Amerika Tinjauan dari Dalam, 1 Juli 2023

Ada sejumlah hal penting terjadi selama sepekan terakhir di Amerika Serikat (AS), termasuk pengakuan mengenai kebohongan atas invasi militer ke Irak.

Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan bahwa invasi ke Irak didasarkan pada kebohongan.

Pada tanggal 20 Maret 2003, George W. Bush, Presiden Amerika Serikat, memerintahkan serangan ikegal ke Irak tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB dengan keterlibatan perdana menteri Inggris, Tony Blair. Setelah itu, pasukan Amerika dan Inggris melancarkan perang besar-besaran yang menghancurkan Irak dan menewaskan ribuan orang di negara ini.

John Kerry yang menjabat sebagai menteri luar negeri AS di era Presiden Barack Obama dalam statemen hari Senin (26/6/2023) menegaskan bahwa perang Irak tahun 2003 didasarkan pada kebohongan bahwa Baghdad diam-diam memiliki senjata pemusnah massal.

John Kerry, yang sekarang menjadi perwakilan khusus AS untuk perubahan iklim, mencatat bahwa orang-orang pada saat itu tidak mengetahui fakta bahwa dokumen yang diterbitkan yang menjadi dasar perang di Irak adalah dokumen palsu.

Penghancuran fasilitas produksi senjata pemusnah massal adalah salah satu pembenaran utama dimulainya perang di Irak oleh Amerika Serikat dan Inggris. Namun terlepas dari klaim badan intelijen kedua negara ini, tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan di Irak.

Pelosi: Trump Serius Bahayakan Keamanan Nasional AS

Mantan ketua DPR Amerika Serikat terkait dakwaan kejahatan Trump mengatakan, "Jika ia dipastikan bersalah dalam penyelidikan dokumen rahasia, maka Trump secara serius membahayakan keamanan nasional kita."

Nancy Pelosi saat diwawancarai MSNBC memperingatkan terkait keseriusan dakwaan yang dilontarkan kepada Mantan presiden Donald Trump dan potensi dampak global bagi anggota komunitas intelijen AS.

"Jika Trump terbukti bersalah dalam penyelidikan kasus dokumen rahasia, maka ia secara serius membahayakan keamanan nasional kita; Namun demikian selama kesalahannya belum terbukti, maka ia tidak bersalah," papar Pelosi.

Menurut Pelosi, sikap Trump terkait dakwaan dan pelanggarannya di kasus dokumen rahasia sebuah bentuk tidak menghormati sistem peradilan.

Menurutnya, Trump telah didakwa atas 37 tuntutan pidana federal terkait dengan menahan dokumen rahasia, menghalangi penyelidikan federal, dan sengaja menahan informasi keamanan nasional.

Trump juga dituduh dalam dakwaan menahan dokumen sensitif dari pengacaranya dan pejabat federal.

Senator Republik Minta Biden Dimakzulkan

Senator kubu Republik menilai pertukaran pesan antara Hunter, putra Presiden AS, Joe Biden dan seorang pengusaha Cina sebagai penyalahgunaan kekuasaan, dan ia menginginkan pemakzulan Biden.

Berdasarkan berkas pengadilan, Hunter Biden di tahun 2017 dan 2018 memiliki pendapatan lebih dari 1,5 juta dolar wajib pajak, dan ia harus membayar pajak sebesar 100 ribu dolar, tapi ia menolak.

Pejabat pengadilan AS baru-baru ini menyatakan bahwa mereka setuju untuk mengesampingkan tuntutan Hunter Biden atas senjata api ilegal sebagai imbalan atas pengakuan bersalahnya atas dua pelanggaran yang disengaja karena tidak membayar pajak penghasilannya di pengadilan.

Menurut Fox News, Senator Texas Ted Cruz setelah tuduhan yang dilontarkan Internal Revenue Service (IRS) terkait penyidikan Hunter Biden kepada Kongres mengatakan bahwa putra presiden meminta ayahnya menekan mitra bisnisnya dari Cina melalui medsos whatsapp, dan mengklaim bahwa Biden secara pribadi mengetahui masalah ini. Ia menilai bukti ini cukup untuk memakzulkan Biden.

"WhatsApp memberikan bukti langsung tentang penyalahgunaan kekuasaan Joe Biden untuk memperkaya putranya dan dirinya sendiri. Tetapi Jaksa Agung AS Merrick Garland telah memblokir penyelidikan atas pesan-pesan di WhatsApp. Garland, bagaimanapun, membantah terlibat dalam kasus ini," papar Ted Cruz.

Senator Republik ini menjelaskan bahwa pesan-pesan ini dengan jelas menunjukkan pengiriman jutaan dolar ke rekening Joe Biden dan putranya dari pihak Cina dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Sebelumnya Lauren Boebert, wakil Republik di Kongres AS mengonfirmasi penyerahan draf ke Kongres untuk pemakzulan Biden dengan dakwaan menginjak-injak konstitusi dan memicu kekacauan di perbatasan Meksiko.