Pars Today

Komentar ini disampaikan usai acara pro-Melayu yang akan dihadiri Mahathir dibatalkan, yang dicurigai diperintahkan oleh PM Anwar Ibrahim.

 

Seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (28/3/2023), Mahathir sebelumnya mengkritik pemerintah Malaysia ketika acara pertemuan pro-Melayu yang akan dihadirinya itu dibatalkan untuk pertama kali. Acara itu dijadwalkan untuk digelar pada 19 Maret di Kuala Lumpur, dengan Mahathir menjadi tamu kehormatan.

 

Namun acara itu batal digelar setelah pemilik dua lokasi untuk acara itu mencabut izin yang telah diberikan.

 

Setelah acara itu batal digelar, Mahathir menuduh pemerintahan yang saat ini berkuasa di Malaysia yang dipimpin Anwar telah menolak Konstitusi. Dia bahkan mengklaim pemerintah Malaysia saat ini sebagai pemerintahan 'diktator yang tidak mengizinkan orang-orang menyuarakan pendapat atau mengkritiknya'.

 

Dalam pernyataan yang dirilis Senin (27/3) waktu setempat, Mahathir menjelaskan dirinya berpartisipasi dalam acara yang digelar oleh kelompok bernama Sekretariat Tanah Air itu untuk membuat warga Melayu di Malaysia menyadari adanya masalah dengan meluncurkan 'Proklamasi Melayu'.

 

"Benar bahwa orang Melayu jadi sangat miskin setelah saya tidak lagi menjadi Perdana Menteri," tulis Mahathir dalam pernyataan terbarunya via Facebook.

 

Mahathir mengklaim dirinya telah berupaya memperbaiki kesejahteraan warga Melayu ketika dia menjabat PM untuk keduanya kalinya setelah pemilu tahun 2018. Namun, Mahathir menyebut bahwa pemerintahan Pakatan Harapan yang saat itu dipimpinnya telah digulingkan dan dia kehilangan jabatannya.

 

Dia menyinggung soal 'Gerakan Sheraton' yang merujuk pada manuver politik yang membuat Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) meninggalkan koalisi pemerintahan Pakatan Harapan pada Februari 2020, yang akhirnya menyebabkan koalisi itu lengser dari pemerintah federal Malaysia.

 

"Itulah mengapa saya mengeluh sekarang," ucapnya.

 

Lebih lanjut, Mahathir menjelaskan bahwa isi acara pro-Melayu yang direncanakan itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi Malaysia.

 

"Ketika pemerintah mencegah pihak-pihak lainnya untuk meluncurkan proklamasi ini, itu mengkhianati janji dalam Konstitusi Nasional. Itulah mengapa warga Melayu harus khawatir dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim," cetusnya.

 

Laporan media lokal Free Malaysia Today menyebut Mahathir menyatakan dirinya tidak memiliki bukti, namun meyakini Anwar ada di balik pembatalan acara pro-Melayu yang akan dihadirinya itu. "Hal semacam ini tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan atau instruksinya," tuduhnya.

 

Sebelum acara itu dibatalkan, Anwar memerintahkan aparat keamanan untuk mewaspadai orang-orang yang berupaya mengobarkan api ras dan agama di Malaysia. "Setiap upaya oleh siapa saja untuk ... memanaskan suhu ras atau agama di negara ini tidak akan diizinkan," tegasnya pada 17 Maret lalu.

 

Sementara itu, Mahathir dalam pernyataannya juga membantah tuduhan yang dilontarkan Anwar sebelumnya. Mahathir menegaskan dirinya tidak pernah menggunakan jabatannya untuk menguntungkan diri dan keluarganya semasa masih menjabat PM Malaysia.

 

"Datuk Seri Anwar Ibrahim harus menunjukkan bukti bahwa saya pernah menggunakan jabatan saya sebagai Perdana Menteri untuk menguntungkan diri saya sendiri dan keluarga saya," cetus Mahathir dalam pernyataannya.

 

Bantahan itu disampaikan setelah Anwar, pada awal bulan ini, menuturkan dirinya pernah mengenal seseorang yang menguasai sepenuhnya sumber daya Malaysia untuk diri sendiri dan keluarganya selama masa pemerintahan yang berlangsung 22 tahun dan 22 bulan.

 

Anwar tidak menyebut nama dalam pernyataannya itu. Namun diketahui bahwa Mahathir menjabat PM Malaysia antara Juli 1981 hingga Oktober 2003 untuk periode pertama dan antara Mei 2018 hingga Februari 2020 untuk periode kedua. (detik.com)