Negara Lain Tidak Berhak Mendikte Iran !

Bahram Ghassemi, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran telah membantah kabar bahwa Eropa menetapkan syaraat untuk meluncurkan Saluran Keuangan Khusus SPV, seraya menyatakan, "Iran bukan negara, dimana negara lain menentukan syarat kepadanya."

Ghassemi hari Ahad (30/12) dalam sebuah pernyataan mencatat penundaan Uni Eropa terkait upaya meluncurkan saluran keuangan khusus (SPV) UE dengan Iran seraua mengingatkan, "Iran belum tentu mengikuti saluran dan mekanisme tersebut dan telah melakukan berbagai pekerjaan, serta untungnya, itu berada dalam situasi yang relatif menguntungkan."

Sementara itu, Jubir Kemenlu Iran menyatakan harapan bahwa Eropa, sekalipun tidak mampu secara resmi mengumumkan peresmian saluran keuangan khusus di waktu yang ditentukan, dapat terus bergerak di jalur ini dan memenuhi kewajibannya.

Perdebatan tentang dibentuknya mekanisme keuangan antara Iran dan Uni Eropa setelah Amerika Serikat keluar dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan dengan desakan dan kepentingan mayoritas negara di dunia, terutama tiga negara Eropa (Jerman, Inggris dan Perancis) agar Iran tetap berada dalam JCPOA.

Diharapkan bahwa mekanisme keuangan ini akan dibentuk sebelum November, ketika fase kedua sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dilanjutkan, tetapi mekanisme ini belum dilaksanakan oleh Uni Eropa.

Pertanyaan yang sekarang muncul adalah mengapa Eropa menunjukkan kelemahan dalam membentuk saluran keuangan dan apakah alasan penundaan ini hanyalah ketakutan akan sanksi Amerika Serika? Special Purpose Vehicle (SPV) adalah sistem yang dirancang untuk melanjutkan kerjasama perdagangan UE-Iran bahkan dengan adanya sanksi AS. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menciptakan saluran keuangan sebagai penerus SWIFT dan untuk menghapus dolar dari alat bayar perdagangan. Karena perusahaan Eropa dapat berdagang dengan Iran tanpa menggunakan saluran keuangan internasional konvensional dan dikenai sanksi dan denda berat dari Amerika Serikat. Namun sejauh ini belum ada negara yang menyelenggarakan SPV.

Terlepas dari ketergantungan ekonomi Eropa pada Amerika Serikat, beberapa pengamat politik percaya bahwa Eropa juga mengejar tujuan AS yang sama dalam melakukan negosiasi multilateral tentang masalah rudal dan regional. Beberapa ucapan lalu dari Presiden Perancis menjelaskan tentang sikap ini.

Emmanuel Macron, Presiden Perancis dalam sebuah wawancara dengan televisi France 24 bulan Oktober lalu mengatakan, "Melingkari Iran dengan kebijakan yang mengikat adalah apa yang selalu saya tekankan. Bagi saya, strategi dengan Iran didasarkan pada empat prinsip; mempertahankan kesepakatan nuklir, mengelola kegiatan nuklir Iran setelah 2025 (akhir JCPOA), mengendalikan kegiatan rudal balistik Iran dan kemampuan untuk menangani pengaruh Iran di kawasan."

Abdul-Reza Faraji Rad, mantan Duta Besar Iran untuk Norwegia mengatakan, "Mengingat kenyataan bahwa beberapa bulan telah berlalu sejak keputusan Trump menarik Amerika Serikat dari JCPOA, jika hanya masalah yang terkait dengan diskusi teknis dari mekanisme ini, itu harus diselesaikan sampai hari ini. Tetapi kegagalan untuk menciptakan SWIFT Euro memiliki alasan politik."

Kinerja Eropa telah menciptakan kemungkinan bahwa mekanisme keuangan ini tidak akan tersedia dalam waktu dekat. Beberapa bahkan percaya bahwa Eropa akan menghabiskan waktu dan menjaga Iran pada komitmen JCPOA. Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa tanpa ada jaminan bagi kepentingan Republik Islam Iran di JCPOA, tidak mungkin melanjutkan situasi yang ada.

Dengan demikian, jika masalah Eropa hanya tekanan Amerika Serikat, maka akan diharapkan bahwa mereka akan mampu mempertahankan identitas Eropa. Karena Iran bukan negara, dimana negara lain menentukan syarat kepadanya.