Kunjungan Hassan Rouhani ke Kazakhstan

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelima para pemimpin negara pesisir Laut Kaspia digelar Ahad (12/8) di kota Aktau, Kazakhstan.

Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani Ahad pagi sebelum bertolak dari Tehran ke Kazakhstan seraya mengisyaratkan kapasitas dan peluang negara-negara pesisir Kaspia untuk menggalang kerja sama mengatakan, KTT pemimpin negara pesisir Laut Kaspia merupakan salah satu pertemuan sangat penting terkait laut ini.

Hassan Rouhani seraya menjelaskan bahwa Laut Kaspia memiliki cadangan minyak dan gas yang dapat menjadi faktor kemajuan menjelaskan, kerja sama antar negara di bidang eksplorasi , pemanfaatan dan swap minyak dan gas termasuk isu yang senantiasa dikaji neagra-negara pesisir Laut Kaspia.

Agenda terpenting KTT pemimpin negara pesisir Laut Kaspia adalah menandatanagni statemen bersama serta dokumen penting dan strategis kerja sama di Kaspia.

Setelah 25 tahun upaya, para pemimpin negara pesisir Laut Kaspia (Iran, Rusia, Republik Azerbaijan, Turkmenistan dan Kazakhstan semakin dekat menandatangani konvensi hukum laut dan enam kesepakatan serta protokol lainnya.

Salah satu draf konvensi hukum maritim adalah berkaitan dengan angkatan laut di Laut Kaspia di mana menurut butir ketiga draf tersebut kehadiran kapal perang dan kapal militer asing di Laut Kaspia dilarang. Poin lain adalah pipa bawah air untuk pengiriman minyak dan gas.

Berdasarkan butir 14 draf Konvensi Hukum Maritim, negara-negara pesisir Laut Kaspia memasang pipa pengiriman energi di laut, dengan syarat mendapat ijin dari negara yang dilalui pipa tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif hari Sabtu di Aktau mengatakan, konvensi ini menentukan batasan lapisan permukaan dand alam serta menentukan garis awal serta mekanismenya yang belum dilakukan dan diserahkan ke kesepakatan terpisah di masa mendatang.

Zarif optimis bahwa negara pesisir Laut Kaspia dalam waktu dekat juga akan menyelesaikan kasus ini. Seraya menekankan bahwa penandatanagann konvensi ini bukan akhir dari seluruh perundingan dan langkah-langkah yang diambil terkait Laut Kaspia, Zarif mengungkapkan, keputusan ini sejatinya titik balik danawal untuk melaksanakan kesepahaman, pengawasan implementasi, serta wal perundingan untuk menandatangani kesepakatan baru serta penting.

Sejak tahun 1992 hingga kini telah digelar pertemuan di berbagai level dan telah diraih sejumlah kemajuan di bidang ini. Namun mengingat friksi yang terjadi selama beberapa dekade lalu antara negara-negara pesisir Laut Kaspia, proses perundingan ini berjalan alot.

Afshar Soleimani, mantan dubes Iran untuk Azerbaijan seraya mengisyaratkan kontrak tahun 1921 dan 1940 di era Uni Soviet terkait Laut Kaspia mengatakan, meski sejak awal prinsip utama adalah kesepakatan kolektif, namun sejumlah negara pesisir Laut Kaspia dengan pendekatan bilateral telah mengumumkan kesepakatan. Misalnya Rusia di tahun 1998 menjalin kontrak dan kesepakatan dengan Kazakhstanterkait penentuan sumber lapisan bawah yang mereka klaim. Republik Azerbaijan dan Kazakhstan juga menandatangani dokumen terkait garis tengah yang telah ditentukan.

Iran dan negara-negara pesisir Laut Kaspia memiliki peluang dan kepentingan bersama di laut ini. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan benar. Negara pesisir Kaspia harus secepatnya mencapai hasil yang disepakati seluruh negara terkait konvensi hukum laut. Dari perspektif ini, KTT Kazakhstan kali ini menjadi pendorong bagi dimulainya gerakan penting dalam kasus ini. (MF)