Menelisik Pertemuan Zarif dan Kerry
Menteri Luar Negeri AS mengatakan Washington tidak akan menghalangi bank maupun perusahaan asing yang menjalin hubungan perdagangan dengan perusahaan Iran, dan mereka bukan bagian dari sanksi.
John Kerry dalam pertemuan dengan Menlu Iran, Mohammad Javad Zarif meminta institusi finansial asing yang memiliki pertanyaan supaya disampaikan langsung kepada pejabat AS.
"Mereka mengira sesuatu yang dilarang akan selamanya dilarang. Mereka tidak boleh lagi berpandangan bahwa larangan transaksi dengan Iran bagi perusahaan-perusahaan AS, maka akan dilarang juga untuk perusahaan-perusahaan asing di [negara] lain," ujar Kerry.
Statemen Kerry tersebut memicu penilaian beragam dari pihak media dan politik berkaitan dengan kesepakatan nuklir Iran.
Para pengamat memandang implementasi rinci Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) sebagai alat terbaik untuk membuktikan kebenaran statemen menlu AS.
Berbagai fakta menunjukkan AS menjegal penerapan JCPOA, dan juga memaksa Eropa sebagai sekutunya supaya menjauh dari Tehran.
Dengan mempertimbangkan sepak terjang tidak bertanggung jawab Washington selama ini, Menlu Iran berharap statemen terbaru Kerry tersebut bisa meredam kekhawatiran Eropa mengenai sepak terjang AS.
Sebelumnya, Zarif dalam konferensi pers bersama dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini yang mengunjungi Iran belum lama ini, mengatakan, "Sangat penting bagi semua pihak, terutama AS supaya mematuhi komitmennya bukan hanya di atas kertas saja, tapi implementasinya, dan mengatasi hambatan yang ada, terutama di bidang perbankan."
Realitasnya, sejumlah negara Barat, yang berada dalam pengaruh AS menghadapi masalah ketika menjalin hubungan dengan Iran. Terkait hal ini, Marietje Schaake, salah seorang pejabat parlemen Eropa mengungkapkan, "Eropa menjadi tawanan politik AS. Kami telah berunding untuk mencapai kesepakatan nuklir. Tapi kini, AS menjegal penerapannya."
Pasca tercapainya kesepakatan nuklir kelompok 5+1 dan Iran, pemerintah AS menyiapkan agenda untuk menekan Iran dan menghindari penerapan JCPOA.
Terkait hal ini pengadilan federal AS hari Rabu, 20 April 2016 menegaskan bahwa pengadilan AS bisa menggunakan aset Iran yang dibekukan untuk membayar ganti rugi terhadap korban terorisme.
Fakta ini bertentangan dengan statemen Menlu AS. Meskipun AS termasuk pihak yang menjalin kesepakatan nuklir dengan Iran, tapi di lapangan Washington melanggarnya. Kerry mengatakan, sanksi yang tersisa dari AS terhadap Iran karena uji coba rudal balistik negara ini, dan juga masalah sebelumnya mengenai HAM dan dukungan terhadap terorisme. Menurut Menlu AS, sepak terjang Iran menyebabkan pengusaha ragu untuk memasuki pasar Iran.
Dengan mempertimbangkan rekam jejak kelam Gedung Putih terhadap Iran, para pengamat menilai sulit mempercayai pemerintahan Obama dalam masalah ini. Sebab, menilai sepak terjang AS harus mengkaji kontak dan pertemuan diplomatik para pejabat tinggi di tingkat PBB di News York, Jenewa dan Wina.
Iran dan kelompok 5+1 memiliki koordinasi dan penerapan JCPOA sejauh ini melalui komisi khusus yang dibentuk bersama untuk mengawasi implementasinya. Oleh karena itu, bersamaan dengan pertemuan Kerry dan Zarif di New York, digelar pula perundingan antara Iran dan kelompok 5+1 di tingkat deputi menlu. (PH)
