Iran Desak PBB Berhenti Mengistimewakan Israel
-
Duta Besar Iran untuk PBB, Gholamali Khoshroo.
Perwakilan Tetap Iran untuk PBB menegaskan kembali solidaritasnya dengan rakyat Palestina, dan mengatakan pendudukan Israel atas tanah Palestina adalah sumber bagi semua konflik di Timur Tengah.
Dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi Timur Tengah, Kamis (26/4/2018), Duta Besar Iran untuk PBB, Gholamali Khoshroo menambahkan, teater politik AS dan Israel tidak dapat menutupi kebijakan agresif dan ekspansif rezim ini, dan perilakunya terhadap negara-negara tetangga sebagai sumber utama ancaman bagi perdamaian dan keamanan di kawasan.
"Setiap kali kita bertemu di sini, kami menerima laporan tentang pemukiman ilegal atau kebijakan agresif yang dilakukan oleh rezim Apartheid Zionis. Israel sekarang bekerja siang dan malam untuk menghapus hak apapun bagi warga Palestina dan mempertahankan pendudukan," ujarnya.
Dia memaparkan bahwa sebagai dampak dari pembunuhan massal baru-baru ini di Jalur Gaza, puluhan warga sipil Palestina yang tidak bersenjata telah gugur dan ribuan lainnya terluka.

"Jelas bahwa serangan dan pembunuhan ganas ini direncanakan dan disengaja. Mereka yang mendukung dan membiarkan rezim Zionis melakukan kejahatan semacam ini juga berlumuran darah orang-orang Palestina di tangannya," tegas Khoshroo.
Menurutnya, kebijakan mengistimewakan Israel sudah harus diakhiri jika Dewan Keamanan serius untuk membangun perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.
"Impunitas rezim Zionis telah dinikmati untuk waktu yang lama dan mustahil jika tanpa dukungan yang diterimanya dari AS dan kelompok kepentingan tertentu," jelasnya.
Di bagian lain, Khoshroo mengatakan penetapan sepihak status al-Quds al-Sharif dan pemindahan kedutaan AS ke kota ini, adalah contoh lain dari kebijakan yang memperburuk krisis.
"Langkah ini benar-benar bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB yang relevan," tandasnya.
"Iran menegaskan kembali dukungannya yang kuat untuk hak-hak rakyat Palestina yang sah dan tidak dapat dicabut, termasuk penentuan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka Palestina dengan ibukota al-Quds," tutup Khoshroo. (RM)