Perampasan Hak Suara Iran di Majelis Umum PBB, Konsekuensi lain dari Terorisme Ekonomi AS
-
Majelis Umum PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa Iran berada di ambang kehilangan hak untuk memilih di Majelis Umum PBB. Hal itu karena penundaan pembayaran iuran keanggotaannya kepada PBB, sesuai dengan Pasal 19 Piagam PBB.
"Di dunia di mana hitam adalah putih, PBB merampas hak suara Iran untuk memilih di Majelis Umum PBB karena utangnya," tulis Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di Twitter.
"Apa yang tidak diperhitungkan adalah terorisme ekonomi tidak mengizinkan Iran membayar makanan, apalagi utang PBB."
Zarif mencatat bahwa PBB bisa mendapatkan uang dari $ 110 juta yang dicuri Amerika Serikat dalam pembajakan laut baru-baru ini.
Referensi menteri luar negeri Iran untuk pencurian $ 110 juta oleh Amerika Serikat terkait langkah Washington baru-baru ini untuk menjual sekitar 2 juta barel minyak mentah Iran setelah "pembajakan laut".
The Associated Press melaporkan beberapa hari lalu bahwa Amerika Serikat telah menjual 2 juta barel pengiriman minyak kapal tanker Achilleas di lepas pantai Uni Emirat Arab di Fujairah dengan harga sekitar $55 per barel.
Masalah tidak dibayarnya biaya keanggotaan Iran ke PBB harus dipertimbangkan dari dua aspek.
Aspek pertama adalah pembatasan akses ke sumber keuangan Iran dan pendapatan devisa, yang telah mempersulit transfer dana dari sumber luar negeri Iran karena sanksi sepihak AS.
Bagaimanapun juga, keputusan Guterres menunjukkan bahwa masalah utama dan penting yang diabaikan oleh Majelis Umum PBB adalah bahwa penyebab keterlambatan pembayaran biaya keanggotaan dan banyak kerusakan lain pada ekonomi dan rakyat Iran adalah terorisme ekonomi Amerika.
Namun aspek kedua dari masalah ini adalah kelemahan struktural yang telah membuka jalan bagi penggunaan PBB sebagai alat.
Apakah tidak ada hukum dan prinsip yang dapat diminta dan diambil oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi hak-hak negara anggota?
“Masalah keuangan di PBB selalu menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi kinerja organisasi ini. Selain hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan, ada lagi kasus diskriminasi dalam keputusan dan tindakan PBB, yang bisa disebut veto tidak tertulis terkait pemberian dana dan hadiah keuangan kepada organisasi yang melaluinya negara-negara mempengaruhi PBB,” kata Majid Shojaei, pakar hubungan internasional.
Misalnya, Sekretaris Jenderal PBB saat itu Ban Ki-moon pada tahun 2016 menyatakan bahwa bantuan keuangan Arab Saudi kepada organisasi tersebut menghapus negara itu dari daftar pelanggar hak anak PBB setelah invasi ke Yaman.
Dalam hal pendanaan, Amerika Serikat memiliki biaya keanggotaan tertinggi sebesar 22 persen. Namun AS selalu menggunakan jumlah dana ini untuk mempengaruhi tindakan organisasi internasional ini.
Saat ini, jumlah terbesar anggota staf internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah warga asli Amerika, sedangkan menurut Pasal 101 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, staf PBB harus dipekerjakan berdasarkan distribusi geografis.
Semua faktor ini dapat dianggap efektif dalam keputusan Guterres untuk mencabut hak suara Iran untuk memilih di Majelis Umum PBB. Padahal ada pertanyaan tentang bagaimana PBB tidak menunjukkan rasa tanggung jawab menanggapi penundaan dan kelambanan Dewan Keamanan dalam menghadapi kejahatan anti-kemanusiaan AS dan Zionis Israel serta pelanggaran nyata terhadap hak-hak rakyat Iran di bawah pengaruh terorisme ekonomi?
Dalam menghadapi tindakan-tindakan ini dan pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi Dewan Keamanan, apakah tidak ada hukum dan prinsip yang dapat diminta dan diambil oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi hak-hak negara anggota?
