Pars Today

Penggunaan isu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai alat politik dan kebijakan standar ganda di bidang HAM telah berubah menjadi sebuah tradisi baru di dunia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Mousavi mengutuk penerbitan resolusi tentang situasi HAM di Iran pada sidang Dewan HAM PBB ke-43.

"Resolusi yang diperkenalkan oleh Swedia dan didukung oleh beberapa negara Barat, didasarkan pada pendekatan yang diskriminatif, subjektif, konfrontatif, dan bermotif politik," kata Mousavi dalam sebuah pernyataan, Senin (22/6/2020).

Pengesahan resolusi tentang situasi HAM di Republik Islam Iran merupakan produk standar ganda. Standar ganda ini tidak hanya berlaku untuk Iran, tetapi juga bisa ditemukan di masyarakat Barat.

Seperti disinggung oleh jubir Kemenlu Iran, kualitas reaksi dan sikap negara-negara Barat dalam menanggapi aksi brutal aparat terhadap unjuk rasa anti-rasisme di Amerika, merupakan parameter yang tepat untuk mengukur dan memverifikasi keprihatinan mereka terhadap masalah HAM.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam pidatonya pada peringatan haul Imam Khomeini ra pada awal Juni lalu, mengatakan, "Aksi polisi meletakkan lututnya di leher seorang warga kulit hitam dan menekannya hingga tewas, sementara beberapa polisi lain menonton insiden ini, bukan sebuah hal baru, tetapi beginilah moral dan tabiat pemerintah AS. Sebelum ini mereka telah berbuat seperti itu dengan banyak negara dunia seperti Afghanistan, Irak, Suriah, dan jauh sebelumnya di Vietnam."

HAM bersumber dari hak dasar dan alamiah manusia, tetapi hak asasi ini sekarang telah menjadi alat kepentingan kekuatan arogan untuk menumpas dan menguasai negara-negara independen dan tidak sejalan dengan mereka.

Republik Islam Iran – sebagai sebuah sistem demokrasi religius – mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan HAM di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam kerangka komitmen agama, dan mematuhi konstitusi dan hukum yang berlaku, serta peraturan internasional. Dalam praktiknya, Iran berkomitmen untuk menegakkan HAM.

Menurut jubir Kemenlu Iran, pendekatan destruktif yang diadopsi oleh para pendukung resolusi tersebut memiliki banyak cacat, termasuk penggunaan HAM sebagai alat untuk kepentingan politik, mengabaikan nilai-nilai dan keyakinan, dan ciri khas budaya berbagai masyarakat, tidak memperhatikan realitas, termakan oleh hasutan dan propaganda media, serta menutup mata terhadap pelanggaran luas hak-hak bangsa Iran sebagai akibat dari sanksi yang kejam.

AS – yang mengaku sebagai pembela HAM – menjatuhkan sanksi terhadap sektor pangan dan obat-obatan Iran. AS dan sebagian negara Eropa mempersenjatai rezim Saddam untuk melancarkan serangan kimia ke Iran. Mereka juga mendukung kelompok teroris munafikin (MKO) yang telah membunuh 17.000 warga Iran.

Namun, tidak ada resolusi yang dikeluarkan untuk mengecam kejahatan anti-kemanusiaan ini, sebab negara-negara tersebut memandang dirinya lebih tinggi dari pihak lain.

Amerika dan sekutunya memposisikan dirinya sebagai polisi dunia. Perlu dicatat bahwa musuh terbesar HAM adalah pihak-pihak yang memanfaatkan isu HAM sebagai alat politik untuk menyerang bangsa lain. (RM)