutnya perang melawan kelompok teroris Daesh dan pentingnya koordinasi oleh negara-negara kawasan demi melawan gerakan disintegrasi termasuk isu penting yang tidak boleh dilupakan.

Di sisi lain, dunia Islam membutuhkan langkah-langkah signifikan negara-negara Islam dalam menyikapi peristiwa menyakitkan yang tengah terjadi di Myanmar. Sejak 25 Agutus hingga kini, menyusul gelombang baru kekerasan oleh militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di provinsi Rakhine, barat negara itu, tercatat 6.334 Muslim Rohingya terbunuh dan 8.349 lainnya terluka. Apa yang terjadi di Myanmar bukan peristiwa sementara, tapi sebuah konspirasi sistematis.

Ali Akbar Velayati, sekjen Majelis Dunia Kebangkitan Islam di statemennya menyatakan, "Rencana rezim Zionis Israel untuk membersihkan wajah zalimnya dan pembantai anak serta menyebarkan budaya kezaliman terhadap anak-anak, manula dan manusia tak berdosa dengan koordinasi pemerintah Myanmar mengindikasikan sebuah kejahatan mengerikan dan terorganisir terhadap Muslim tertindas Rohingya."

Realita mengerikan, namun sistematis di Myanmar tak diragukan lagi membuat tanggung jawab berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan HAM, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional semakin berat.

Laman Institut Hubungan Internasional dan Strategis Iris yang bermarkas di Perancis yang menganalisa berbagai fenomana dan transformasi politik serta sosial di dunia dalam artikelnya berjudul  "Apakah nasib Muslim Rohingya indikasi lemahnya kekuasaan Aung San Suu Kyi?" menulis, sangat disayangkan kondisi kehidupan masyarakat Muslim Rohingya sejak berkuasanya Suu Kyi tidak membaik, bahkan terus memburuk. Realitanya adalah pemerintah yang berkuasa saat ini di Myanmar tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pembantaian, kekerasan dan penyiksaan terhadap Muslim Rohingya.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif beberapa hari lalu di suratnya kepada Sekjen PBB, Antonio Guterres seraya memperingatkan berlanjutnya kekerasan sistematis terhadap Muslim Rohingya menulis, masyarakat dunia khususnya PBB harus melakukan tindakan segera.

Namun tak diragukan lagi peran negara-negara Islam dalam membela hak Muslim Rohingya harus lebih dominan sehingga mereka mampu meraih kesatuan sikap dan berpengaruh terkait kejahatan terhadap saudara mereka yang tertindas di Myanmar. (MF)